KawanJariNews.com – JAKARTA — Kebijakan jalur sepeda di DKI Jakarta mengalami sejumlah perubahan, mulai dari rencana pembangunan yang sempat tertunda, perluasan jaringan pada 2022, hingga pemeliharaan dan evaluasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2020, pemerintah daerah pernah mengajukan anggaran sekitar Rp73,7 miliar untuk pembangunan jalur sepeda. Pada 2022, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkirakan anggaran sekitar Rp119 miliar untuk rencana penambahan jalur sepanjang 195,6 kilometer. Sementara pada 2023, alokasi Rp7,5 miliar diarahkan untuk evaluasi, optimalisasi, dan pemeliharaan jalur yang sudah tersedia. Memasuki September 2026, Pemprov DKI memutuskan jalur sepeda tetap dipertahankan dengan sejumlah evaluasi terhadap fasilitasnya.
Rencana Pembangunan dan Anggaran Awal
Perencanaan pengembangan jalur sepeda di Jakarta telah berlangsung sejak sebelum 2022. Pada 2019, Pemprov DKI mengajukan anggaran sekitar Rp73,7 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2020. Rencana tersebut menjadi pembahasan dalam proses penyusunan anggaran dan pembangunan kemudian ditunda untuk pembahasan lebih lanjut.
Angka Rp73,7 miliar tersebut merupakan anggaran yang pernah diajukan, bukan bukti bahwa seluruh dana telah direalisasikan. Oleh karena itu, nilai tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai biaya pembangunan jalur sepeda yang benar-benar telah dibayarkan.
Pada 2022, Pemprov DKI kembali merencanakan perluasan jaringan jalur sepeda. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat itu, Syafrin Liputo, menyampaikan rencana pembangunan di 20 lokasi dengan total panjang sekitar 195,6 kilometer. Perkiraan anggarannya mencapai Rp119 miliar dari APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
Anggaran tersebut mencakup beberapa komponen, antara lain perencanaan, pengawasan, narasumber, dan pekerjaan konstruksi. Dengan demikian, nilai Rp119 miliar tidak dapat dipahami sebagai biaya pengecatan marka atau pemasangan pembatas jalur sepeda semata.
Dalam perkembangan berikutnya, panjang jalur sepeda yang dilaporkan telah dibangun pada 2022 mencapai 196,45 kilometer di 26 ruas jalan. Dari jumlah tersebut, 40,06 kilometer merupakan jalur terproteksi menggunakan tiang pembatas berbahan plastik. Bagian lainnya berupa jalur berbagi dengan kendaraan lain dan jalur yang berada di trotoar.
Perbedaan antara target awal 195,6 kilometer dan laporan pembangunan 196,45 kilometer menunjukkan adanya perbedaan antara perencanaan awal dan panjang jaringan yang dilaporkan kemudian. Namun, data panjang tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan nilai akhir realisasi anggaran yang telah dibayarkan.
Tahun 2023: Fokus pada Evaluasi dan Pemeliharaan
Pada November 2022, Pemprov DKI memasukkan anggaran Rp7,5 miliar dalam Rancangan APBD 2023 untuk evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda yang telah tersedia. Rinciannya meliputi Rp2 miliar untuk evaluasi, Rp500 juta untuk sosialisasi hasil evaluasi, serta sekitar Rp5 miliar untuk perbaikan.
Pada Oktober 2023, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat itu, Syafrin Liputo, kembali menjelaskan bahwa alokasi tersebut difokuskan pada pemeliharaan jalur sepeda yang sudah dibangun.
Pekerjaan yang disebutkan meliputi pengecatan ulang marka, penggantian kerucut pembatas atau stick cone yang rusak maupun tidak layak, serta pemasangan paku jalan reflektif atau mata kucing.
Perubahan fokus tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan jalur sepeda tidak hanya berkaitan dengan penambahan panjang jaringan, tetapi juga perawatan fasilitas yang sudah tersedia. Meski demikian, besaran anggaran pemeliharaan saja belum cukup untuk menilai kualitas pekerjaan atau kondisi seluruh jalur sepeda di Jakarta.
Perkembangan Jaringan hingga 2025
Pada Oktober 2023, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebut total jaringan jalur sepeda yang dibangun sejak 2012 hingga 2023 mencapai 313,607 kilometer. Angka tersebut menggambarkan panjang jaringan yang telah terbangun secara kumulatif, bukan tambahan jalur yang seluruhnya dibangun pada 2023.
Pada November 2023, Pemprov DKI juga menyampaikan rencana optimalisasi jaringan sepanjang 314,196 kilometer secara bertahap hingga 2026. Tahapan yang direncanakan mencakup 19 ruas jalan pada 2024, 43 ruas pada 2025, dan 34 ruas pada 2026.
Angka 314,196 kilometer tersebut merupakan panjang jaringan yang menjadi sasaran optimalisasi dalam perencanaan yang diumumkan saat itu. Angka tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai panjang jalur baru yang dibangun selama periode 2024–2026.
