banner 1080x250

Doc. Tim DPP FERADI WPI berfoto bersama usai melaksanakan audiensi terkait pendampingan terhadap Fam Fuk Tjhong (Uun), Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI yang juga merupakan mahasiswa aktif Universitas Karya Husada Semarang, Jumat (31/7/2026).

FERADI WPI Dampingi Pak Uun Audiensi, Diterima Rektor Universitas Karya Husada Semarang

Doc. Dokumentasi pernyataan sikap resmi Universitas Karya Husada Semarang (UNKAHA) dan Ketua Dewan Pertimbangan DPP FERADI WPI terkait dugaan tindak pidana yang dialami mahasiswa UNKAHA sekaligus Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, Fam Fuk Tjhong (Uun), disertai foto bersama jajaran UNKAHA dan DPP FERADI WPI usai audiensi di Kampus Universitas Karya Husada Semarang, Jumat (31/7/2026).

Rektor Universitas Karya Husada Semarang Sampaikan Sikap Resmi atas Dugaan Tindak Pidana yang Dialami Mahasiswa

Doc. Aprizal, S.Sy., C.JKJ., C.MDF., yang resmi ditetapkan sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA Tahun 2026 berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 1244/KPA.W8-A2/SK.HK2.6/VII/2026. Penetapan tersebut mendapat apresiasi dari Keluarga Besar FERADI sebagai bentuk kepercayaan atas kompetensi dan komitmennya dalam mendukung penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi.

FERADI WPI Apresiasi Penetapan Aprizal sebagai Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Doc. Kuasa hukum Waluyo, Hendra Sihombing, saat berdiskusi dengan salah seorang pihak di sela penanganan sengketa kepemilikan tanah di Jalan Kupang Segunting III Nomor 48–50, Surabaya. Diskusi dilakukan sebagai bagian dari proses komunikasi terkait penyelesaian perkara yang kini masih bergulir melalui mekanisme hukum.

Sengketa Tanah di Jalan Kupang Segunting III Surabaya Bergulir ke Ranah Pidana, Kedua Pihak Saling Lapor

Doc. Tim kuasa hukum penggugat berfoto bersama usai menghadiri sidang lanjutan perkara perdata Nomor 292/Pdt.G/2026/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (30/7/2026). Persidangan ditunda hingga 6 Agustus 2026 setelah Tergugat I tidak hadir dalam agenda sidang.

Sidang Perdata Nomor 292/Pdt.G/2026/PN Semarang Ditunda, Majelis Hakim Jadwalkan Sidang Lanjutan 6 Agustus 2026

Ekonomi dan Bisnis

Doc. Gambar ini menampilkan batangan emas yang disusun secara berlapis-lapis dengan latar belakang grafik perdagangan emas yang dinamis. Grafik menunjukkan fluktuasi harga emas, yang menggambarkan dinamika pasar. Batangan emas yang tampak berkilauan merepresentasikan potensi investasi dan keuntungan dari kebijakan pemerintah yang baru. Kombinasi elemen visual ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dan menyampaikan pesan utama berita, yaitu pembebasan pajak pembelian emas batangan di bawah Rp10 juta. Catatan: Gambar ini merupakan ilustrasi dan tidak merepresentasikan situasi atau transaksi emas tertentu. (Ilustrasi: NR – kawanjarinews.com).

Pemerintah Bebaskan Pajak Pembelian Emas Batangan di Bawah Rp10 Juta, Berlaku Mulai Hari Ini

Ekonomi dan Bisnis, Gaya Hidup, Nasional, Pemerintah dan Politik|2 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Agustus 2025 — Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan

banner 400x130

Doc. Ilustrasi menggambarkan dua skenario yang saling berkaitan, mewakili dua sisi dari polemik royalti musik di ruang publik. Di sebelah kiri, terlihat seseorang bekerja di kafe, menggunakan laptop, melambangkan usaha kecil yang terdampak kebijakan baru. Di sebelah kanan, terdapat gambar alat pemutar musik (piringan hitam/turntable), yang melambangkan industri musik dan hak cipta yang perlu dilindungi. Kedua gambar dipadukan dengan latar belakang yang bernuansa hangat dan sedikit gelap, untuk menunjukkan adanya perdebatan dan tantangan. Catatan: Gambar ini hanyalah ilustrasi dan tidak merepresentasikan situasi atau individu tertentu. (Ilustrasi: NR – kawanjarinews.com).

