KawanJariNews.com – Jakarta, 18 September 2025 – Sejak akhir Agustus 2025, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta. Kondisi ini berlangsung cukup lama tanpa solusi yang jelas, sehingga menimbulkan keresahan publik sekaligus memunculkan isu pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan SPBU yang terdampak penurunan pasokan.
Kelangkaan BBM di SPBU swasta berdampak langsung pada masyarakat. Warga kesulitan mengisi bahan bakar kendaraan mereka, sementara pihak pengelola SPBU harus menyesuaikan jam operasional akibat keterbatasan pasokan. Situasi ini mengakibatkan penurunan pendapatan hingga membuat sejumlah pengusaha SPBU Swasta berpotenai melakukan PHK terhadap karyawan.
Polemik kelangkaan BBM di SPBU swasta melibatkan berbagai pihak dengan peran dan pandangannya masing-masing. Dari sisi pemerintah, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Hadalia menegaskan bahwa impor BBM akan dilakukan melalui satu pintu di Pertamina sebagai upaya pengawasan dan pengendalian distribusi. Pertamina sendiri, sebagai badan usaha milik negara, ditunjuk menjadi penanggung jawab utama dalam proses impor sekaligus pendistribusian BBM ke seluruh wilayah.
Di sisi lain, operator SPBU swasta menilai kebijakan pembatasan kuota impor dari pemerintah menjadi penyebab utama kelangkaan yang mereka hadapi. Kritik juga datang dari kalangan pengamat energi, salah satunya Cherry Yusri Utsman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, yang menilai kebijakan impor satu pintu melalui Pertamina berpotensi menciptakan monopoli dan mengurangi kompetisi usaha. Sementara itu, masyarakat sebagai pengguna BBM adalah pihak yang paling merasakan langsung dampak kelangkaan ini, terutama karena terbatasnya pilihan SPBU yang tersedia di lapangan.
Fenomena kelangkaan BBM ini mulai terjadi sejak akhir Agustus 2025 di sejumlah SPBU swasta.
Pemerintah dan pihak swasta memiliki pandangan berbeda mengenai penyebab kelangkaan:
- Versi pemerintah: Kuota impor justru ditambah 110% dibanding tahun sebelumnya, bahkan sudah ditambah 10% khusus untuk SPBU swasta. Pemerintah menilai kendala logistik dan distribusi lebih berpengaruh dibanding pembatasan impor.
- Versi swasta: Operator SPBU beranggapan bahwa pembatasan impor yang diberlakukan pemerintah membuat stok menipis. Mereka menilai kuota yang diberikan tidak sebanding dengan kebutuhan pasar.
- Pandangan pengamat: Cherry Yusri Utsman menilai kebijakan impor satu pintu melalui Pertamina berpotensi menimbulkan monopoli, mengurangi fleksibilitas swasta, dan meningkatkan biaya operasional SPBU.
Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung memastikan bahwa Pertamina menjadi pintu utama impor BBM guna menjamin transparansi dan pengawasan. Ia menekankan bahwa data impor dari seluruh badan usaha energi akan dikonsolidasikan melalui Pertamina.
Namun, kalangan swasta dan pengamat mengkritik langkah tersebut. Menurut mereka, kebijakan impor satu pintu rawan menimbulkan risiko kegagalan distribusi dan persaingan usaha yang tidak sehat. Mereka mengusulkan agar pemerintah tetap membuka ruang impor bagi swasta maupun asing agar harga lebih kompetitif dan distribusi lebih lancar.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Kelangkaan BBM di SPBU swasta bukan hanya mempersulit masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi serius. Beberapa SPBU berpotensi akan melakukan PHK terhadap karyawannya karena tidak mampu menutup biaya operasional. Fenomena ini berisiko menambah angka pengangguran di sektor energi.
Beberapa pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan mencoba bertahan dengan berjualan kopi atau usaha kecil lainnya di sekitaran lokasi SPBU. Meski dianggap solusi sementara, fenomena ini mencerminkan kondisi sulit yang dihadapi pekerja di tengah ketidakpastian pasokan BBM.
Di sisi lain, sebagian warga mendukung langkah cepat pemerintah untuk mengatasi kelangkaan BBM. Namun, mereka berharap kebijakan yang ditempuh tidak menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
Sikap Pemerintah
Menteri ESDM Bahlil Hadalia menegaskan bahwa pemerintah telah menyalurkan kuota impor sesuai kebutuhan nasional. Kuota itu dievaluasi berkala untuk memastikan tidak ada kekurangan stok. Ia membantah bahwa pembatasan impor menjadi penyebab utama kelangkaan, dan menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan pihak swasta agar distribusi berjalan lebih baik.
Baca juga: Rp200 Triliun Dana Pemerintah Didorong ke Perbankan: Efektifkah untuk Pajak dan Ekonomi?
