KawanJariNews.com – JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) dan meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dalam keterangannya, Puan menilai tekanan terhadap rupiah bukan sekadar dinamika pasar biasa, melainkan sinyal yang perlu direspons secara cepat dan terkoordinasi oleh pemerintah bersama otoritas terkait.
Menurutnya, pelemahan nilai tukar berpotensi memberikan dampak luas terhadap kondisi ekonomi nasional, mulai dari kenaikan biaya impor, tekanan inflasi, hingga pengaruh terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas fiskal negara.
Puan menyatakan DPR RI akan meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, untuk memperkuat koordinasi dalam merumuskan langkah stabilisasi ekonomi, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter.
Ia juga menekankan pentingnya mitigasi jangka menengah dan panjang agar tekanan terhadap rupiah tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan nasional dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kondisi ini harus diantisipasi secara serius dan terukur agar tidak berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional,” ujar Puan kepada awak media.
Selain itu, Ketua DPR RI tersebut menegaskan bahwa pembahasan mengenai dampak pelemahan rupiah akan menjadi perhatian dalam agenda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027, khususnya terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas fiskal.
Menurut Puan, pemerintah perlu menyiapkan langkah kebijakan yang berbasis data serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, sektor industri, dan lembaga keuangan nasional.
Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir disebut dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti ketegangan geopolitik internasional, volatilitas harga energi dunia, serta arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve.
Di sisi lain, DPR RI juga menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah guna memastikan setiap langkah penanganan dilakukan secara transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Puan menambahkan bahwa stabilitas ekonomi nasional harus menjadi prioritas bersama, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan dari dampak kenaikan harga barang dan jasa akibat pelemahan nilai tukar.
Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah cepat dan efektif sehingga tekanan terhadap rupiah tidak berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas.
