KawanJariNews.com – JAKARTA – BPJS Kesehatan dinilai berhasil dalam beberapa layanan penyakit katastrofik, namun tetap menghadapi kelemahan struktural yang signifikan, termasuk ketidakadilan akses, tunggakan klaim rumah sakit, dan beban biaya operasional yang tinggi. Evaluasi ini disampaikan oleh Prof. Dr. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, yang menyoroti capaian dan keterbatasan sistem jaminan kesehatan nasional.
Capaian Layanan dan Kelebihan BPJS
Prof. Siti, dokter spesialis jantung, menyatakan bahwa BPJS Kesehatan telah mencakup layanan kritis seperti pemasangan ring jantung, operasi bypass, serta pengobatan penyakit kanker dan stroke. Layanan ini menunjukkan adanya keberhasilan parsial dalam menjamin akses terhadap perawatan yang mahal dan kompleks bagi masyarakat.
“Prosedur medis kritis ini sudah ditanggung BPJS, dan ini merupakan langkah positif bagi perlindungan pasien terhadap penyakit katastrofik,” ujar Prof. Siti.
Kelemahan Struktural dan Masalah Sistemik
Meski demikian, Prof. Siti menekankan sejumlah kelemahan mendasar. Salah satunya adalah tunggakan klaim BPJS terhadap rumah sakit yang mencapai triliunnan rupiah akibat proses verifikasi yang panjang dan tidak independen. Verifikator diangkat dan dibayar oleh BPJS sendiri, berbeda dengan model Jamkesmas sebelumnya yang menggunakan verifikator independen dengan pembayaran langsung dari kas negara ke rekening rumah sakit.
Selain itu, biaya operasional BPJS yang meliputi gedung megah, gaji pegawai, dan manajemen fee, menambah beban finansial tanpa langsung meningkatkan mutu layanan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi peserta, khususnya masyarakat miskin, yang mengalami akses terbatas atau tertunda terhadap pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Evaluasi ini menyoroti dilema struktural dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Sementara beberapa layanan penyakit kritis tercapai, sistem BPJS yang birokratis dan tidak sepenuhnya transparan berpotensi menghambat kualitas layanan dan efektivitas anggaran kesehatan. Kelemahan ini juga menimbulkan risiko ketidakpuasan publik dan tekanan terhadap rumah sakit serta tenaga medis.
Prof. Siti menekankan pentingnya reformasi struktural, termasuk verifikasi independen klaim rumah sakit, transparansi pengelolaan dana, dan pengurangan biaya operasional agar BPJS Kesehatan dapat berfungsi lebih efektif dan adil, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.
