kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Agustus 2025 – Aksi demonstrasi buruh kembali digelar di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis (28/8). Ribuan massa dari berbagai serikat pekerja dan Partai Buruh berkumpul untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, sementara pegawai dan tenaga ahli DPR di duga memilih untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai langkah antisipasi.
Aksi ini melibatkan Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh. Sementara itu, aparat kepolisian melalui Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 4.969 personel gabungan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Massa buruh menyuarakan enam tuntutan utama, antara lain:
- Penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, dengan permintaan kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5%–10,5%.
- Penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pembentukan Satgas PHK.
- Reformasi pajak perburuhan, termasuk peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, penghapusan pajak atas pesangon, THR, JHT, serta penghapusan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
- Pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law.
- Pengesahan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi.
- Revisi RUU Pemilu.
Selain terpusat di depan Gedung DPR RI, aksi buruh juga meluas ke beberapa titik lain di Jakarta, seperti kawasan Gambir dan Patung Kuda Jakarta Pusat.
Demonstrasi berlangsung pada Kamis, 28 Agustus 2025, dengan pengamanan ketat sejak pagi hingga sore hari.
Gedung DPR terlihat sepi di duga sebagian besar anggota dewan, tenaga ahli, dan pegawai administrasi menerapkan WFH untuk menghindari potensi hambatan akses dan mengurangi risiko keamanan selama aksi berlangsung.
Pihak kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional guna mengurai kemacetan. Pengguna KRL juga diimbau untuk menghindari Stasiun Palmerah dan memilih stasiun alternatif karena adanya potensi kepadatan di jalur Palmerah–Tanah Abang.
Hingga berita ini diturunkan, kondisi di sekitar lokasi aksi terpantau kondusif dan tidak ada laporan insiden besar.
