KawanJariNews.com – JAKARTA – Kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang resmi berlaku 1 Februari 2026 memicu keresahan di berbagai daerah, menyusul ditemukannya peserta yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaan mendadak nonaktif.
Penonaktifan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 HUK/2026 tentang Pemutakhiran Data Peserta Penerima Bantuan Iuran PBI. Kebijakan ini bertujuan melakukan relokasi kuota bantuan agar lebih tepat sasaran, dengan mengeluarkan peserta yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan berdasarkan pemutakhiran data sosial ekonomi.
Sejak awal Februari 2026, sejumlah kantor BPJS Kesehatan di berbagai daerah, termasuk Kota Depok dan Semarang, dipadati warga yang mengurus status kepesertaan mereka. Di Depok, antrean terlihat di kantor BPJS kawasan Grand Depok City (GDC) setelah warga mengaku tidak dapat menggunakan kartu BPJS saat berobat.
Seorang warga Depok bernama Miani menyatakan dirinya terpaksa mendaftar sebagai peserta mandiri setelah bantuan Universal Health Coverage (UHC) yang sebelumnya diterima dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Di Semarang, seorang pasien lanjut usia yang rutin menjalani kontrol di rumah sakit swasta juga tidak dapat melakukan registrasi karena status kepesertaannya tidak aktif, meskipun sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan iuran.
Kondisi ini turut berdampak pada pasien dengan penyakit kronis, seperti penderita gagal ginjal yang menjalani hemodialisis dan pasien kanker yang membutuhkan kemoterapi berkala. Sejumlah keluarga pasien menyampaikan kekhawatiran atas keberlanjutan pengobatan mereka.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat pada 9 Februari 2026. Hasil rapat menetapkan masa transisi selama tiga bulan, yakni Februari hingga April 2026. Dalam periode tersebut, peserta PBI yang telah dinonaktifkan tetap dijamin memperoleh layanan kesehatan, sembari dilakukan proses verifikasi ulang data oleh Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Kesehatan.
Menteri Sosial Saifulah Yusuf menyampaikan bahwa pasien dengan penyakit kronis tetap mendapatkan perlindungan selama masa transisi. Pemerintah juga meminta fasilitas kesehatan untuk tetap melayani pasien yang status kepesertaannya sedang dalam proses validasi data.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafirah menyoroti pentingnya transparansi dan akurasi dalam pemutakhiran data. Ia menegaskan bahwa perubahan status kepesertaan harus memperhatikan dampak langsung terhadap akses layanan kesehatan masyarakat.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menyebut bahwa permasalahan yang muncul berkaitan dengan potensi ketidakakuratan data, termasuk kemungkinan terjadinya inclusion error (peserta tidak layak tetap terdaftar) maupun exclusion error (peserta layak justru terhapus). Mereka juga menilai perlunya penguatan mekanisme notifikasi dan pengaduan agar peserta memperoleh informasi sebelum status kepesertaan dinonaktifkan.
Secara regulatif, program PBI merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjamin hak masyarakat atas akses pelayanan kesehatan. Pemutakhiran data bertujuan memastikan subsidi iuran tepat sasaran, namun pelaksanaannya harus tetap menjamin perlindungan bagi kelompok rentan dan pasien dalam perawatan aktif.
Masa transisi yang ditetapkan pemerintah menjadi langkah mitigasi untuk menjaga kesinambungan layanan kesehatan sambil menunggu hasil verifikasi ulang. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan basis data yang lebih akurat dan terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pemutakhiran data dan verifikasi ulang akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi peserta terdampak selama masa transisi. Evaluasi kebijakan akan terus dilakukan untuk memastikan perlindungan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.
