KawanJariNews.com — Peristiwa tanah longsor di wilayah desa kerap dipersepsikan sebagai bencana berskala kecil. Namun, dalam perspektif hukum dan tata kelola kebencanaan, setiap kejadian tetap harus ditangani berdasarkan standar operasional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Respons cepat berupa bantuan logistik memang penting, tetapi apakah itu sudah mencerminkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diamanatkan regulasi?
Secara normatif, penanggulangan bencana di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Tanggung jawab ini berada pada pemerintah dan pemerintah daerah, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ketentuan lebih teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa pada fase tanggap darurat, BPBD wajib melakukan kaji cepat (rapid assessment), penentuan status keadaan darurat bila diperlukan, penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Artinya, pemberian bantuan logistik hanyalah salah satu bagian dari rangkaian kewajiban yang lebih luas.
Dalam konteks longsor skala desa, standar operasional idealnya mencakup beberapa langkah penting. Pertama, asesmen lokasi untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan, potensi longsor susulan, serta kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Kedua, koordinasi lintas perangkat daerah, seperti dinas pekerjaan umum jika infrastruktur rusak, dinas sosial untuk dukungan bantuan sosial, dan aparat desa untuk pendataan warga terdampak. Ketiga, penyusunan rekomendasi teknis, termasuk kemungkinan relokasi apabila kawasan dinilai tidak lagi aman. Keempat, dokumentasi dan pelaporan resmi sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain fase tanggap darurat, aspek mitigasi pra-bencana juga menjadi parameter penting dalam menguji kinerja. UU 24/2007 menegaskan bahwa mitigasi adalah bagian tak terpisahkan dari penanggulangan bencana. Dalam praktiknya, mitigasi mencakup pemetaan wilayah rawan, sosialisasi risiko kepada masyarakat, serta pemasangan sistem peringatan dini. Jika wilayah tersebut telah lama dikenal rawan longsor namun belum ada langkah mitigasi yang terstruktur, maka hal itu patut menjadi bahan evaluasi kebijakan.
Tahap pascabencana tidak kalah krusial. PP 21/2008 mengatur bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat. Dalam skala desa, ini bisa berarti perbaikan jalan, penguatan tebing, normalisasi drainase, atau dukungan pemulihan mata pencaharian warga. Tanpa tindak lanjut yang jelas, penanganan berisiko berhenti pada respons simbolik, bukan solusi berkelanjutan.
Penting dipahami bahwa tidak semua keterbatasan berarti pelanggaran. Kapasitas anggaran, status kedaruratan, serta kewenangan lintas pemerintahan turut memengaruhi respons. Namun, prinsip dasar dalam UU 24/2007 menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Parameter inilah yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai apakah SOP telah dijalankan secara optimal.
Sebagai lembaga yang dibentuk untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana, BPBD memiliki mandat strategis, bukan sekadar distribusi bantuan awal. Transparansi proses, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas kebijakan menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik.
Peristiwa longsor di desa hendaknya tidak dipandang sebagai kejadian rutin semata, melainkan momentum evaluasi bersama. Menguji standar operasional bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memastikan bahwa sistem penanggulangan bencana benar-benar bekerja sebagaimana amanat undang-undang: melindungi warga secara nyata dan berkelanjutan.
