banner 1080x250

Doc. Tim DPP FERADI WPI berfoto bersama usai melaksanakan audiensi terkait pendampingan terhadap Fam Fuk Tjhong (Uun), Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI yang juga merupakan mahasiswa aktif Universitas Karya Husada Semarang, Jumat (31/7/2026).

FERADI WPI Dampingi Pak Uun Audiensi, Diterima Rektor Universitas Karya Husada Semarang

Doc. Dokumentasi pernyataan sikap resmi Universitas Karya Husada Semarang (UNKAHA) dan Ketua Dewan Pertimbangan DPP FERADI WPI terkait dugaan tindak pidana yang dialami mahasiswa UNKAHA sekaligus Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, Fam Fuk Tjhong (Uun), disertai foto bersama jajaran UNKAHA dan DPP FERADI WPI usai audiensi di Kampus Universitas Karya Husada Semarang, Jumat (31/7/2026).

Rektor Universitas Karya Husada Semarang Sampaikan Sikap Resmi atas Dugaan Tindak Pidana yang Dialami Mahasiswa

Doc. Aprizal, S.Sy., C.JKJ., C.MDF., yang resmi ditetapkan sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA Tahun 2026 berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 1244/KPA.W8-A2/SK.HK2.6/VII/2026. Penetapan tersebut mendapat apresiasi dari Keluarga Besar FERADI sebagai bentuk kepercayaan atas kompetensi dan komitmennya dalam mendukung penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi.

FERADI WPI Apresiasi Penetapan Aprizal sebagai Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Doc. Kuasa hukum Waluyo, Hendra Sihombing, saat berdiskusi dengan salah seorang pihak di sela penanganan sengketa kepemilikan tanah di Jalan Kupang Segunting III Nomor 48–50, Surabaya. Diskusi dilakukan sebagai bagian dari proses komunikasi terkait penyelesaian perkara yang kini masih bergulir melalui mekanisme hukum.

Sengketa Tanah di Jalan Kupang Segunting III Surabaya Bergulir ke Ranah Pidana, Kedua Pihak Saling Lapor

Doc. Tim kuasa hukum penggugat berfoto bersama usai menghadiri sidang lanjutan perkara perdata Nomor 292/Pdt.G/2026/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (30/7/2026). Persidangan ditunda hingga 6 Agustus 2026 setelah Tergugat I tidak hadir dalam agenda sidang.

Sidang Perdata Nomor 292/Pdt.G/2026/PN Semarang Ditunda, Majelis Hakim Jadwalkan Sidang Lanjutan 6 Agustus 2026

Ekonomi dan Bisnis

Doc. Ilustrasi berita dari Kawanjarinews.com yang menyoroti kebijakan pemblokiran rekening dorman oleh PPATK. Tampak seorang wanita yang kebingungan saat mengambil uang dari sebuah kotak berlambang dolar, dengan latar belakang gedung bank, menggambarkan kebingungan masyarakat terhadap pemblokiran rekening yang dinilai mengejutkan dan belum tersosialisasi dengan baik. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Pemblokiran Rekening PPATK Tuai Kritik Dari Konsultan Pajak

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Peraturan Perundang-Undangan|29 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 29 Juli 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

banner 400x130

Doc. Ilustrasi seseorang sedang menghitung pajak di meja kerja dengan latar belakang dokumen, laptop, dan alat tulis. Tulisan utama dalam gambar berbunyi "Restitusi Pajak Tanpa Pemeriksaan – Cek Syarat Lengkapnya", yang merujuk pada kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa proses pemeriksaan. Gambar ini digunakan sebagai materi informasi untuk laman kawanjarinews.com. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Restitusi Pajak Tanpa Pemeriksaan, Ini Syarat dan Situasi yang Diatur dalam PMK 81/2024

Peraturan Perundang-Undangan, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|28 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali

Doc. Sejumlah warga berjalan membawa barang dalam karung besar di lingkungan permukiman padat. Foto ini digunakan sebagai ilustrasi untuk memperkuat penyajian visual berita terkait isu kemiskinan di wilayah perkotaan. Perlu dicatat, gambar ini bersifat ilustratif dan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi nyata di lokasi, waktu, atau individu tertentu mana pun. (NR – kawanjarinews.com).

