KawanJariNews.com – JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai membatasi pengiriman sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya beban sampah yang masuk ke lokasi pembuangan akhir tersebut setiap hari.
TPST Bantargebang yang berada di Bekasi saat ini menerima sekitar 9.000 ton sampah per hari dari wilayah Jakarta. Volume tersebut dinilai telah melebihi kapasitas ideal dan memunculkan berbagai persoalan lingkungan, termasuk risiko longsor tumpukan sampah, pencemaran udara, hingga gangguan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan TPST.
Pemerintah menilai sistem pengelolaan sampah yang selama ini bergantung pada pembuangan massal ke Bantargebang tidak lagi dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Karena itu, pola penanganan sampah mulai diarahkan pada pengurangan volume sampah sejak dari sumbernya.
Salah satu langkah yang mulai diterapkan adalah kewajiban pemilahan sampah rumah tangga menjadi beberapa kategori seperti organik, anorganik yang dapat didaur ulang, dan sampah residu. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun diharapkan dapat diolah di tingkat lingkungan agar tidak seluruhnya dikirim ke TPST.
Selain pembatasan pengiriman, pemerintah juga mulai memperkuat fasilitas pengolahan sampah di tingkat wilayah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bantargebang. Beberapa fasilitas pengolahan sampah skala lokal disebut telah beroperasi untuk menangani sampah tertentu sebelum dibuang ke tempat akhir.
Langkah pembatasan ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait kapasitas Bantargebang yang terus menurun akibat akumulasi sampah selama bertahun-tahun. Data pemerintah menyebut total timbunan sampah di lokasi tersebut telah mencapai puluhan juta ton sejak mulai digunakan sebagai tempat pembuangan akhir sampah Jakarta.
Di sisi lain, kebijakan ini juga diperkirakan akan berdampak langsung terhadap pola pengelolaan sampah masyarakat. Warga diminta mulai membiasakan memilah sampah dari rumah guna mengurangi volume sampah campuran yang selama ini mendominasi pengiriman ke TPST.
Pengamat lingkungan menilai keberhasilan pembatasan pengiriman sampah ke Bantargebang akan sangat bergantung pada kesiapan fasilitas pengolahan di tingkat wilayah serta kesadaran masyarakat dalam menerapkan pemilahan sampah secara konsisten.
Selain persoalan teknis, tantangan lain yang masih dihadapi antara lain pengawasan pengelolaan sampah, pembiayaan operasional fasilitas pengolahan, serta koordinasi antarinstansi terkait.
Pemerintah daerah menyebut pengurangan sampah ke Bantargebang menjadi salah satu langkah penting untuk menekan dampak lingkungan jangka panjang sekaligus memperpanjang usia operasional TPST yang selama ini menjadi titik utama pembuangan sampah Jakarta.
Hingga kini, sosialisasi terkait pembatasan pengiriman sampah dan sistem pemilahan masih terus dilakukan kepada masyarakat menjelang penerapan kebijakan pada Agustus 2026 mendatang.
