PEMALANG – Dua warga Desa Pedurungan Tengah, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, berinisial R dan S, menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan intimidasi dan ancaman dalam praktik penagihan utang ke Polres Pemalang, Kamis (12/11/2026).
Kedua warga tersebut melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Pemalang dengan didampingi Adv. Willy Triatama Bandrio, S.H., CMDF., CPLA. bersama Asst Adv. Agus Widodo, CPFW., dari LBH Setia Dharma Nusantara
Persoalan bermula dari pinjaman uang kepada seorang terduga pemberi pinjaman berinisial J. S diketahui memiliki pinjaman awal sebesar Rp7 juta, sedangkan R sebesar Rp1 juta dengan sistem angsuran mingguan.
Namun, kedua korban mengaku angsuran yang telah dibayarkan diduga hanya diperhitungkan sebagai pembayaran bunga, sementara pokok pinjaman tidak mengalami pengurangan sebagaimana yang mereka harapkan.
Persoalan semakin berkembang ketika korban meminta kejelasan perhitungan utang. Keduanya mengaku mengalami makian, intimidasi, tekanan psikologis, hingga dugaan ancaman. Bahkan, terdapat dugaan dua orang mendatangi kediaman korban dalam rangka penagihan yang membuat mereka merasa terancam.
Adv. Willy Triatama Bandrio selaku advokat pendamping korban menjelaskan bahwa pelaporan ke Polres Pemalang merupakan langkah hukum untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum bagi kliennya.
“Pelaporan ini kami tempuh karena terdapat dugaan tindakan intimidasi dan ancaman yang tidak bisa dibiarkan. Kami tidak bermaksud menghindari kewajiban utang-piutang, tetapi ingin memastikan bahwa penagihan dilakukan sesuai hukum. Hak menagih bukan berarti seseorang bebas melakukan ancaman atau tindakan sewenang-wenang,” tegas Willy.
Ia berharap Polres Pemalang dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan objektif serta memeriksa seluruh bukti dan keterangan para pihak. Pihaknya juga akan mendalami legalitas kegiatan usaha yang diduga berkaitan dengan praktik pinjaman tersebut.
Direktur Eksekutif LBH Setia Dharma Nusantara, Adv. M. Ismail Zulkarnain, S.H., CLA., CMDF., CTL., menjelaskan bahwa hubungan utang-piutang pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.
“Ketidakmampuan seseorang membayar utang tidak serta-merta merupakan tindak pidana. Namun, apabila dalam proses penagihan ditemukan ancaman, pemaksaan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, hal tersebut dapat diproses secara pidana. Hak menagih tidak boleh dijadikan alasan untuk mengintimidasi atau mengancam seseorang,” jelas Ismail.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi perhitungan pinjaman, mulai dari pokok utang, bunga, angsuran yang telah dibayarkan, hingga sisa kewajiban debitur.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh kejelasan atas perhitungan pinjaman sekaligus mendapatkan perlindungan hukum tanpa kehilangan martabat dan rasa aman.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina LBH Setia Dharma Nusantara sekaligus Ketua Umum Organisasi Advokat dan Paralegal FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., CMd., CPFW., CMDF., CJKJ., CFTAX., menyoroti kemungkinan konsekuensi pidana dalam praktik pinjaman yang tidak memenuhi ketentuan hukum maupun penagihan yang disertai tindakan melawan hukum.
Donny menjelaskan bahwa KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur sejumlah ketentuan yang perlu dicermati, di antaranya Pasal 273 tentang gadai tanpa izin, Pasal 482 tentang pemerasan, dan Pasal 483 tentang pengancaman.
“Pasal 273 mengatur kegiatan meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan hak membeli kembali, maupun perjanjian komisi tanpa izin apabila dilakukan sebagai mata pencaharian. Sementara Pasal 482 mengatur pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Adapun Pasal 483 mengatur pengancaman dengan ancaman pencemaran atau membuka rahasia untuk memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu,” jelas Donny.
Ia menegaskan bahwa penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana.
“Jangan berlindung di balik alasan menagih utang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemberi pinjaman memang memiliki hak menagih, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan, intimidasi, maupun tindakan main hakim sendiri. Kami mendorong penyidik mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk pola pinjaman, legalitas kegiatan usaha, dan dugaan tindakan dalam proses penagihan,” tegasnya.
LBH Setia Dharma Nusantara menyatakan akan terus mengawal proses pendampingan hukum terhadap para korban serta mendorong penanganan laporan secara profesional, transparan, dan objektif oleh Polres Pemalang.
Lembaga tersebut juga mengimbau masyarakat yang mengalami persoalan serupa untuk menyimpan bukti pembayaran, kuitansi, percakapan elektronik, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pinjaman maupun proses penagihan.
Melalui pendampingan ini, LBH Setia Dharma Nusantara menegaskan komitmennya untuk memperluas akses keadilan dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.
“Utang wajib diselesaikan, tetapi penagihan juga wajib dilakukan sesuai hukum. Tidak ada pihak yang boleh bertindak sewenang-wenang dengan alasan memiliki piutang,” menjadi penegasan LBH Setia Dharma Nusantara.
Catatan Redaksi: Redaksi media ini menyatakan bahwa pemberitaan disusun secara berimbang dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
