KawanJariNews.com – JAKARTA – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), H. Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut membahas persoalan administrasi dan legalitas pertanahan sekaligus memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada 13–14 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Ossy Dermawan menyampaikan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai legalitas kepemilikan tanah, terutama tanah yang belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat. Mahasiswa diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi mengenai prosedur dan pelayanan pertanahan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Pembekalan yang diberikan mencakup sejumlah materi, antara lain pendaftaran tanah, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikat elektronik, serta persyaratan dan prosedur administrasi pertanahan. Materi tersebut menjadi bagian dari persiapan mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan edukasi hukum secara langsung di Desa Jatireja.
Dalam pembahasan itu, peran kepala desa dan perangkat desa juga menjadi perhatian. Keterlibatan pemerintah desa dinilai penting dalam membantu masyarakat memperoleh informasi dan arahan mengenai proses pengurusan administrasi pertanahan melalui kantor pertanahan setempat.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Dr. Sigit Santosa, S.Si., M.App.Sc., QRMP., serta Penata Pertanahan Ahli Muda pada Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, F. X. Budi Widodo, A.Ptnh., M.H.
Sigit Santosa memberikan pemaparan teknis mengenai tugas dan fungsi pelayanan pertanahan, mekanisme pendaftaran tanah, serta aspek administrasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan tersebut memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai proses pelayanan pertanahan yang akan menjadi salah satu materi edukasi dalam pelaksanaan KKN.
Ketua Penyelenggara KKN Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Dian Amalia, mengatakan audiensi tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai kebijakan dan persoalan pertanahan yang berkembang di masyarakat.
“Kami sangat senang dan mengapresiasi kesempatan audiensi ini. Bagi kami, pertemuan langsung dengan Bapak Wakil Menteri ATR/BPN merupakan pengalaman berharga, karena mahasiswa mendapatkan pembekalan sekaligus kesempatan menyampaikan aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Dian.
Menurut Dian, mahasiswa hukum perlu memahami penerapan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mempelajari ketentuan hukum secara teoritis di lingkungan perkuliahan.
Ia berharap kegiatan KKN di Desa Jatireja dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk memberikan edukasi mengenai administrasi dan legalitas pertanahan berdasarkan materi yang telah diperoleh selama pembekalan.
Program KKN Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 13–14 November 2026. Kegiatan akan dilaksanakan di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, dengan fokus edukasi mengenai pendaftaran tanah, PTSL, sertifikat elektronik, prosedur administrasi pertanahan, dan pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diharapkan dapat membantu masyarakat memahami informasi dasar mengenai proses pendaftaran dan legalitas tanah. Informasi yang disampaikan perlu mengacu pada ketentuan serta prosedur pelayanan pertanahan yang berlaku agar masyarakat memperoleh pemahaman yang tepat.
Audiensi diakhiri dengan penyerahan plakat oleh Dian Amalia kepada Ossy Dermawan, dilanjutkan sesi foto bersama dan ramah tamah. Selanjutnya, mahasiswa dijadwalkan melaksanakan kegiatan KKN di Desa Jatireja pada pekan berikutnya.