Pada Januari 2024, Dinas Perhubungan DKI menyatakan fokus pemerintah daerah adalah menjaga dan meningkatkan kualitas jalur sepeda. Dalam perencanaan pembangunan daerah, target jaringan jalur sepeda disebut mencapai 535,68 kilometer. Namun, target perencanaan perlu dibedakan dari panjang jaringan yang telah dibangun dan kondisi fasilitas yang benar-benar tersedia di lapangan.
Pada April 2025, Pemprov DKI kembali merencanakan penambahan jalur sepeda sepanjang 3,8 kilometer. Dalam perkembangan yang sama, panjang jaringan yang telah dibangun hingga akhir 2024 disebut mencapai 314,196 kilometer di seluruh Jakarta.
Pemerintah juga menyampaikan penggunaan sejumlah bentuk proteksi, termasuk planter box, taman pada ruas tertentu, dan paku marka jalan bertenaga surya. Informasi mengenai rencana penambahan dan bentuk proteksi tersebut menggambarkan arah pengembangan fasilitas, tetapi tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh rencana telah selesai dilaksanakan.
Kebijakan Terbaru pada 2026
Pada Agustus 2026, keberadaan jalur sepeda di Jakarta kembali menjadi pembahasan publik. Pemprov DKI menerima masukan dari sejumlah pihak dan menyatakan perlunya mempertimbangkan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah lanjutan.
Pada 22 September 2026, Pemprov DKI memutuskan jalur sepeda tetap dipertahankan dengan sejumlah evaluasi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyatakan bahwa jalur sepeda dipertahankan karena pesepeda dan pejalan kaki termasuk pengguna jalan yang perlu mendapat prioritas dalam hierarki transportasi.
Beberapa hari kemudian, pada 27 September 2026, Budi menyampaikan bahwa evaluasi akan mencakup fasilitas pembatas seperti stick cone dan planter box, serta lebar jalur sepeda. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan pembagian ruang bagi berbagai pengguna jalan.
Dengan demikian, kebijakan terbaru yang diumumkan bukan penghapusan seluruh jalur sepeda, melainkan mempertahankan fasilitas yang tersedia sembari mengevaluasi sejumlah aspek teknis. Hasil akhir evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaannya tetap perlu dipantau berdasarkan keputusan serta pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
Anggaran dan Realisasi Tidak Boleh Disamakan
Perkembangan jalur sepeda Jakarta memperlihatkan beberapa angka yang merujuk pada periode dan jenis kegiatan berbeda. Anggaran Rp73,7 miliar merupakan angka yang pernah diajukan untuk 2020, sekitar Rp119 miliar merupakan perkiraan anggaran penambahan jalur pada 2022, sedangkan Rp7,5 miliar dialokasikan untuk evaluasi dan pemeliharaan pada 2023.
Ketiga angka tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan sebagai total biaya pembangunan jalur sepeda Jakarta. Selain berasal dari tahun anggaran berbeda, sebagian merupakan rencana atau alokasi, bukan bukti realisasi pembayaran. Panjang jaringan yang dilaporkan juga tidak dapat digunakan sendirian untuk menghitung seluruh biaya pembangunan dan pemeliharaan.
Sebagai gambaran matematis, apabila perkiraan anggaran Rp119 miliar dibagi dengan target pembangunan 195,6 kilometer pada 2022, hasilnya sekitar Rp608,4 juta per kilometer. Namun, angka tersebut hanya rasio anggaran terhadap panjang jalur yang direncanakan, bukan biaya konstruksi aktual per kilometer, karena anggaran mencakup komponen lain dan nilai realisasi akhirnya belum dipastikan.
Untuk mengetahui total belanja yang benar-benar dikeluarkan, diperlukan pemeriksaan dokumen APBD dan laporan realisasi anggaran per tahun, rincian paket pekerjaan, nilai kontrak, dokumen pembayaran, serta hasil pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan juga perlu memastikan tidak terjadi penghitungan ganda antara pembangunan awal, penambahan jaringan, dan pemeliharaan.
Transparansi Anggaran dan Kondisi Jalur
Jalur sepeda merupakan bagian dari infrastruktur transportasi perkotaan yang membutuhkan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan secara berkelanjutan. Marka yang terlihat jelas, pembatas yang berfungsi, jalur yang aman, serta konektivitas antarruas menjadi bagian penting dari pemanfaatan fasilitas tersebut.
Karena menggunakan anggaran publik, informasi mengenai pembangunan dan pemeliharaan jalur sepeda perlu dapat ditelusuri melalui dokumen anggaran, laporan realisasi, serta kondisi fisik di lapangan. Data tersebut diperlukan agar masyarakat dapat membedakan antara rencana yang diumumkan, pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan hasil yang benar-benar dapat digunakan.
Hingga September 2026, Pemprov DKI menyatakan jalur sepeda tetap dipertahankan dengan sejumlah evaluasi, termasuk terhadap pembatas dan lebar jalur. Sementara itu, total biaya kumulatif pembangunan dan pemeliharaan yang benar-benar telah dibayarkan belum dapat dipastikan hanya dari angka-angka yang diumumkan dalam berbagai tahap kebijakan.
KawanJariNews.com akan terus menempatkan transparansi anggaran, ketepatan data, dan verifikasi pelaksanaan sebagai dasar pemberitaan mengenai penggunaan anggaran publik.
