KawanJariNews.com – JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia tengah mempercepat pengembangan Dimetil Eter (DME) sebagai alternatif Liquefied Petroleum Gas (LPG) guna mengurangi ketergantungan impor energi, menekan beban subsidi, serta memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya dalam negeri.
Upaya pengembangan DME dilatarbelakangi tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Berdasarkan data pemerintah, konsumsi LPG bersubsidi pada 2025 mencapai sekitar 8,52 juta metrik ton, sementara produksi domestik hanya sekitar 1,91 juta metrik ton. Selisih kebutuhan tersebut membuat Indonesia harus mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton LPG per tahun, dengan beban subsidi mencapai sekitar Rp87 triliun.
Dimetil Eter (DME) merupakan senyawa kimia sederhana dengan rumus molekul CH₃OCH₃ yang termasuk dalam kelompok eter. Secara fisik, DME berbentuk gas tidak berwarna pada suhu ruang, namun dapat dicairkan pada tekanan tertentu, sehingga memiliki karakteristik yang mirip dengan LPG. Kesamaan sifat ini memungkinkan DME digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga dengan penyesuaian terbatas pada infrastruktur yang sudah ada.
Secara teknis, DME memiliki keunggulan pada proses pembakaran yang lebih bersih. Bahan bakar ini menghasilkan nyala api biru yang stabil, tanpa asap pekat maupun jelaga, sehingga dinilai lebih ramah lingkungan. Selain itu, karakteristik pembakarannya yang efisien menjadikan DME layak sebagai alternatif energi untuk kebutuhan domestik.
Pemerintah menilai DME sebagai solusi strategis karena dapat diproduksi dari sumber daya dalam negeri, terutama batubara kalori rendah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui proses gasifikasi, batubara diubah menjadi gas sintetis (syngas), yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi DME. Dengan cadangan batubara nasional yang melimpah, pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.
Dalam implementasinya, proyek hilirisasi batubara menjadi DME tengah dikembangkan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Proyek ini melibatkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN), di antaranya PT Bukit Asam Tbk sebagai operator produksi, PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha sebagai offtaker, serta holding industri pertambangan MIND ID. Fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah sekitar 7 juta ton batubara per tahun dan menghasilkan sekitar 1,4 juta ton DME.
Pemerintah menyebut produksi tersebut berpotensi menggantikan sekitar 20 persen impor LPG nasional. Selain itu, penggunaan DME juga diperkirakan dapat mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga energi global serta meningkatkan efisiensi anggaran negara dalam jangka panjang.
Dari sisi teknis penggunaan, DME untuk rumah tangga masih memerlukan penyesuaian, terutama pada regulator dan kompor agar sesuai dengan karakteristik tekanan dan aliran gas. Pemerintah telah menyiapkan standar nasional (SNI) guna menjamin keamanan penggunaan, serta merancang program konversi bertahap bagi masyarakat penerima subsidi energi.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, mengingat tingkat pemahaman terhadap DME masih terbatas. Program uji coba akan dilakukan di sejumlah daerah sebagai bagian dari tahap awal implementasi sebelum diterapkan secara luas di tingkat nasional.
Pengembangan DME merupakan bagian dari strategi hilirisasi sumber daya alam yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya diversifikasi energi guna mengurangi ketergantungan pada energi impor serta menjaga stabilitas fiskal.
Dari sisi lingkungan, DME dinilai memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan LPG, sehingga berpotensi mendukung target pengurangan emisi nasional. Namun demikian, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, penerimaan masyarakat, serta keberlanjutan investasi di sektor energi.
Secara ekonomi, proyek DME berpotensi menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan industri berbasis energi domestik. Di sisi lain, tantangan seperti kebutuhan investasi besar, kesiapan teknologi, serta adaptasi masyarakat menjadi faktor penting yang perlu diantisipasi dalam proses transisi energi ini. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.