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun, Namun Kemiskinan Perkotaan Justru Naik

Nasional, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Isu Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|27 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin

Doc. Antono, warga Bojonegoro, Jawa Timur, dalam sebuah video YouTube Pajaksmart, menceritakan pengalamannya terkait tagihan pajak yang meningkat drastis hingga miliaran rupiah. Ia mempertanyakan prosedur pemeriksaan pajak dan dugaan ketidaksesuaian tarif serta denda yang dibebankan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Warga Bojonegoro Keluhkan Tagihan Pajak Miliaran, Pertanyakan Prosedur Pemeriksaan

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Etika & Profesionalisme Hukum, Isu Sosial & HAM, Peraturan Perundang-Undangan|25 Juli 2025

kawanjarinews.com – Bojonegoro, 25 Juli 2025 – Seorang warga Kabupaten Bojonegoro, Jawa

Doc. Ilustrasi bertema “Pajak Karbon dan Tantangan Transisi Energi Indonesia” menyoroti urgensi dan kompleksitas penerapan pajak karbon di tengah upaya pemerintah membangun ekosistem transisi energi hijau. Tampak dalam gambar berbagai simbol emisi karbon, energi fosil, serta senyawa hidrokarbon yang menggambarkan keterkaitan antara aktivitas industri dan perubahan iklim. Sosok Yulianto Kiswocahyono, SE, SH, BKP, konsultan pajak, turut ditampilkan sebagai narasumber yang menegaskan pentingnya desain kebijakan pajak karbon yang matang dan adil. (Ilustrasi – Eko Wahyu - kawanjarinews.com.).

Pajak Karbon dan Tantangan Transisi Energi Indonesia

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|25 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 25 Juli 2025 – Meskipun regulasi mengenai pajak karbon

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang konsultan pajak yang memberikan penjelasan terkait isu pajak amplop pernikahan. Dalam wawancara tersebut, Yulianto menegaskan bahwa pemberian uang dalam acara pernikahan atau hajatan, seperti amplop kondangan, tidak dikenakan pajak, karena tidak memenuhi kriteria objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Ia mengungkapkan bahwa pemberian tersebut bersifat insidental dan pribadi, sehingga tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang berulang. Yulianto juga mengapresiasi klarifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menghindari kesalahpahaman publik terkait isu ini. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Amplop Pernikahan Kena Pajak? Begini Penjelasan DJP

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|24 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 24 Juli 2025 – Isu rencana pengenaan pajak terhadap

Doc. Ilustrasi grafik perdagangan aset kripto dengan tajuk “Aset Kripto Dianggap Instrumen Keuangan, DJP Revisi Aturan Pajak”. DJP menyiapkan aturan pajak baru seiring perubahan status kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan. Regulasi ini bertujuan menyesuaikan kebijakan pajak dengan perkembangan aset digital dan menjaga efektivitas pengawasan. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Aset Kripto Dianggap Instrumen Keuangan, DJP Revisi Aturan Pajak

Ekonomi dan Bisnis, Nasional|23 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 23 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Doc. Sejumlah pengemudi ojek online melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi berlangsung ricuh saat massa menyalakan flare dan mendapat respons tegas dari aparat kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap potongan biaya aplikasi yang dinilai memberatkan. Foto ini digunakan semata-mata untuk mendukung materi pemberitaan dan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun. (NR – kawanjarinews.com).

Aksi Unjuk Rasa Pengendara Ojek Online di Jakarta Pusat Berujung Ricuh

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM, Otomotif & Energi, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital, Teknologi & Inovasi, Transportasi & Infrastruktur|22 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh pengendara ojek

Doc. Konsultan pajak Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP., saat berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dalam keterangannya, ia menyoroti rendahnya minat investor memanfaatkan fasilitas insentif pajak di IKN dan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal serta ekosistem investasi. (Foto: Eko Wahyu - kawanjarinews.com).

Fasilitas Pajak di IKN Sepi Peminat, Pemerintah Diminta Evaluasi

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|22 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 22 Juli 2025 – Upaya pemerintah dalam menarik investasi

Doc. Konferensi pers Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat mengumumkan penetapan delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit fiktif kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,88 triliun. (Foto: tangkapan layar/MetroTV – Desain: NR – kawanjarinews.com).

Kejagung Tetapkan 8 Tersangka Baru dalam Kasus Kredit Fiktif PT Sritex, Kerugian Negara Capai Rp1,88 Triliun

Kasus Pengadilan, Ekonomi dan Bisnis, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kriminalitas, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|22 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG) kembali mengumumkan perkembangan

Sebelumnya
1
…
14
15
16
17
18
…
28
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.