banner 1080x250

Doc. Mantan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, berjalan keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye usai menjalani proses pemeriksaan. Momen tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara yang sedang disidik KPK.

KPK Bongkar Modus Dugaan Penyaluran Amplop untuk Menteri Kehutanan

Doc. Tampak depan sosok yang merepresentasikan Plt Gubernur Riau dengan latar belakang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Gambar ini merupakan ilustrasi visual yang dibuat untuk mendukung pemberitaan dan bukan dokumentasi peristiwa, foto asli, maupun menggambarkan kondisi faktual saat pemeriksaan berlangsung. Digunakan semata-mata untuk kepentingan ilustrasi berita.

KPK Periksa Plt Gubernur Riau SF Hariyanto Terkait Temuan Uang Saat Penggeledahan

Doc. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyampaikan keterangan kepada awak media dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026), terkait kebijakan pemberhentian 261 pegawai non-ASN sebagai bagian dari upaya pembenahan internal, penguatan integritas, disiplin, dan akuntabilitas di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Kepala BGN Berhentikan 261 Pegawai Non-ASN, Reformasi Internal Difokuskan pada Penguatan Integritas

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan sindikat terorganisir penyebar konten hoaks, fitnah, provokasi, dan ujaran kebencian di media sosial. Dalam kesempatan tersebut, penyidik memaparkan perkembangan penanganan perkara, peran para tersangka, serta barang bukti yang berhasil diamankan. (Dok. Polda Metro Jaya)

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian, Delapan Orang Jadi Tersangka

Doc. Fam Fuk Tjhong alias Uun (kanan) bersama Ketua Tim Advokasi Revan Pratama Wijaya, S.H. (kiri), saat memberikan keterangan kepada Redaksi KAWANJARINEWS.COM dalam wawancara eksklusif mengenai kronologi peristiwa yang dilaporkan, langkah pendampingan hukum, serta perkembangan penanganan perkara yang saat ini masih diproses oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten.

Wawancara Eksklusif: Uun Paparkan Kronologi Dugaan Pengeroyokan, Tim Advokasi Jelaskan Langkah Pendampingan Hukum

Etika & Profesionalisme Hukum

Doc. Ilustrasi – Ketua PPATK (kiri) dan Direktur Eksekutif Celius Bima Yudistira (kanan) saat memberikan keterangan terkait kebijakan pemblokiran rekening dorman dan rencana revisi aturan oleh OJK. Gambar ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak menggambarkan situasi atau peristiwa secara langsung. (NR – kawanjarinews.com).

OJK Tinjau Ulang Aturan Rekening Dorman, Tegaskan Perlindungan Nasabah dan Stabilitas Sistem Keuangan

Ekonomi dan Bisnis, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Internasional, Isu Sosial & HAM, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital|4 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana merevisi aturan mengenai

banner 400x130

Doc. Gambar tersebut menampilkan potret Mahfud MD, Hasto Kristiyanto, Presiden Prabowo Subianto, dan Tom Lembong. Susunan foto-foto tersebut dimaksudkan sebagai ilustrasi visual untuk berita yang membahas pernyataan Mahfud MD mengenai keputusan Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong. Keempat tokoh tersebut ditampilkan berdampingan untuk menyoroti keterkaitan mereka dengan isu yang dibahas. Penggunaan foto-foto ini bersifat ilustratif dan bukan merupakan representasi akurat dari suatu peristiwa atau pertemuan spesifik. (NR – kawanjarinews.com).

Mahfud MD: Amnesti dan Abolisi oleh Presiden Prabowo adalah Terobosan Strategis Selesaikan Kasus Sarat Politisasi

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kasus Pengadilan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|2 Agustus 2025

kawanajrinews.com – Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Doc. lustrasi pemberitaan terkait kebijakan pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari kiri ke kanan: Prof. Siti Zuhro (ahli politik), Hasto Kristiyanto (tokoh partai), Thomas Lembong (ekonom), dan Yusril Ihza Mahendra (pakar hukum tata negara). Gambar ini digunakan semata-mata sebagai ilustrasi dan tidak menggambarkan secara langsung keterlibatan atau posisi resmi masing-masing tokoh dalam kebijakan tersebut. (Ilustrasi: NR – kawanjarinews.com).

