KawanJariNews.com – JAKARTA – TNI menyatakan telah melakukan penyelidikan internal terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menyusul berkembangnya spekulasi publik mengenai kemungkinan keterlibatan oknum aparat militer. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Angkatan Darat, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, pada 17 Maret 2026, sebagai bentuk respons institusional atas perhatian publik dan komitmen menjaga akuntabilitas serta profesionalisme TNI.
Pernyataan resmi TNI mengenai kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menjadi sorotan publik setelah muncul spekulasi luas mengenai kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparat militer dalam insiden tersebut.
Dalam keterangannya pada 17 Maret 2026, Kapuspen TNI Angkatan Darat Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa TNI telah menginisiasi penyelidikan internal sejak informasi mengenai peristiwa tersebut pertama kali mencuat ke publik.
Kapuspen menjelaskan, langkah penyelidikan internal itu dilakukan bukan karena telah ada kepastian atau indikasi kuat keterlibatan personel TNI, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab institusi dalam merespons opini publik yang berkembang dan untuk memastikan setiap informasi yang beredar dapat diverifikasi secara objektif.
Menurut TNI, penyelidikan internal tersebut bersifat proaktif dan preventif, dengan tujuan menelusuri kebenaran narasi yang berkembang sekaligus mencegah penyebaran informasi yang belum terverifikasi, yang berpotensi memperkeruh situasi.
Dalam penjelasannya, Kapuspen juga menegaskan bahwa proses internal TNI tidak dimaksudkan menggantikan proses hukum yang sedang dijalankan kepolisian, melainkan berjalan paralel sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
“Penyelidikan internal dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab institusional kami dalam merespons berkembangnya opini publik. Ini bukan untuk menggantikan proses hukum yang sedang dilakukan kepolisian, tetapi untuk memastikan apabila ada dugaan yang mengarah ke personel TNI, maka institusi kami juga melakukan penelusuran sesuai prosedur,” demikian substansi pernyataan Kapuspen TNI dalam keterangannya.
TNI menyebut, mekanisme penyelidikan internal dilakukan oleh aparat penegak hukum militer yang berwenang, yang secara teknis dapat melibatkan unsur Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI maupun satuan Polisi Militer di masing-masing matra, sesuai kebutuhan dan hasil identifikasi awal.
Secara prosedural, proses tersebut disebut mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer, termasuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana oleh Aparat Penegak Hukum Militer.
Kapuspen menegaskan bahwa walaupun bersifat internal, penyelidikan tetap dijalankan dengan prinsip profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas, termasuk melalui penelusuran data, pemeriksaan informasi pendukung, serta kemungkinan sinkronisasi terhadap bukti visual atau digital yang relevan.
Namun demikian, TNI belum membeberkan detail teknis tahapan pemeriksaan, termasuk apakah proses telah masuk pada tahap profiling atau pemeriksaan pihak tertentu. Menurut Kapuspen, pembatasan informasi tersebut dilakukan untuk menjaga integritas penyelidikan agar tidak mengganggu proses yang sedang berlangsung.
Dalam pernyataannya, Kapuspen TNI juga menegaskan bahwa inisiatif penyelidikan internal tersebut bukan berangkat dari koordinasi formal awal dengan Polri, melainkan murni sebagai respons institusional atas opini publik yang berkembang.
Meski demikian, TNI membuka kemungkinan adanya koordinasi lanjutan dengan kepolisian apabila dalam proses penyidikan ditemukan petunjuk yang mengarah pada keterlibatan personel militer.
Hal itu disampaikan seiring informasi bahwa aparat kepolisian sebelumnya telah melakukan pengembangan penyidikan dan disebut telah mengidentifikasi sejumlah pihak dalam penanganan kasus tersebut.
“TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Apabila nantinya terdapat hasil penyidikan yang mengarah pada keterlibatan personel kami, tentu akan ada mekanisme koordinasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” demikian inti penjelasan Kapuspen.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan prinsip non-intervensi, di mana Polri tetap menjalankan fungsi sebagai penegak hukum umum, sementara TNI bertanggung jawab pada aspek disiplin dan pertanggungjawaban internal apabila terdapat keterlibatan prajurit.
Kapuspen TNI menekankan bahwa institusinya berkomitmen menjalankan proses secara transparan dan profesional, namun tetap dengan batasan yang diperlukan agar tidak mengganggu jalannya penyelidikan.
Menurutnya, transparansi yang dimaksud bukan membuka seluruh temuan secara real time, melainkan menyampaikan perkembangan yang relevan kepada publik melalui kanal resmi apabila telah terdapat hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
TNI juga menyatakan terbuka untuk memberikan penjelasan lanjutan kepada media apabila terdapat perkembangan signifikan dari proses internal tersebut.
Komitmen ini dinilai penting mengingat kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus telah memicu perhatian luas dari masyarakat sipil, pegiat HAM, dan publik yang menuntut pengungkapan kasus secara tuntas dan akuntabel.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yang dikenal sebagai aktivis KontraS, sebelumnya telah memunculkan kekhawatiran publik karena menyangkut keselamatan pembela hak asasi manusia dan ruang sipil di Indonesia.
Di tengah berkembangnya spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan aparat, pernyataan resmi TNI dipandang menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara.
Secara kelembagaan, langkah penyelidikan internal memiliki dua implikasi utama. Pertama, apabila nantinya ditemukan keterlibatan personel aktif, maka proses hukum dan disipliner di lingkungan militer akan menjadi sorotan utama sebagai ukuran konsistensi penegakan hukum. Kedua, apabila tidak ditemukan keterlibatan, hasil penyelidikan dapat menjadi dasar klarifikasi untuk meluruskan narasi yang berkembang di ruang publik.
Dalam konteks lebih luas, respons TNI terhadap perkara ini juga menjadi ujian terhadap komitmen reformasi institusional, terutama dalam aspek akuntabilitas internal, profesionalisme prajurit, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta relasi antara institusi negara dan masyarakat sipil.
Hingga pernyataan resmi disampaikan pada 17 Maret 2026, TNI menegaskan bahwa proses penyelidikan internal masih berlangsung dan belum dapat disampaikan secara rinci kepada publik. Kapuspen TNI memastikan institusinya akan terus memantau perkembangan kasus dan siap menyampaikan informasi lanjutan secara resmi apabila telah terdapat hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi TNI bahwa setiap dugaan yang menyeret nama institusi akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum, sembari tetap menghormati proses penyidikan utama yang sedang berjalan di kepolisian.
