kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Juli 2025 — Aksi damai yang dilakukan oleh sejumlah asosiasi pengemudi truk di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, pada Selasa (1/7), berubah menjadi ketegangan setelah tidak tercapainya kesepakatan antara massa aksi dan pihak kementerian.
Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL), yang dinilai dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan mata pencaharian para pengemudi serta pelaku usaha di sektor transportasi barang.
Massa pengemudi yang datang dari berbagai wilayah berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka secara damai, dengan harapan dapat bertemu dan berdialog langsung dengan perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Namun, tidak adanya respons yang memadai dari pihak kementerian memicu ketidakpuasan di kalangan pengunjuk rasa.
Situasi menjadi tidak kondusif ketika beberapa peserta aksi dituding sebagai provokator dan diamankan oleh aparat kepolisian. Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan di lokasi, meskipun pengamanan tetap dilakukan untuk mencegah eskalasi yang lebih luas.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan terkait dinamika yang terjadi selama aksi berlangsung.
Asosiasi pengemudi truk tetap menyerukan perlunya dialog terbuka dengan pemerintah agar kebijakan transportasi yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan realitas operasional di lapangan. Penolakan terhadap Zero ODOL dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap sektor logistik nasional serta nasib ribuan pengemudi yang bergantung pada keberlangsungan usaha angkutan barang.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa implementasi kebijakan publik harus memperhatikan komunikasi yang inklusif dan mendengarkan semua pemangku kepentingan secara proporsional.
Baca juga: DJP: Setoran Pajak UMKM Masih Jauh dari Potensi Nyata
