KawanJariNew.com – Jakarta, 6 September 2025 – Gerakan aspirasi rakyat kembali mengemuka setelah sekelompok masyarakat, aktivis, dan influencer muda menyerahkan dokumen berisi “17+8 Tuntutan Rakyat” melalui Gerbang Pancasila DPR RI. Aksi ini dilakukan secara resmi dan simbolis sebagai bentuk desakan agar DPR menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dinilai mendesak.
Penyerahan dilakukan oleh perwakilan masyarakat dan sejumlah influencer, di antaranya ABG Muria Andovida Lopez dan Jerome Polin. Dokumen diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, serta anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka.
Mereka menyerahkan 17+8 Tuntutan Rakyat, sebuah dokumen aspirasi yang memuat isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. DPR menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, termasuk kesepakatan menghapus peruncingan kebijakan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Penyerahan dilakukan pada awal September 2025, dengan tenggat penyelesaian tuntutan ditetapkan hingga 5 September 2025.
Aksi berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, tepatnya di Gerbang Pancasila, yang dijadikan simbol penyerahan aspirasi rakyat.
Tindakan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa rakyat tidak lagi diam dalam menyikapi isu-isu penting bangsa. Aspirasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong keterbukaan DPR sekaligus memperkuat kesadaran politik generasi muda bahwa suara rakyat harus didengar dan diperjuangkan.
Dokumen diserahkan secara resmi dan terbuka, serta disambut oleh perwakilan DPR yang menyatakan komitmen menindaklanjuti tuntutan rakyat. Aksi ini dirancang tidak hanya sebagai demonstrasi, tetapi juga edukasi politik agar masyarakat semakin memahami hak-hak politik mereka.
Kehadiran Tokoh Nasional
Selain penyerahan dokumen, aksi ini turut diperkuat dengan pernyataan sikap Gerakan Nurani Bangsa yang dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, Ignatius Kardinal Suhario, dan Romo Franz Magnis-Suseno.
Mereka menekankan pentingnya keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas pemerintah. Alisa Wahid secara khusus mengingatkan bahwa tanpa pemerataan keadilan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akan semakin memburuk.
Gerakan ini menjadi cermin keprihatinan sekaligus peringatan moral bagi pemerintah agar selalu menempatkan suara rakyat sebagai landasan utama dalam pengambilan kebijakan.
Penyerahan Tuntutan Rakyat 17+8 melalui Gerbang Pancasila DPR menandai momentum baru dalam partisipasi politik masyarakat. Dengan keterlibatan generasi muda, influencer, serta tokoh nasional, aksi ini diharapkan mampu menjadi pengingat bahwa aspirasi rakyat harus didengar, ditindaklanjuti, dan diwujudkan demi kepentingan bangsa.
Baca juga: Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim sebagai Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook
Baca juga: DPR RI Sepakati Penghentian Tunjangan Perumahan dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri
