banner 1080x250

Doc. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama unsur terkait melakukan penertiban bangunan permanen dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu. Penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di atas lahan aset pemerintah daerah dan sebagian berada pada hak pengelolaan PT Jasa Marga.

Pemprov DKI Tertibkan Bangunan dan Lapak PKL di Jalan Kerja Bakti Makasar

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. (Sumber Foto: DPR RI)

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026, BI Catat Pertumbuhan 2,1 Persen

Doc. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait proses usulan calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Prasetyo menyatakan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum keputusan Presiden ditetapkan.

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi sebagai Calon Jampidsus, Menunggu Keputusan Presiden

Doc. Dr. Busrizalti, S.H., M.H. berfoto bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, usai perkuliahan mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut berlangsung setelah berakhirnya sesi pembelajaran dan diskusi akademik.

Dr. Busrizalti Bahas Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi Bersama Mahasiswa Magister UMT

Doc. Proses rukyatul hilal berlangsung di UIN Walisongo Semarang, Rabu (15/7/2026). Tim pengamat melakukan observasi posisi hilal menggunakan teleskop robotik sebagai bagian dari pemantauan awal bulan Safar 1448 Hijriah. Hasil pengamatan dari lokasi ini menjadi salah satu data rukyat yang dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat Kementerian Agama RI.

Hilal Awal Safar 1448 H Berhasil Teramati dalam Rukyatul Hilal di UIN Walisongo Semarang

PerpajakanIndonesia

Doc. Poster resmi Pelatihan Hukum Pajak Certified Feradi Tax Expert (C.FTAX) Batch 1 yang diselenggarakan oleh FERADI TAX CONSULTANT bekerja sama dengan FERADI WPI dan PT Kawan Jari Grup. Poster menampilkan informasi kegiatan pelatihan online yang akan dilaksanakan pada 21 Juni 2026 melalui Google Meet, lengkap dengan agenda materi, narasumber, serta informasi pendaftaran bagi peserta yang ingin mengikuti sertifikasi dan memperoleh gelar nonakademik C.FTAX.

Pelatihan Hukum Pajak FERADI TAX CONSULTANT (C.FTAX) Digelar Online 21 Juni 2026

Advertorial, Advertorial & Kemitraan, Hukum, Organisasi Hukum & Advokat, Pendidikan|17 Juni 2026

KawanJariNews.com – SEMARANG – Dinamika sengketa perpajakan di Indonesia dalam beberapa tahun

banner 400x130

Doc. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, Konsultan Pajak Senior sekaligus Ketua Komite Tetap Fiskal KADIN Jawa Timur, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Nasional bertajuk “Kajian Alternatif Insentif Fiskal Sektor Industri” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian RI, di Surabaya, Jumat (19/9/2025). (Foto: Eko Wahyu – KawanJariNews.com).

KADIN Jawa Timur Angkat Isu Pajak Minimum Global, Yulianto Kiswocahyono Jadi Narasumber Diskusi Nasional

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Pendidikan|20 September 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 20 September 2025 – Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Doc. Ilustrasi seseorang sedang menghitung pajak di meja kerja dengan latar belakang dokumen, laptop, dan alat tulis. Tulisan utama dalam gambar berbunyi "Restitusi Pajak Tanpa Pemeriksaan – Cek Syarat Lengkapnya", yang merujuk pada kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa proses pemeriksaan. Gambar ini digunakan sebagai materi informasi untuk laman kawanjarinews.com. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Restitusi Pajak Tanpa Pemeriksaan, Ini Syarat dan Situasi yang Diatur dalam PMK 81/2024

Peraturan Perundang-Undangan, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|28 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang konsultan pajak yang memberikan penjelasan terkait isu pajak amplop pernikahan. Dalam wawancara tersebut, Yulianto menegaskan bahwa pemberian uang dalam acara pernikahan atau hajatan, seperti amplop kondangan, tidak dikenakan pajak, karena tidak memenuhi kriteria objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Ia mengungkapkan bahwa pemberian tersebut bersifat insidental dan pribadi, sehingga tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang berulang. Yulianto juga mengapresiasi klarifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menghindari kesalahpahaman publik terkait isu ini. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Amplop Pernikahan Kena Pajak? Begini Penjelasan DJP

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|24 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 24 Juli 2025 – Isu rencana pengenaan pajak terhadap

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, di depan ruang sidang Pengadilan Pajak Surabaya pada tanggal. Dalam beberapa tahun terakhir, ia aktif menangani perkara sengketa pajak dan turut menyerukan evaluasi terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, peningkatan jumlah gugatan pajak menunjukkan perlunya reformasi struktural dalam sistem penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Fenomena Gugatan di Pengadilan Pajak Meningkat, Konsultan Minta Evaluasi Kinerja DJP

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|4 Juli 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 4 Juli 2025 — Peningkatan jumlah perkara sengketa perpajakan

Doc. Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, saat menyampaikan pernyataan resmi melalui siaran kanal YouTube IWPI. Dalam siaran tersebut, IWPI mendorong percepatan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai langkah strategis reformasi struktural pengelolaan penerimaan negara di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

IWPI Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai Langkah Reformasi Struktural

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|11 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 11 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Ilustrasi amplop berisi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang ditujukan kepada Wajib Pajak. SP2DK merupakan surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan sebagai bagian dari proses klarifikasi dan pengawasan administrasi perpajakan. Surat ini bukan merupakan sanksi, melainkan bentuk permintaan penjelasan atas potensi ketidaksesuaian data perpajakan berdasarkan hasil analisis DJP. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

DJP Luncurkan Fitur Baru Coretax, Respons SP2DK Kini Bisa Dilakukan Secara Digital

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|20 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi sistem

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.