banner 1080x250

Doc. Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan kepada Andri Kurnia, S.E., S.H., usai pelantikan sebagai Ketua DPC FERADI WPI Kabupaten Subang dalam rangkaian Pelantikan Pengurus DPC FERADI WPI se-Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (31/7/2026). Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya masa kepengurusan DPC FERADI WPI Kabupaten Subang periode 2026–2031.

Andri Kurnia Nahkodai DPC FERADI WPI Kabupaten Subang, Siapkan Program Bantuan Hukum Gratis dan Penguatan Profesionalisme Advokat

Doc. Ketua Umum sekaligus Pendiri FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., memberikan keterangan kepada awak media usai Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Dalam wawancara tersebut, Donny menyampaikan bahwa konsolidasi nasional menghasilkan penguatan tim pendamping hukum Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun dan Tjiauw Eng dengan bergabungnya 35 advokat, serta menegaskan pentingnya koordinasi, profesionalisme, dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Donny Andretti: Konsolidasi Nasional FERADI WPI Perkuat Pendampingan Hukum Fam Fuk Tjhong/Uun dengan Keterlibatan 35 Advokat

Doc. Ketua Tim Advokasi FERADI WPI, Revan Pratama Wijaya, S.H., saat memberikan keterangan kepada wartawan usai kegiatan Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, Revan menyampaikan bahwa konsolidasi nasional menjadi momentum penguatan koordinasi organisasi dalam pendampingan hukum terhadap Wakil Ketua Umum FERADI WPI, Fam Fuk Tjhong alias Uun, serta memastikan seluruh langkah advokasi berjalan secara profesional sesuai koridor hukum yang berlaku.

Revan Pratama Wijaya: Konsolidasi Nasional FERADI WPI Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum Perkara Fam Fuk Tjhong/Uun

Doc. Ketua DPD FERADI WPI Provinsi Banten, Adv. Cecilia Natasya Tionardi, S.E., S.H., M.H., memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Dalam wawancara tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme tim advokasi, menghormati independensi penyidik, serta mengawal proses pendampingan hukum Fam Fuk Tjhong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Ketua DPD FERADI WPI Banten Tekankan Profesionalisme Tim Advokasi dalam Mengawal Perkara Fam Fuk Tjhong/Uun

Doc. Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI sekaligus Ketua DPC FERADI WPI Kota Semarang, Sukindar, S.H., S.Pd. (foto nomor 3 dari sisi kanan), memimpin doa bersama pada sesi pembukaan Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Rangkaian pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FERADI WPI sebelum memasuki agenda konsolidasi terkait penguatan pendampingan hukum terhadap Fam Fuk Tjhong (Pak Uun).

Sukindar: Keterlibatan 35 Advokat Wujud Solidaritas FERADI WPI Kawal Pendampingan Hukum Fam Fuk Tjhong/Uun

Pemerintah dan Politik

Doc. Pengemudi ojek online sedang mengantar penumpang di kawasan perkotaan. Pemerintah berencana menaikkan tarif ojek online sebesar 15 persen yang memicu respons pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk pengemudi, konsumen, dan aplikator. Catatan: Gambar bersifat ilustratif dan tidak mewakili pihak tertentu secara langsung. (Foto: Ilustrasi – NR – kawanjarinews.com).

Rencana Kenaikan Tarif Ojek Online Menuai Pro dan Kontra: Pemerintah Diminta Tegas, Namun Tetap Bijak

Transportasi & Infrastruktur, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|2 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Juli 2025 – Pemerintah tengah memfinalisasi kebijakan kenaikan

banner 400x130

Doc. Ilustrasi pergerakan indikator ekonomi dan grafik keuangan yang merepresentasikan dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Gambar ini menggambarkan tren fiskal nasional serta respons pemerintah terhadap potensi pelebaran defisit anggaran. Catatn, gambar ini hanya sebagai Ilustrasi digital, bukan data aktual, digunakan untuk keperluan visualisasi berita. (Foto Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Pemerintah Siap Sesuaikan Strategi Pembiayaan Jika Defisit APBN 2025 Melebar

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Nasional, Peraturan Perundang-Undangan|1 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 01 Juli 2025 – Pemerintah menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan

Doc. Ilustrasi aktivitas belanja daring melalui platform e-commerce. Pemerintah tengah merancang kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pelaku usaha digital yang memiliki omzet tahunan di atas Rp500 juta. Catatan: Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan situasi atau individu tertentu secara nyata. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Pemerintah Fokus Pajaki E-Commerce, Akademisi Dorong Langkah Lebih Adil

