banner 1080x250

Doc. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama unsur terkait melakukan penertiban bangunan permanen dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu. Penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di atas lahan aset pemerintah daerah dan sebagian berada pada hak pengelolaan PT Jasa Marga.

Pemprov DKI Tertibkan Bangunan dan Lapak PKL di Jalan Kerja Bakti Makasar

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. (Sumber Foto: DPR RI)

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026, BI Catat Pertumbuhan 2,1 Persen

Doc. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait proses usulan calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Prasetyo menyatakan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum keputusan Presiden ditetapkan.

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi sebagai Calon Jampidsus, Menunggu Keputusan Presiden

Doc. Dr. Busrizalti, S.H., M.H. berfoto bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, usai perkuliahan mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut berlangsung setelah berakhirnya sesi pembelajaran dan diskusi akademik.

Dr. Busrizalti Bahas Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi Bersama Mahasiswa Magister UMT

Doc. Proses rukyatul hilal berlangsung di UIN Walisongo Semarang, Rabu (15/7/2026). Tim pengamat melakukan observasi posisi hilal menggunakan teleskop robotik sebagai bagian dari pemantauan awal bulan Safar 1448 Hijriah. Hasil pengamatan dari lokasi ini menjadi salah satu data rukyat yang dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat Kementerian Agama RI.

Hilal Awal Safar 1448 H Berhasil Teramati dalam Rukyatul Hilal di UIN Walisongo Semarang

KebijakanPajak

Doc. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, selaku Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, saat memberikan penjelasan terkait pengawasan pajak UMKM dan praktik pemecahan omzet. (Foto: Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

DJP Perketat Aturan Pajak UMKM 0,5%, Praktik Pecah Omzet Mulai Dibatasi

Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik|19 November 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 19 November 2025 — Pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap

banner 400x130

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, pengamat kebijakan fiskal dan Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, saat memaparkan pentingnya sinkronisasi antara PPSP dan KUP dalam menjaga kepastian hukum serta efektivitas penagihan pajak. (Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Sinkronisasi Aturan Penagihan dan Sengketa Pajak Disorot, Pemerintah Diminta Tegaskan Pedoman PPSP–KUP

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|20 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 20 Oktober 2025 — Sejumlah praktisi dan pengamat perpajakan

Doc. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyamakan kewajiban membayar pajak dengan zakat dan wakaf menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan, meski Menkeu menegaskan maksudnya adalah menekankan prinsip keadilan sosial bahwa dalam setiap rezeki terdapat hak orang lain. (NR – kawanjarinews.com).

Kontroversi Pernyataan Menkeu Sri Mulyani: Pajak Disamakan dengan Zakat dan Wakaf

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan|17 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuai kontroversi

Doc. Pengacara Dr. Hotman Paris Hutapea (kiri) dan Konsultan Pajak Yulianto Kiswocahyono (kanan) memberikan pandangan berbeda terkait wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap pekerja seks komersial. Hotman menilai pajak berlaku untuk semua penghasilan tanpa memandang moralitas, sementara Yulianto menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek moral dan pemberdayaan sosial. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Isu Pajak PSK: Pandangan Hotman dan Yulianto, DJP Tegaskan Tak Ada Kebijakan Khusus

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Isu Sosial & Lingkungan, Kesehatan, Pemerintah dan Politik|12 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 12 Agustus 2025 – Isu mengenai pengenaan pajak penghasilan

Doc. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk menyelidiki kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kenaikan ini memicu protes keras dari warga. Gambar menunjukkan Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Bupati Pati Sudewo (kanan). (NR – kawanjarinews.com).

Mendagri Perintahkan Inspektorat Telusuri Kenaikan Pajak 250 Persen di Pati

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Isu Sosial & Lingkungan|7 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya angkat bicara

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE, SH, BKP, praktisi pajak dan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), saat menyampaikan tanggapan kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Ia menyoroti kurangnya transparansi dalam proses perhitungan dan pentingnya komunikasi publik yang berimbang. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Pemkab Pati Naikkan Tarif PBB-P2 hingga 250 Persen, Praktisi Pajak Soroti Transparansi Perhitungan

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM|6 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 6 Agustus 2025 – Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, untuk

Doc. Konsultan pajak Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP., saat berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dalam keterangannya, ia menyoroti rendahnya minat investor memanfaatkan fasilitas insentif pajak di IKN dan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal serta ekosistem investasi. (Foto: Eko Wahyu - kawanjarinews.com).

Fasilitas Pajak di IKN Sepi Peminat, Pemerintah Diminta Evaluasi

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|22 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 22 Juli 2025 – Upaya pemerintah dalam menarik investasi

Doc. Yulianto Kiswocahyono, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, saat memberikan pernyataan dalam diskusi publik mengenai implementasi UU HKPD, Jakarta, 11 Juli 2025. Ia menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap UU HKPD karena masih terdapat tantangan teknis dan substansial di berbagai daerah. (Sumber Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Penerimaan Pajak Daerah Turun, UU HKPD Dinilai Belum Siap Diterapkan Secara Merata

Peraturan Perundang-Undangan, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|11 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Doc. Ilustrasi pajak e-commerce UMKM. DPR dan konsultan pajak menekankan pentingnya edukasi sebelum pemerintah menerapkan kebijakan pajak digital terhadap pelaku usaha daring. Dialog antara pemerintah dan pelaku UMKM dinilai penting untuk mencegah dampak negatif dan meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. (Foto Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

DPR dan Konsultan Pajak Ingatkan Pentingnya Edukasi Sebelum Terapkan Pajak E-Commerce

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|4 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 04 Juli 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan

Doc. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, menyampaikan pandangannya dalam diskusi daring terkait kewenangan Kementerian Keuangan dalam mengatur syarat kuasa hukum di pengadilan pajak. Dalam kesempatan tersebut, Rinto menyoroti pentingnya merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan menekankan bahwa pengaturan profesi kuasa hukum seharusnya menjadi domain lembaga peradilan, bukan eksekutif. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu - Sumber: Tangkapan layar dari kanal YouTube IWPI).

IWPI Soroti Kewenangan Kemenkeu dalam Atur Syarat Kuasa Hukum Pajak

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|20 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 20 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.