Pemberian Abolisi dan Amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto Tuai Apresiasi dan Perdebatan

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kasus Pengadilan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|2 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Agustus 2025 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,

Doc. Gambar ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara abolisi dan amnesti. Timbangan menunjukkan keseimbangan keadilan, sementara buku-buku melambangkan hukum dan pertimbangan. Gambar ini tidak merepresentasikan kasus atau individu tertentu. Judul berita, "Abolisi vs Amnesti: Apa Bedanya dan Mengapa Presiden Perlu Pertimbangan DPR?", menunjukkan topik yang dibahas. (NR – kawanjarinews.com).

Abolisi vs Amnesti: Apa Bedanya dan Mengapa Presiden Perlu Pertimbangan DPR?

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah resmi mengeluarkan

Doc. konferensi pers yang mengumumkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia terhadap abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti bagi 1116 narapidana, termasuk Hasto Kristianto. (NR – kawanjarinews.com).

DPR Setujui Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti bagi 1116 Narapidana, Termasuk Hasto Kristianto

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kasus Pengadilan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama

Doc. Tim Advokasi LBH Brajamusti Nusantara bersama FERADI WPI usai diskusi terkait putusan perkara pencabulan oleh oknum guru SMP di Pengadilan Negeri Demak, Selasa (29/7). Mereka menyatakan apresiasi atas vonis 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa. (Foto: FERADI WPI Official).

Oknum Guru SMP di Demak Divonis 12 Tahun Penjara atas Kasus Pencabulan, LBH Brajamusti Nusantara – FERADI WPI Apresiasi Putusan Hakim

Hukum, Sosial & Lingkungan, Advokasi, Etika & Profesionalisme Hukum, Isu Sosial & HAM, Kasus Pengadilan, Kriminalitas, Organisasi Hukum & Advokat, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan|30 Juli 2025

kawanjarinews.com – Demak, 29 Juli 2025 — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN)

Doc. Ilustrasi: Gambar Presiden ke-7 Joko Widodo, dan pelapor Abraham Samad, dengan latar belakang ijazah. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi kini telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya. (NR – kawanjarinews.com).

Polda Metro Jaya Naikkan Status Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi ke Tahap Penyidikan

Nasional, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Pemerintah dan Politik, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan|29 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 29 Juli 2025 – Kepolisian Daerah Metro Jaya resmi

Doc. Antono, warga Bojonegoro, Jawa Timur, dalam sebuah video YouTube Pajaksmart, menceritakan pengalamannya terkait tagihan pajak yang meningkat drastis hingga miliaran rupiah. Ia mempertanyakan prosedur pemeriksaan pajak dan dugaan ketidaksesuaian tarif serta denda yang dibebankan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Warga Bojonegoro Keluhkan Tagihan Pajak Miliaran, Pertanyakan Prosedur Pemeriksaan

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Etika & Profesionalisme Hukum, Isu Sosial & HAM, Peraturan Perundang-Undangan|25 Juli 2025

kawanjarinews.com – Bojonegoro, 25 Juli 2025 – Seorang warga Kabupaten Bojonegoro, Jawa

Doc. Ilustrasi kolase suasana konferensi pers Kejaksaan Agung RI dan kemunculan publik Nadiem Makarim, dikaitkan dengan dugaan perencanaan proyek Chromebook melalui grup WhatsApp “Mas Menteri Kortim” yang terbentuk sebelum pelantikannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (Ilustrai: NR – kawanjarinews.com).

Grup WhatsApp “Mas Menteri Kortim” Terbentuk Sebelum Nadiem Dilantik, Penyidik Telusuri Dugaan Perencanaan Dini Proyek Chromebook

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Kriminalitas, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital|25 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Penyelidikan terhadap proyek pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,3

Doc. Gita Kusuma Mega Putra (kanan), salah satu pendamping hukum dalam kasus dugaan pengancaman pembunuhan dan kepemilikan senjata tajam, berada di salah satu ruangan kantor kepolisian saat melakukan koordinasi terkait perkembangan proses hukum. (Foto: FERADI WPI Official).

Kasus Pengancaman Usmawan Kembali Bergulir, Polres Sumenep Lanjutkan Proses Penyidikan

Hukum, Advokasi, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Kriminalitas, Organisasi Hukum & Advokat, Peraturan Perundang-Undangan|24 Juli 202524 Juli 2025

kawanjarinews.com – Sumenep, 24 Juli 2025 – Setelah lebih dari setahun berjalan

Sebelumnya
1
…
10
11
12
13
14
…
18
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.