banner 1080x250

Doc. Asisten Advokat Firma Hukum Subur Jaya–FERADI WPI, Eko Affandy, SE., SH. (kiri), berfoto bersama saksi terlapor berinisial F (kanan) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Unit Idik I Pidum Satreskrim Polrestabes Semarang, Kamis (16/7/2026). Wajah saksi terlapor sengaja diburamkan (blur) untuk melindungi identitas yang bersangkutan serta menghormati hak privasi dan asas praduga tak bersalah, mengingat perkara masih berada pada tahap penyelidikan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Firma Hukum Subur Jaya–FERADI WPI Kawal Pemeriksaan Saksi Terlapor, Menunggu Agenda Mediasi di Polrestabes Semarang

Doc. Petugas kepolisian mengamankan dan membawa tersangka berinisial MY usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ancaman bom di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tersangka diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polisi Ungkap Motif Ancaman Bom di SDN Srengseng Sawah, Berawal dari Perselisihan Soal Seragam Sekolah

Doc. Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyampaikan pandangan dan pertanyaan dalam rapat kerja bersama Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Dalam rapat tersebut, Mufti mempertanyakan informasi yang beredar mengenai dugaan pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta meminta penjelasan yang didukung data dan dokumen resmi. Foto: DPR RI.

DPR Pertanyakan Isu Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun, Kementerian Koperasi Tegaskan Bukan Programnya

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan keterangan pers mengenai perkembangan penyidikan dugaan korupsi terkait pengkondisian opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dalam keterangannya, KPK menjelaskan proses penyidikan masih berlangsung melalui pemeriksaan saksi, pendalaman barang bukti, dan analisis alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KPK Dalami Dugaan Pengkondisian Opini Audit Muara Enim, Anggota BPK Diperiksa

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada awak media mengenai perkembangan penanganan laporan gratifikasi serta proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Penyidikan Dugaan Korupsi Kuansing Tetap Berjalan

AkuntabilitasPublik

Doc. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menyampaikan keterangan pers terkait pendalaman dugaan penyimpangan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024, yang menjadi perhatian publik karena menyangkut kebijakan alokasi haji reguler dan haji khusus. (Sumber Foto: Zatera id).

Jubir KPK: Pembagian Kuota Haji Tambahan 2024 Masih Didalami

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional|18 Januari 2026

KawanJariNews.com – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kebijakan pembagian

banner 400x130

Doc. Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Foto digunakan sebagai ilustrasi dalam pemberitaan terkait proses hukum yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seluruh pihak tetap menjunjung asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. (Sumber Foto: Zatera id).

KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|18 Januari 2026

KawanJariNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Republik

Doc. Tangkapan layar laman SIPDeskel Desa Kaduagung yang menampilkan informasi kegiatan Normalisasi Irigasi/Dawuan Tahun Anggaran 2025, dengan kolom anggaran tercantum angka “2” dan volume “1000” tanpa keterangan satuan, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kejelasan dan kelengkapan transparansi data pembangunan desa. (Foto: Moh.Ismail).

Sorotan Transparansi Dana Desa, Data Pembangunan SIPDeskel Desa Kaduagung Dinilai Belum Utuh

Berita Desa & Pembangunan Daerah|4 Januari 2026

KawanJariNews.com – Kuningan – Keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan Dana Desa kembali

Doc. Menteri Keuangan Purbaya (dalam kolase lingkaran depan) dengan latar belakang kereta cepat Whoosh. Gambar ini bertujuan memperkuat konteks pemberitaan mengenai tanggung jawab keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung senilai Rp116 triliun. Isu ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola BUMN agar tidak membebani APBN. (NR | KawanJariNews.com).

