KawanJariNews.com – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono di Bad Ragaz, Swiss, Jumat, 23 Januari 2026, usai Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos.
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan tersebut adalah penandatanganan Charter Board of Peace. Penandatanganan ini merupakan bagian dari rangkaian panjang dialog dan pertemuan antarnegara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, yang membahas situasi Palestina.
“Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza pada khususnya,” ujar Menlu Sugiono.
Menurut Menlu, pembentukan Board of Peace lahir dari kesepahaman bersama komunitas internasional untuk terlibat lebih konkret dalam menciptakan perdamaian permanen di Gaza. Proses tersebut berlanjut melalui sejumlah pertemuan, termasuk di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penting menuju penandatanganan piagam BoP.
“Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” jelasnya.
Menlu Sugiono menambahkan bahwa Indonesia memandang keikutsertaan dalam BoP sebagai langkah penting dan sejalan dengan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina. Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis, meskipun proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat.
“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” tegas Menlu.
Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace juga diambil melalui konsultasi dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Menlu Sugiono menyebutkan sejumlah negara yang sepakat untuk bergabung, antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” ungkap Menlu.
Keberadaan Board of Peace dinilai sebagai langkah konkret dalam mengawal proses perdamaian Palestina. Kehadiran negara-negara anggota diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
“Kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Board of Peace tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, badan ini merupakan bentuk kepedulian internasional untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza, sehingga Indonesia memutuskan untuk terlibat aktif di dalamnya.
“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Oleh karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung,” pungkas Menlu.
(Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden).
