kawanjarinews.com – Jakarta, 17 Januari 2025 – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, menerima kunjungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto pada Kamis (16/1) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menkopolhukam menyampaikan apresiasi atas kinerja KPK dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari program prioritas nasional.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK beserta seluruh jajarannya atas kerja keras dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Menkopolhukam usai pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk melalui penguatan dua desk yang telah dibentuk sejak 3 November 2024, yakni Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Pengembalian Devisa Negara.
“KPK merupakan bagian dari kedua desk tersebut. Ke depan, akan dibentuk desk tambahan seperti Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan, yang kemungkinan juga melibatkan KPK sesuai pembahasan hari ini,” jelas Budi Gunawan.
Menkopolhukam menegaskan pentingnya aspek transparansi dalam pengawasan berbasis risiko untuk meminimalkan kebocoran anggaran negara. Selain itu, ia juga mendukung edukasi dan kampanye antikorupsi sebagai langkah preventif.
“Kami akan memastikan konektivitas KPK dengan kementerian dan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi dan kepercayaan masyarakat serta investor,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah merupakan elemen penting dalam pemberantasan korupsi. Ia optimistis melalui koordinasi yang lebih intens, tujuan pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan, dapat tercapai secara optimal.
“Kami berharap kolaborasi dengan Kemenkopolhukam dan instansi terkait terus ditingkatkan. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ungkapnya.
Dengan kolaborasi erat antara Kemenkopolhukam dan KPK, diharapkan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan dapat mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, transparan, dan akuntabel. Komitmen bersama ini tidak hanya menjadi langkah nyata dalam mendukung pemberantasan korupsi, tetapi juga memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sumber: SIARAN PERS NO. 06/SP/HM.01.02/POLKAM/01/2025