Polemik Kewajiban Bayar Royalti Musik di Ruang Publik: Antara Perlindungan Hak Cipta dan Beban Usaha Kecil

Ekonomi dan Bisnis, Gaya Hidup, Hiburan, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Isu Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Inovasi|2 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Agustus 2025 — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum

Doc. Praktisi hukum dan perpajakan, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait pencabutan pemblokiran lebih dari 28 juta rekening oleh PPATK. Ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh atas kebijakan tersebut untuk menjamin keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. (Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

28 Juta Rekening Dibuka Kembali, PPATK Ditekan untuk Evaluasi

Nasional, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital|2 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 02 Agustus 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Trending #2 Rekening Diblokir PPATK: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Tabungan Warga?

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara resmi

Doc. Salah satu korban penipuan jual beli motor Vespa menunjukkan bukti laporan kepolisian di depan bengkel spesialis Vespa yang berlokasi di Jalan Cipendawa, Kelurahan Bojong Menteng, Kota Bekasi. Bengkel tersebut kini telah tutup dan ditempeli poster penyitaan dari pihak bank setelah dilaporkan puluhan korban dari berbagai daerah atas dugaan penipuan dengan total kerugian mencapai Rp1,5 miliar. (Suber Foto: Poskota).

Kasus Dugaan Penipuan Jual Beli Vespa di Bekasi, 63 Orang Jadi Korban dengan Kerugian Rp1,5 Miliar

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Isu Sosial & HAM, Kriminalitas, Otomotif & Energi|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Bekasi – Sedikitnya 63 orang dari berbagai daerah di Indonesia

Doc. Ilustrasi gedung perbankan dengan label “DI BLOKIR” menyoroti kebijakan pemblokiran lebih dari 28.000 rekening dorman oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Gambar ini merepresentasikan keresahan nasabah akibat proses reaktivasi rekening yang lambat dan kurang transparan, meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh pelaku kejahatan keuangan. Gambar ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak menggambarkan situasi atau kondisi lembaga, lokasi, maupun pihak tertentu secara spesifik. (NR – kawanjarinews.com).

Ribuan Rekening Dorman Diblokir PPATK, Nasabah Keluhkan Prosedur Reaktivasi yang Lambat dan Tidak Transparan

Isu Sosial & HAM, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 1 Agustus 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, konsultan pajak, memberikan pandangan terhadap reformulasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas batangan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 51 Tahun 2025. (Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Reformulasi Kebijakan PPh Pasal 22 terhadap Transaksi Emas Batangan berdasarkan PMK 51/2025

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik, Perkebunan & Peternakan|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 1 Agustus 2025 – Pemerintah resmi memperluas cakupan pemungutan

Doc. Suasana aktivitas anak-anak dan pelatih di Lapangan Sepak Bola Pilar, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, yang sempat direncanakan untuk dialihfungsikan menjadi lapangan padel. Pada kloase terlihat tulisan protes warga pada tembok disekitan area lapangan yang berbunyi “PADEL bukan Hobi Anak Kedoya” sebagai bentuk penolakan terhadap rencana tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya membatalkan rencana alih fungsi tersebut setelah mendengar aspirasi masyarakat. (NR – kawanjarinews.com).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Batalkan Alih Fungsi Lapangan Sepak Bola Pilar Kedoya Selatan

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & Lingkungan, Kesehatan, Pemerintah dan Politik, Pendidikan|31 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan

Doc. Tangkapan layar, menampilkan Natsir Kongah (Koordinator Kelompok Humas PPATK), Trubus Rahardiansyah (Pengamat Kebijakan Publik), dan Rudianto (Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem) saat membahas kebijakan pembekuan rekening dorman atau “nganggur”. (Sumber: Kompas TV Youtube Chanel).

DPR, PPATK, dan Pengamat Tanggapi Pembekuan Rekening “Nganggur” : Perlu Perlindungan, Tapi Jangan Timbulkan Kepanikan

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|31 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Kebijakan pembekuan rekening dorman atau rekening “nganggur” yang

Doc. Dharmawan, S.E., S.H., M.H., BKP., CCL, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Profesi Pengacara Praktisi Pajak Indonesia (P5I), saat menjadi narasumber dalam forum perpajakan yang membahas kepastian hukum tarif PPh Final untuk UMKM. (Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Ketidakpastian Hukum PPh Final UMKM

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|31 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 31 Juli 2025 — Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil,

Sebelumnya
1
…
13
14
15
16
17
…
28
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.