KawanJariNews.com – JAKARTA – Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin, bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, untuk menyampaikan aspirasi terkait sektor pendidikan, hukum, serta kondisi ekonomi nasional. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah rangkaian aksi mahasiswa yang digelar di Jakarta pada pertengahan Juni 2026. Di sisi lain, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memutuskan tidak mengikuti aksi demonstrasi pada Senin (15/6/2026) dan memilih fokus pada evaluasi serta konsolidasi internal organisasi.
Pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu agenda lanjutan penyampaian aspirasi mahasiswa setelah berlangsungnya aksi demonstrasi di sejumlah titik di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerahkan memorandum yang memuat berbagai usulan terkait pendidikan, hukum dan hak sipil, serta ekonomi dan energi.
Perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi yang dikelompokkan dalam tiga klaster utama. Pada sektor pendidikan, mahasiswa mengusulkan evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan dan bantuan sosial. Mereka juga mendorong agar efisiensi anggaran dapat diarahkan untuk mendukung biaya pendidikan tinggi, termasuk subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Di bidang hukum dan hak sipil, mahasiswa menyampaikan masukan agar sejumlah regulasi yang dinilai memerlukan penyempurnaan dapat dikaji kembali sesuai mekanisme yang berlaku guna memastikan perlindungan hak konstitusional masyarakat.
Sementara pada sektor ekonomi dan energi, mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait stabilitas nilai tukar rupiah serta kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Selain menyerahkan memorandum, mahasiswa juga menyampaikan harapan agar berbagai aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan publik.
Berdasarkan keterangan salah satu perwakilan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menerima berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa. Menurut perwakilan mahasiswa, Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pihak-pihak terkait di lingkungan pemerintah untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis, dengan masing-masing pihak menyampaikan pandangan mengenai sejumlah isu yang menjadi perhatian publik. Dialog tersebut juga menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan kalangan mahasiswa dalam menyikapi berbagai persoalan nasional.
Di tengah berlangsungnya rangkaian aksi mahasiswa, BEM UI memutuskan tidak bergabung dalam demonstrasi yang digelar pada Senin (15/6/2026). Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menjelaskan bahwa organisasinya sedang melakukan evaluasi menyeluruh pascaaksi sebelumnya yang berlangsung pada 12 Juni 2026.
Menurutnya, evaluasi tersebut mencakup efektivitas penyampaian aspirasi, koordinasi internal organisasi, kesiapan gerakan, serta penyusunan langkah advokasi yang akan dilakukan ke depan. Selain itu, BEM UI juga tengah melakukan penguatan kapasitas organisasi melalui berbagai kegiatan internal.
Meski tidak hadir secara langsung dalam aksi, BEM UI menyatakan tetap menghormati hak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, aksi mahasiswa pada 15 Juni 2026 berlangsung di sejumlah lokasi strategis di Jakarta, termasuk kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan dan sekitar kompleks DPR/MPR RI. Untuk mengamankan jalannya kegiatan, aparat kepolisian mengerahkan personel gabungan di sejumlah titik pengamanan.
Pertemuan mahasiswa dengan Wakil Presiden menunjukkan adanya ruang dialog antara pemerintah dan kalangan akademisi dalam menyampaikan aspirasi terkait berbagai isu publik. Dialog tersebut menjadi salah satu mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan.
Di sisi lain, keputusan BEM UI untuk tidak mengikuti aksi menunjukkan adanya perbedaan pendekatan di kalangan organisasi mahasiswa dalam memperjuangkan isu yang menjadi perhatian publik. Sebagian kelompok memilih menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, sementara kelompok lainnya melakukan konsolidasi dan evaluasi internal sebelum menentukan langkah lanjutan.
Kedua pendekatan tersebut mencerminkan dinamika gerakan mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan partisipasi publik terhadap kebijakan negara.
Baik melalui aksi demonstrasi maupun dialog langsung dengan pemerintah, mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan nasional. Sementara itu, pemerintah melalui Wakil Presiden menegaskan keterbukaannya terhadap masukan dari kalangan mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi dan pembangunan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat.
