KawanJariNews.com – JAWA BARAT – Operasional dapur program Makanan Beragam, Bergizi, dan Seimbang (MBG) milik Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Pangauban, Jawa Barat, yang dikelola Hendrik Irawan, dihentikan sementara setelah video dirinya berjoget di area dapur produksi dan membahas keuntungan program viral di media sosial. Keputusan penghentian sementara tersebut diumumkan pada 25 Maret 2026 dan disebut sebagai tindak lanjut evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) atas dugaan pelanggaran etika komunikasi publik, penggunaan fasilitas produksi, serta representasi citra program pemerintah.
Program Makanan Beragam, Bergizi, dan Seimbang (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah dan ibu hamil. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng sejumlah mitra resmi, salah satunya SPPG Pangauban di Jawa Barat yang dikelola oleh Hendrik Irawan.
Sebagai mitra pelaksana, SPPG Pangauban memiliki tanggung jawab dalam produksi, distribusi, serta pengawasan kualitas makanan sesuai standar teknis dan protokol operasional yang ditetapkan BGN. Dapur tersebut juga diketahui melibatkan sekitar 150 relawan lokal yang terlibat dalam aktivitas produksi harian, termasuk persiapan menu distribusi yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Persoalan mencuat setelah Hendrik Irawan mengunggah sebuah video di akun TikTok pribadinya yang memperlihatkan dirinya berjoget di dalam area dapur produksi SPPG. Dalam konten itu, terdapat pula narasi yang menyinggung keuntungan finansial dari pelaksanaan program MBG. Unggahan tersebut kemudian memicu reaksi luas dari publik di media sosial.
Sejumlah warganet menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika profesional dalam pelaksanaan program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan sosial dan pemenuhan gizi masyarakat. Kritik juga berkembang pada aspek penggunaan area produksi sebagai latar konten hiburan yang dinilai dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap standar keamanan pangan dan integritas pelaksanaan program.
Gelombang kritik di ruang digital kemudian berlanjut menjadi laporan kepada otoritas terkait, khususnya Badan Gizi Nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, pada pagi hari 25 Maret 2026, Hendrik Irawan menyampaikan melalui akun TikTok pribadinya bahwa SPPG Pangauban diberhentikan sementara dari program MBG.
Menurut penjelasan Hendrik, keputusan tersebut diambil oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik, setelah pihak BGN melakukan penilaian terhadap konten viral yang dianggap melanggar protokol operasional, khususnya terkait etika komunikasi publik, penggunaan fasilitas produksi, dan representasi citra program pemerintah.
Dampak penghentian sementara itu, kata Hendrik, langsung terasa pada operasional dapur. “Seluruh aktivitas produksi dihentikan, termasuk persiapan distribusi makanan yang sebelumnya telah direncanakan. Bahan baku tertentu, termasuk susu untuk kebutuhan distribusi, juga sudah dipesan sebelumnya melalui skema pre-order untuk jadwal produksi berikutnya,” ujar Hendrik dalam video yang beredar.
Ia menambahkan, penutupan sementara tersebut juga berdampak besar terhadap para relawan yang selama ini terlibat dalam operasional harian dapur. “Sekitar 150 relawan lokal yang selama ini ikut dalam aktivitas dapur dan bergantung pada pekerjaan ini sebagai sumber penghasilan harian, kini kehilangan pemasukan mendadak di tengah kondisi ekonomi pasca-Lebaran,” kata Hendrik.
Dalam penyampaian permohonan maaf secara terbuka, Hendrik mengaku menyesali tindakannya dan meminta maaf kepada publik, termasuk kepada masyarakat, para penerima manfaat program, relawan, serta Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menyatakan tidak memiliki niat untuk merendahkan program MBG maupun melecehkan institusi negara.
Hendrik juga menyebut bahwa konten tersebut dibuat di ruang internal yang menurut penilaiannya aman, namun ia mengakui tidak memperkirakan video itu akan viral dan menimbulkan dampak luas. Dalam pernyataannya, ia tidak menyalahkan reaksi publik dan justru menilai insiden itu menjadi pelajaran penting mengenai kehati-hatian dalam menggunakan media sosial, khususnya bagi pihak yang terlibat dalam program strategis pemerintah.
Ia juga menyinggung rekam jejak operasional SPPG yang telah berjalan selama bertahun-tahun tanpa keluhan besar, seraya menegaskan bahwa kualitas menu dan pengelolaan dapur selama ini selalu berupaya memenuhi standar yang ditetapkan.
Kasus penutupan sementara SPPG Pangauban menyoroti pentingnya tata kelola mitra dalam pelaksanaan program pemerintah, terutama yang menyangkut layanan publik dan kepentingan sosial. Insiden ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari aspek teknis produksi dan distribusi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap etika komunikasi, citra kelembagaan, dan disiplin dalam menjaga standar profesional.
Dari sisi sosial-ekonomi, penghentian operasional dapur berdampak langsung terhadap relawan lokal yang kehilangan penghasilan harian, sekaligus berpotensi mengganggu rantai distribusi makanan bergizi kepada kelompok penerima manfaat di wilayah layanan. Hal ini menunjukkan bahwa satu insiden komunikasi publik dapat memicu efek berantai yang meluas, baik terhadap pekerja lapangan maupun masyarakat penerima program.
Secara kebijakan, peristiwa ini dinilai dapat menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah dan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat regulasi internal, termasuk penyusunan pedoman komunikasi digital bagi seluruh mitra pelaksana. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program juga diperkirakan akan diperketat untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan konsistensi standar operasional di lapangan.
Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai evaluasi dan sertifikasi ulang terhadap pelaksanaan program MBG, sebagaimana disebut dalam konteks insiden ini, menunjukkan adanya dorongan untuk memperkuat sistem pengendalian mutu dan profesionalisme mitra agar kepercayaan publik terhadap program tetap terjaga.
Hingga berita ini disusun, penghentian operasional SPPG Pangauban masih bersifat sementara sambil menunggu proses evaluasi lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional. Hendrik Irawan telah menyampaikan permohonan maaf terbuka dan mengakui kesalahannya, sementara insiden tersebut menjadi pengingat bahwa setiap mitra program pemerintah dituntut menjaga etika, profesionalisme, serta kehati-hatian dalam setiap bentuk komunikasi publik. Perkembangan lebih lanjut terkait status operasional SPPG Pangauban dan kebijakan evaluasi program MBG masih menunggu keterangan resmi lanjutan dari pihak berwenang.
