KawanJariNews.com – Jakarta – 10 September 2025 — Proses serah terima jabatan Menteri Keuangan berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025). Sri Mulyani secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Purbaya Yudi Sadewa setelah memimpin kementerian tersebut sejak Oktober 2019 di bawah tiga presiden berbeda. Pergantian ini menjadi momen penting dalam tata kelola keuangan negara, mengingat posisi Menteri Keuangan strategis dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pesan dan Harapan Sri Mulyani
Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan atas kerja sama selama enam tahun terakhir. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
“Uang negara harus selalu diprioritaskan untuk kepentingan rakyat. Keuangan negara bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% menjadi tantangan besar bagi jajaran kementerian, dan berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan upaya menjaga keseimbangan fiskal sekaligus mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional.
Komitmen Purbaya Yudi Sadewa Sebagai Menteri Baru
Purbaya Yudi Sadewa, yang sehari sebelumnya (8/9/2025) dilantik Presiden Prabowo Subianto, menegaskan tidak akan melakukan perubahan drastis terhadap kebijakan fiskal yang telah berjalan. Ia menyampaikan komitmen untuk terus berkoordinasi dengan Sri Mulyani, serta mengoptimalkan kebijakan yang ada demi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sistem keuangan yang lebih likuid.
“Fokus saya adalah memastikan program pemerintah berjalan efektif dan efisien. Saya juga akan memperkuat koordinasi agar kebijakan fiskal dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Berbekal pengalaman 15 tahun di pasar modal, Purbaya menyatakan siap memperbaiki indeks harga saham gabungan (IHSG) yang belakangan mengalami tekanan. Hal ini menurutnya penting untuk memperkuat sistem keuangan nasional.
Pernyataan Kontroversial dan Permintaan Maaf
Di tengah momentum serah terima jabatan, Purbaya sempat menyinggung gerakan “17+8” yang disuarakan masyarakat. Pernyataannya bahwa tuntutan tersebut hanya berasal dari sebagian kecil warga menuai kritik dari publik dan aktivis mahasiswa.
Menyadari kekeliruannya, Purbaya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. “Saya keliru dalam menyampaikan pernyataan. Saya mohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kritik masyarakat akan saya jadikan bahan pembelajaran untuk memperbaiki diri,” kata Purbaya.
Sri Mulyani yang hadir dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan Purbaya agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Menurutnya, sensitivitas terhadap aspirasi rakyat merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Suara Mahasiswa dan Tuntutan Pencopotan
Pada hari yang sama, sejumlah mahasiswa menuntut agar Purbaya dicopot dari jabatannya. Mereka menilai proses pelantikan terlalu cepat dan tidak transparan, serta menyoroti pernyataan Purbaya yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat.
Kepala Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia, Dialo Hujan Biru, menilai pernyataan Purbaya terkait 17+8 poin tuntutan rakyat telah menimbulkan kekecewaan publik. Menurutnya, komentar tersebut menunjukkan kurangnya sensitivitas sosial dan politik, serta memperburuk suasana ketidakpercayaan masyarakat.
“Rakyat menyuarakan tuntutan bukan tanpa alasan. Itu adalah bentuk aspirasi yang harus didengarkan, bukan diabaikan,” tegas Dialo.
Menanggapi tuntutan tersebut, Purbaya menyatakan kesiapannya menerima kritik dan tekanan dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa dirinya masih beradaptasi dalam jabatan baru dan akan berusaha memperbaiki komunikasi publik.
“Saya menghargai kritik yang diberikan. Ini bagian dari demokrasi. Saya akan berusaha keras membangun kepercayaan rakyat,” ungkap Purbaya.
Proses pergantian Menteri Keuangan ini menegaskan pentingnya kesinambungan dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus menjadi ujian awal bagi Purbaya Yudi Sadewa untuk membangun kepercayaan publik. Kritik, demonstrasi, dan dinamika politik yang muncul mencerminkan mekanisme kontrol sosial yang penting dalam sistem demokrasi.
Baca juga: Reshuffle Perdana Prabowo: Pergantian Menkeu dan Pembentukan Kementerian Baru
