KKN Fakultas Hukum UMT di Subang Sukses Digelar, Perkuat Kesadaran Hukum Masyarakat Kawanjarinews.com

banner 468x60

Subang, 15 November 2026 – Kegiatan Kuliah Kerja Nyata–Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu Tahun 2026 Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta berhasil menyelenggarakan rangkaian pengabdian masyarakat di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan yang melibatkan 37 mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum tersebut mengusung tema “Pelita Hukum Jatireja: Penguatan Literasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jatireja di Bidang Pertanahan, Waris, serta Perlindungan Perempuan dan Anak.”

Program ini merupakan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan hukum secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Sinergi Kampus dan Pemerintah Desa Jatireja

Pelaksanaan KKN-PPM Terpadu 2026 mendapat dukungan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Dr. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb., yang turut memberikan sambutan dalam rangkaian pembukaan kegiatan.

Pemerintah Desa Jatireja melalui Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Desa, Ook Sugandi, juga memberikan dukungan terhadap program pengabdian mahasiswa tersebut.

Kegiatan berlangsung di bawah bimbingan Hotman Sinambela, S.H., M.H., selaku dosen pengampu dan pembimbing lapangan, bersama Muh. Amin Saleh, S.H., M.H., sebagai dosen pendamping.

Sementara itu, kepanitiaan mahasiswa dipimpin oleh Dian Amalia selaku Ketua Pelaksana, dengan dukungan seluruh mahasiswa dan jajaran panitia.

Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan edukasi hukum tersebut.

Edukasi Pertanahan dan Waris bagi Masyarakat

Pada sesi pertama, Drs. Surendro Supriyadi bersama tim memberikan pemaparan mengenai administrasi pertanahan, kepastian hak atas tanah, pengenalan girik dan Letter C, serta prosedur pendaftaran tanah.

Materi tersebut juga membahas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pencegahan sengketa batas dan kepemilikan tanah, penetapan ahli waris, serta peralihan hak atas tanah akibat pewarisan.

Baca Juga  Sebanyak 660 Botol Miras Diamankan dalam Razia Satpol PP Cianjur

Edukasi tersebut dinilai relevan dengan karakteristik masyarakat Desa Jatireja yang sebagian besar kehidupannya berkaitan dengan sektor pertanian.

Melalui penyuluhan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya kelengkapan administrasi pertanahan dan prosedur hukum dalam menjaga hak kepemilikan serta mencegah konflik keluarga.

Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Perhatian

Sesi kedua menghadirkan Agustinus Sirait, S.E., yang diperkenalkan sebagai Ketua Umum LPA Pusat – Komnas Perlindungan Anak, bersama tim mahasiswa Fakultas Hukum UMT.

Pemaparan materi berfokus pada perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, perundungan, serta keamanan digital.

Selain itu, masyarakat memperoleh edukasi mengenai pentingnya mengenali bentuk kekerasan, memahami hak korban, serta mengetahui mekanisme pengaduan dan layanan perlindungan yang tersedia.

Program tersebut mengusung pesan utama “Kenali. Cegah. Lindungi. Bertindak.” sebagai upaya mendorong kesadaran masyarakat dalam mencegah serta menangani tindakan kekerasan.

Praktisi Hukum Raden Nuh Perkuat Diskusi

Kegiatan KKN-PPM Terpadu 2026 juga menghadirkan praktisi hukum Raden Nuh, S.H., S.E., M.H., S.IP., AAAIK., CFCC. (Forensic) sebagai narasumber dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Kehadiran Raden Nuh memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penjelasan mengenai persoalan hukum dari perspektif praktik, khususnya terhadap berbagai pertanyaan yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam.

Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui langkah hukum awal yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan.

Penyerahan Plakat sebagai Simbol Apresiasi

Dalam rangkaian kegiatan, Hotman Sinambela, S.H., M.H., menyerahkan plakat apresiasi kepada Dahlan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatireja.

Penyerahan tersebut menjadi simbol penghargaan atas dukungan dan kerja sama unsur pemerintahan desa dalam pelaksanaan program pengabdian mahasiswa.

Selain itu, rangkaian kegiatan dipandu oleh Abbas Abdul Rachman Assegaf, yang akrab disapa Abas, selaku pembawa acara atau Master of Ceremony (MC).

Baca Juga  PC LDII Kecamatan Ngaliyan Jalin Silaturahim dengan MUI Kecamatan Ngaliyan

Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai tugas kepanitiaan menjadi bagian dari pembelajaran organisasi, kepemimpinan, dan komunikasi publik.

KKN Jadi Pengalaman Berharga bagi Mahasiswa

Selain memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, kegiatan KKN-PPM Terpadu juga menjadi pengalaman akademik dan sosial bagi seluruh mahasiswa.

Mulai dari persiapan, perjalanan menuju Subang, kegiatan di Laska Hotel, hingga pelaksanaan pengabdian di Desa Jatireja, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk membangun kerja sama dan mempererat kebersamaan.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang pembelajaran mengenai kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab, serta kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat.

Pengalaman selama KKN diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan akademik maupun profesional di bidang hukum.

Keberhasilan KKN Diharapkan Berkelanjutan

Terselenggaranya rangkaian kegiatan lapangan KKN-PPM Terpadu 2026 menjadi capaian penting bagi Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.

Namun, manfaat pengabdian diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan penyuluhan maupun kegiatan seremonial.

Program Pelita Hukum Jatireja juga menargetkan penyediaan buku saku edukasi hukum, direktori layanan rujukan, serta evaluasi pemahaman masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program.

Keberhasilan pengabdian perlu diukur melalui peningkatan pemahaman warga mengenai hak dan kewajibannya serta kemampuan masyarakat mengenali prosedur hukum yang tepat.

Kegiatan KKN-PPM Terpadu Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular di Desa Jatireja menjadi bukti pentingnya kolaborasi antara dunia akademik, praktisi hukum, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun budaya sadar hukum.

Melalui program Pelita Hukum Jatireja, Fakultas Hukum UMT diharapkan terus memperluas kontribusinya dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat perlindungan hak warga, dan mengembangkan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *