KawanJariNews.com – Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat melakukan kunjungan kerja dan bermalam untuk pertama kalinya di kawasan ibu kota baru tersebut sebagai presiden, pada Januari 2026. Proyek pembangunan IKN diperkirakan menelan anggaran sekitar US$32 miliar.
Penegasan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya pertanyaan publik mengenai keberlanjutan proyek IKN pasca-peralihan pemerintahan. Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur merupakan program strategis nasional yang dirintis sejak 2019 sebagai bagian dari agenda pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta.
Pembangunan fisik Nusantara mulai berjalan pada 2022 setelah sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Pemerintah sebelumnya menargetkan pemindahan pusat pemerintahan sebelum akhir 2024, namun target tersebut belum sepenuhnya tercapai hingga pergantian kepemimpinan nasional.
Sejumlah pengamat menilai pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi tantangan fiskal dalam melanjutkan pembangunan IKN secara simultan dengan pembiayaan program prioritas lainnya. Di sisi lain, proyek IKN dirancang sebagai kota hijau dan futuristik yang mengedepankan konsep keberlanjutan lingkungan, dengan kawasan perkotaan yang dikelilingi hutan dan ruang terbuka hijau.
Dalam keterangan resmi pemerintah, kunjungan kerja Presiden Prabowo ke IKN disebut sebagai momentum penting untuk menegaskan kesinambungan pembangunan IKN. Kehadiran Presiden di lokasi proyek dinilai sebagai sinyal politik bahwa pembangunan ibu kota baru tetap menjadi bagian dari agenda strategis nasional.
Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan bahwa sejumlah perkantoran dan infrastruktur pendukung bagi cabang eksekutif pemerintahan telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada 2028.
Pemerintah telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN hingga 2029. Anggaran tersebut mencakup sekitar 60 persen dari total belanja pembangunan IKN pada periode 2022–2024.
Di sisi fiskal, pemerintah mencatat defisit anggaran sebesar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025. Angka ini mendekati batas maksimum defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi perhatian dalam menjaga kesinambungan pembiayaan proyek-proyek strategis.
Selain aspek fiskal, proyek IKN juga menghadapi tantangan regulasi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memangkas durasi maksimum hak atas tanah bagi investor di kawasan Nusantara dinilai berpotensi memengaruhi minat investasi, sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan untuk menjaga daya tarik pembangunan jangka panjang.
