KawanJariNews.com – Jakarta — Bupati Aceh Selatan, Mirwan, M.S, menjadi sorotan nasional setelah keberangkatannya ke tanah suci saat wilayahnya dilanda banjir besar memicu kritik publik dan berujung pada pencopotan jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Keberangkatan tersebut dilakukan meski telah ditolak oleh Gubernur Aceh karena kondisi darurat bencana.
Keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, M.S, untuk melaksanakan ibadah umrah pada 2 Desember 2025 saat banjir besar melanda lebih dari 11 kecamatan di Aceh Selatan menuai kecaman publik dan menghasilkan sanksi tegas dari Partai Gerindra yang mencopotnya dari jabatan ketua DPC.
Permasalahan bermula dari pengajuan izin umrah yang disampaikan Mirwan kepada Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pengajuan tersebut diajukan saat Aceh Selatan tengah menghadapi banjir besar yang memengaruhi lebih dari separuh kecamatan di wilayah tersebut.
Pada 28 November 2025, Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara resmi menolak permohonan izin tersebut. Ia menegaskan bahwa kondisi Aceh Selatan masih dalam situasi darurat dan memerlukan kehadiran kepala daerah untuk memastikan proses penanggulangan berjalan efektif.
Meski demikian, Mirwan tetap berangkat ke tanah suci pada 2 Desember 2025. Keputusan ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak karena dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab moral dan politik sebagai kepala daerah di masa krisis.
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memberikan klarifikasi bahwa surat penolakan dari Gubernur Aceh baru diterima setelah Mirwan sudah berada di tanah suci. Mereka menegaskan bahwa keberangkatan dilakukan setelah situasi dinilai membaik berdasarkan laporan di lapangan.
Mirwan menyampaikan bahwa sebelum berangkat, ia telah meninjau beberapa lokasi terdampak banjir serta menyalurkan bantuan kepada warga. Ia menyebut keberangkatannya sebagai bagian dari upaya memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang mengalami musibah.
Partai Gerindra menjatuhkan sanksi tegas dengan mencopot Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi atas tindakan yang dinilai tidak pantas dilakukan seorang kepala daerah saat warganya membutuhkan kehadiran dan kepemimpinan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan kembali pentingnya kehadiran kepala daerah dalam penanganan bencana. Ia mengingatkan seluruh bupati dan wali kota untuk bekerja sungguh-sungguh dalam membantu warga serta tidak meninggalkan wilayah saat krisis masih terjadi.
Sementara itu, Menteri Agama RI, Nazaruddin Umar, menekankan pentingnya menjaga kerukunan serta memelihara alam sebagai tanggung jawab moral manusia. Ia menyebut bahwa kerusakan alam merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah Tuhan, sehingga pejabat publik harus memberi teladan dalam pelestarian lingkungan dan kepedulian terhadap sesama.
Pemerintah daerah Aceh Selatan kembali menegaskan bahwa keberangkatan Mirwan dilakukan setelah kondisi dianggap terkendali serta setelah ia memastikan distribusi bantuan berjalan.
Kasus ini menimbulkan diskusi luas mengenai standar etika kepemimpinan kepala daerah dalam situasi darurat. Tindakan Mirwan dianggap mencerminkan ketidakhadiran pemimpin saat masyarakat membutuhkan, sehingga memicu debat publik mengenai akuntabilitas moral pejabat publik.
Keputusan Gerindra mencopot Mirwan menunjukkan adanya evaluasi internal partai terhadap perilaku anggotanya, sekaligus menjadi pesan politik mengenai pentingnya tanggung jawab kepala daerah dalam menghadapi bencana.
Hingga kini, proses penanganan banjir di Aceh Selatan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama berbagai unsur terkait. Publik menantikan langkah lanjutan pemerintah dan partai politik dalam memastikan akuntabilitas dan etika kepemimpinan tetap terjaga. (Sumber: iNews Youtube Chanel).
