banner 1080x250

Doc. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengikuti rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menkeu Purbaya Peringatkan Pegawai DJP Berkinerja Buruk, Reformasi Pajak Difokuskan pada SDM dan Coretax

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Sumber: KPK)

KPK Dalami Laporan Gratifikasi Menteri Kehutanan, Telusuri Prosedur Pelaporan dan Asal Dana

Doc. Praktisi hukum Riski Pristiwanto (kiri) dan Kasatgas Anti Premanisme Kabupaten Situbondo, Saiful Bahri (kanan).

Kasatgas Anti Premanisme Situbondo Hadiri Audiensi LSM di DPRD, Netralitas Jabatan Menuai Sorotan

Doc. Kepala Kortas Tipidkor Bareskrim Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menyampaikan keterangan kepada awak media dalam konferensi pers terkait perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, TPPU, dan gratifikasi yang ditangani Polri di Jakarta.

Pengembangan Penyidikan Dugaan Korupsi Strategis, Polri Perluas Penggeledahan Menjadi 12 Lokasi dan Sita Aset Bernilai Ratusan Miliar Rupiah

Doc. Sejumlah personel Kepolisian berseragam lengkap melakukan pengamanan di sekitar lokasi yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan gratifikasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kehadiran aparat bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran proses penegakan hukum.

Polri Selidiki Dugaan Korupsi, TPPU, dan Gratifikasi, Delapan Lokasi Termasuk di Cipete Digeledah

PerlindunganKonsumen

Doc. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus peredaran beras tidak sesuai standar mutu SNI, di Mabes Polri, Jakarta. Konferensi ini turut menghadirkan perwakilan dari Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, serta lembaga terkait lainnya. (NR – kawanjarinews.com).

Konferensi Pers Kasus Beras Tidak Sesuai Standar Mutu Oleh Bareskrim Polri

Hukum, Sosial & Lingkungan, Harga Pangan & Distribusi, Hukum, Kebijakan & Program Pangan, Ketahanan Pangan, Kriminalitas, Nasional|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 1 Agustus 2025 – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui

banner 400x130

Doc. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, berencana menerapkan langkah tegas pemerintah dalam mengatasi kasus beras oplosan dan kenaikan harga beras. Gambar juga menampilkan ilustrasi latar belakang beras, menyoroti fokus pemerintah pada penyederhanaan kategori beras dan percepatan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan melindungi konsumen. (NR – kawanjarinews.com).

Pemerintah Tindak Tegas Kasus Beras Oplosan, Sederhanakan Kategori dan Percepat Operasi Pasar

Kebijakan & Program Pangan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|25 Juli 202525 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 25 Juli 2025 – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam

Doc. Konferensi Pers: Pengungkapan Kasus Beras Oplosan oleh Polri. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025), terkait pengungkapan kasus pengoplosan dan pengurangan takaran beras premium yang merugikan konsumen secara masif. Dalam konferensi ini, Polri membeberkan sejumlah merek dan perusahaan yang terlibat, serta menyampaikan hasil temuan dari 268 sampel beras dari 212 merek yang diperiksa di 10 provinsi. Barang bukti berbagai merek beras ditampilkan, sebagai bagian dari transparansi penegakan hukum dan perlindungan terhadap konsumen. (NR – kawanjarinews.com).

Polri Ungkap Perusahaan dan Merek Beras Oplosan yang Merugikan Konsumen

Hukum, Harga Pangan & Distribusi, Hukum, Sosial & Lingkungan, Kriminalitas, Nasional|25 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 25 Juli 2025 – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus

Doc. Ketua YLKAI sekaligus Ketua DPC FERADI WPI Kota Semarang, Sukindar (kiri), bersama salah satu konsumen bernama Sutrisno (kanan), saat berada di lokasi pemasaran Perumahan Green Semesta, Wates, Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (6/7/2025). Keduanya menyampaikan keprihatinan atas lambannya penanganan keluhan konsumen oleh pihak pengembang PT Pancanaka. (Foto Dokumentasi: SKD).

YLKAI dan FERADI WPI Soroti Penanganan Konsumen oleh Pengembang Green Semesta Wates, Semarang

Hukum, Sosial & Lingkungan, Advokasi, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM, Organisasi Hukum & Advokat|7 Juli 2025

kawanjarinews.com – Semarang – Jawa Tengah, 7 Juli 2025 – Ketua Yayasan

Doc. Suasana di Pejaten Shelter, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang memperlihatkan aktivitas harian para relawan memberi makan ratusan anjing yang ditampung. Gambar ini mencerminkan kondisi kepadatan hewan di shelter serta tantangan operasional yang dihadapi pengelola. Dalam konflik yang sedang berlangsung, keberadaan hewan-hewan ini menjadi pusat perhatian dalam polemik antara upaya perlindungan hewan dan tuntutan kenyamanan warga sekitar. (Foto: NR - kawanjarinews.com).

Konflik Pejaten Shelter: Dilema Kemanusiaan dan Kenyamanan Warga, Pemerintah DKI Jakarta Siapkan Solusi Komprehensif

Isu Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kesehatan|2 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Juli 2025 – Penampungan hewan Pejaten Shelter di

Doc. Ketua YLKAI DPC Kota Semarang Sukindar bersama Amat Priadi saat melakukan audiensi dan mediasi dengan jajaran manajemen PDAM Cabang Semarang Barat, Senin (30/06/2025), membahas solusi atas permasalahan sambungan air bersih warga Taman Puri Sartika. (Foto Dokumentasi: SKD).

YLKAI dan PDAM Kota Semarang Bersinergi Selesaikan Masalah Air Bersih Warga Taman Puri Sartika

Hukum, Sosial & Lingkungan, Uncategorized|1 Juli 2025

kawanjarinews.com – Semarang, 30 Juni 2025 – Yayasan Lembaga Konsumen Akhir Indonesia

PBH FERADI WPI DPC Kota Semarang Dampingi Pelapor Dugaan Penggelapan Dana Paket Lebaran

Hukum, Advokasi, Kriminalitas, Organisasi Hukum & Advokat|8 Mei 2025

kawanjarinews.com – Semarang, Rabu 7 Mei 2025 — Tim dari Pusat Bantuan

Doc. Tangkapan layar halaman putusan perkara perdata Nomor 1233/Pdt.G/2024/PN Sby pada situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya, yang menampilkan amar putusan dan status perkara per 15 April 2025. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Pengadilan Negeri Surabaya Menyatakan Tidak Berwenang Periksa Gugatan Konsumen APP 2

Kasus Pengadilan, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|19 April 2025

kawanjarinews.com – Surabaya – Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2024/PN.Sby menyatakan

Sebelumnya
1
2
3
4

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.