kawanjarinews.com – Jakarta, 25 Juni 2025 — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengencangkan strategi fiskal sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel. Pemerintah menyadari potensi dampak konflik ini terhadap stabilitas ekonomi domestik, terutama melalui lonjakan harga minyak dunia dan volatilitas pasar keuangan global.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa APBN 2025 disiapkan untuk menjadi shock absorber dari gejolak global. Pemerintah telah memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai kementerian dan lembaga strategis.
“Pemerintah terus mewaspadai perkembangan global dan transmisi risikonya ke dalam negeri, terutama terhadap inflasi, nilai tukar, dan daya beli masyarakat. APBN menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas tersebut,” ujar Deni, Senin (23/6/2025).
Deni menyampaikan bahwa kondisi pasar dalam negeri masih relatif stabil. Tekanan harga minyak global belum melewati batas asumsi APBN 2025, yakni US$ 82 per barel. Saat ini, harga Brent tercatat US$ 77,27, dan rata-rata harga ICP Indonesia sepanjang tahun masih di bawah US$ 73 per barel.
Kondisi ini memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi melalui skema subsidi dan kompensasi guna mencegah inflasi.
“Kebijakan subsidi masih menjadi bantalan penting. Pemerintah juga siap mengoptimalkan belanja sosial dan perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah jika tekanan meningkat,” jelas Deni.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sinergi antar kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Upaya percepatan transformasi sektor strategis nasional seperti pangan, energi, dan industri padat karya juga terus didorong.
“Kami berkomitmen menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat. Langkah ini penting agar pemulihan tetap berada di jalur yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono, menilai bahwa strategi pemerintah melalui APBN yang adaptif sangat krusial di tengah tekanan global. Namun, menurutnya, dunia usaha juga perlu melihat konsistensi arah kebijakan fiskal dalam jangka menengah-panjang.
“Sektor riil sangat sensitif terhadap sinyal fiskal. Kalau kebijakan subsidi dan pengendalian harga berjalan baik, maka biaya produksi bisa lebih terkendali. Tapi pelaku usaha juga butuh kepastian: bagaimana insentif pajak, reformasi struktural, dan roadmap fiskal ke depan,” jelas Yulianto.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik.
“Kita perlu menjaga iklim usaha tetap kondusif, terutama untuk industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. KADIN mendukung APBN yang progresif, tetapi juga mengingatkan pentingnya efisiensi dan fokus pada sektor yang berdampak luas,” katanya.
Dengan ketidakpastian global yang belum mereda, semua pihak baik pemerintah, praktisi, maupun pelaku usaha menekankan pentingnya bauran kebijakan yang adaptif, responsif, dan terkoordinasi. APBN 2025 menjadi ujian sejauh mana Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi sambil tetap melindungi daya beli masyarakat dan mendukung sektor strategis.
Baca juga: Parlemen Iran Setujui Penutupan Selat Hormuz, Dunia Waspada Lonjakan Harga Minyak