Kemenkeu Pastikan APBN Tak Menalangi Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung

Transportasi & Infrastruktur, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik|14 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 14 Oktober 2025 — Pemerintah menegaskan bahwa utang proyek

Doc. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, memberikan keterangan pers menanggapi kritik aktris Leony Vitria Hartanti terkait pengelolaan anggaran daerah tahun 2024. Pada klosa lingkaran, Leony tampak sebagai pihak yang sebelumnya menyampaikan kritik melalui media sosial. Foto ini bersifat ilustratif untuk pemberitaan, tidak menggambarkan kejadian nyata secara langsung. Konteks isu terkait transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah. (NR | KawanJariNews.com).

Wali Kota Tangsel Tanggapi Kritik Leony soal Pengelolaan Anggaran 2024

Pemerintah dan Politik, Hukum, Sosial & Lingkungan|25 September 2025

KawanJariNews.com – Tangerang Selatan – 25 September 2025 – Wali Kota Tangerang

Doc. Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merefleksikan isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa 2025, yang menjadi ujian penting bagi implementasi prinsip good governance. Meski regulasi seperti UU Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 telah menekankan partisipasi serta keterbukaan, praktik di lapangan masih kerap didominasi pola formalitas dan minim pengawasan publik. Reformasi tata kelola desa menuntut keterlibatan warga secara nyata, penguatan kapasitas aparatur, serta konsistensi penerapan regulasi agar Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pemerataan dan keadilan sosial. (NR | KawanJariNews.com).

Dana Desa 2025 dan Prinsip Good Governance – Tantangan Reformasi Tata Kelola Desa

Editorial, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintahan Desa|21 September 2025

KawanJariNews.com – (Editorial) – Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, Dana

Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merefleksikan isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa 2025, termasuk potensi penyalahgunaan anggaran serta lemahnya keterlibatan warga dalam proses musyawarah desa. Dalam regulasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan pilar utama untuk mencegah penyelewengan serta memastikan pembangunan desa berjalan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang. (NR - KawanJariNews.com).

Transparansi Dana Desa 2025 – Menguji Efektivitas UU KIP dan Mekanisme Akuntabilitas

Editorial, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Infrastruktur & Teknologi Desa, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintahan Desa|21 September 2025

KawanJariNews.com – (Editorial) – Pengelolaan Dana Desa di tahun 2025 akan kembali

Doc. Ilustrasi sebuah Desa dan Infografis. Ilustrasi digunakan untuk melengkapi pemberitaan mengenai Dana Desa 2025 dan Implementasi UU Desa – Dari Tekstual ke Kontekstual. Gambar ini hanya merupakan ilustrasi untuk memperkuat konteks pemberitaan mengenai kebijakan Dana Desa, implementasi UU Desa, serta tantangan antara regulasi dan praktik di lapangan. (NR-KawanJariNews.com).

Dana Desa 2025 dan Implementasi UU Desa – Dari Tekstual ke Kontekstual

Editorial, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintahan Desa|21 September 202521 September 2025

KawanJariNews.com | (Editorial) – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang

Doc. Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.30 WIB didampingi kuasa hukumnya. Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud oleh Kemendikbudristek selama masa pandemi COVID-19. (NR – kawanjarinews.com).

Nadiem Makarim Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Google Cloud

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital, Teknologi & Inovasi|7 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah tokoh

Doc. Tangkapan layar memperlihatkan bagian belakang kendaraan dinas bertuliskan “PROPAM POLRES TAPANULI SELATAN” yang diduga digunakan tanpa izin oleh anak seorang perwira polisi dalam insiden yang menjadi sorotan publik di Medan. Di sisi kiri gambar (lingkaran), tampak dokumentasi konferensi pers yang digelar oleh pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi resmi terkait kejadian tersebut. Pihak kepolisian menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan serempetan ringan, bukan tabrak lari, dan saat ini tengah ditangani oleh unit terkait. (NR – kawanjarinews.com).

Anak Diduga Gunakan Mobil Dinas Propam Tanpa Izin, Polisi Klarifikasi Dugaan Tabrak Lari di Medan

Hukum, Sosial & Lingkungan, Etika & Profesionalisme Hukum|8 Juli 2025

kawanjarinews.com – 8 Juli 2025 – Sebuah video yang memperlihatkan kendaraan dinas

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.