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Peraturan Perundang-Undangan|30 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 30 Juni 2025 – Rencana pemerintah untuk memberlakukan pemungutan

Doc. Tangkapan layar aplikasi CoreTax yang menampilkan pesan error "Web Server Is Down". Tangkapan layar ini menampilkan pesan kesalahan pada sistem CoreTax Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menjadi salah satu poin kritik dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) terkait proses migrasi sistem administrasi perpajakan. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Transisi CoreTax Tuai Kritik, IWPI Minta DJP Prioritaskan Kepercayaan Publik

Teknologi & Inovasi, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|28 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Juni 2025 — Proses migrasi sistem administrasi perpajakan

Doc. Presiden Prabowo Subianto (tengah) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang pemberian penghargaan kepada Justice Collaborator. PP ini bertujuan memberikan perlindungan dan insentif kepada pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan terorganisir. (Foto: NR – kawanjarinews.com).

Presiden Prabowo Teken PP Penghargaan untuk Justice Collaborator, Dorong Pengungkapan Kejahatan Terorganisir

Peraturan Perundang-Undangan, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik|28 Juni 2025

kawanjarinews.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP)

Doc. Ustadz Khalid Basalamah (kiri) dan Juru Bicara KPK (kanan). Ustadz Khalid Basalamah hadir memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama. Meskipun bukan tersangka, beliau kooperatif memberikan informasi sebagai praktisi perjalanan haji. Gambar ini menggambarkan proses penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi yang merugikan jemaah haji. (Foto: NR – kawanjarinews.com).

KPK Periksa Ustad Khalid Basalamah Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|28 Juni 202528 Juni 2025

kawanjarinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan praktik korupsi dalam

Doc. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim yang dicegah bepergian ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Pencegahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk pendidikan nasional senilai Rp9,9 triliun. Gambar juga menampilkan Nadiem Makarim bersama beberapa individu lainny. Foto tersebut mengilustrasikan tindakan hukum yang diambil Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggaran negara yang signifikan. (Foto: NR – kawanjarinews.com).

Kejagung Cegah Nadiem Makarim ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun

Kasus Pengadilan, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|28 Juni 202528 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Juni 2025 – Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil

Doc. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, saat menyampaikan konferensi pers terkait temuan kecurangan masif dalam penjualan beras kemasan, di Jakarta, Kamis (26/6/2025). Pemerintah mengungkap potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut mencapai Rp99 triliun. (Foto: NR - kawanjarinews.com).

Pemerintah Ungkap Kecurangan Masif di Pasar Beras: Potensi Kerugian Konsumen Capai Rp99 Triliun

Pemerintah dan Politik, Harga Pangan & Distribusi, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Ketahanan Pangan, Peraturan Perundang-Undangan|27 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 27 Juni 2025 — Pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi

Doc. Presiden Prabowo Subianto memberi hormat saat upacara peresmian proyek energi terbarukan di 15 provinsi di Indonesia. Acara tersebut, bagian dari inisiatif yang lebih luas menuju kemandirian energi nasional, juga mencakup peluncuran lima pembangkit listrik tenaga panas bumi dan peningkatan produksi minyak dari Blok Cepu. Upacara yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2025, menandai komitmen Indonesia terhadap transisi energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (Sumber Foto: teropong rakyat).

Presiden Resmikan Proyek Energi Terbarukan di 15 Provinsi, Tegaskan Komitmen Menuju Kemandirian Energi Nasional

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Teknologi & Inovasi|27 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 27 Juni 2025 — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi

Doc. Tangkapan layar sesi webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Kamis, 26 Juni 2025, menampilkan pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023. Dalam pemaparannya, narasumber menyoroti amar putusan yang menyatakan bahwa kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dialihkan dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya pada 31 Desember 2026. Panel diskusi mempertanyakan dasar hukum Menteri Keuangan dalam menyusun RPMK yang mengatur izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak, yang dianggap bukan lagi merupakan kewenangan kementerian tersebut. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

RPMK Dinilai Kontroversial, IWPI: Jangan Sampai Akses Keadilan di Pengadilan Pajak Terkubur

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|26 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 26 Juni 2025 — Rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan

Sebelumnya
1
…
44
45
46
47
48
…
62
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.