KawanJariNews.com – JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Dana Desa dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta (13/2/2026), serta menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan agar dana publik tersebut tepat sasaran dan kembali kepada masyarakat desa.
Dalam forum nasional yang dihadiri pemangku kepentingan sektor ekonomi dan pemerintahan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Dana Desa merupakan hak masyarakat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. “Dana Desa adalah milik rakyat, harus kembali ke rakyat,” ujar Presiden dalam pidatonya.
Presiden menyampaikan bahwa selama satu dekade pelaksanaan Dana Desa, pemerintah menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola dan penyalurannya. Berdasarkan hasil evaluasi internal pemerintah, terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran di sejumlah wilayah yang berdampak pada tidak optimalnya manfaat Dana Desa bagi masyarakat.
Ia menyinggung adanya peningkatan kasus hukum yang melibatkan oknum aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, baik oleh aparat pengawasan internal pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun partisipasi masyarakat.
Menurut Presiden, evaluasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Reformasi yang disiapkan mencakup penyempurnaan sistem pelaporan berbasis digital, penguatan mekanisme pengawasan di tingkat desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan negara.
Pemerintah juga berencana memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi pengawasan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan Dana Desa. Selain itu, sistem pelacakan dana secara terintegrasi dari kas negara hingga penerima manfaat akan dikembangkan guna meningkatkan transparansi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa Dana Desa ke depan akan diarahkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Di antaranya melalui penguatan koperasi desa serta integrasi dengan program pembangunan seperti Kampung Nelayan Merah Putih yang berfokus pada peningkatan nilai tambah sektor perikanan.
Melalui skema tersebut, Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga sebagai modal awal pengembangan usaha produktif masyarakat desa.
Dana Desa mulai digulirkan pemerintah sejak 2015 sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan desa. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan.
Evaluasi yang disampaikan Presiden dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 menandai langkah pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana publik. Penguatan tata kelola dan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Dana Desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menekan potensi penyimpangan.
Reformasi ini juga berimplikasi pada peningkatan kapasitas aparatur desa, transparansi penggunaan anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan setiap rupiah Dana Desa digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Reformasi tata kelola dan pengawasan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
