kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Juli 2025 – Penampungan hewan Pejaten Shelter di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tengah menjadi sorotan menyusul protes warga atas keberadaan shelter yang dinilai mengganggu lingkungan. Insiden lepasnya babi hutan dari shelter memperburuk ketegangan, meski sebelumnya monyet dan anjing juga pernah kabur. Kini, nasib lebih dari 800 hewan di shelter tersebut menjadi tidak pasti dan bergantung pada kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Warga sekitar menuntut pemindahan Pejaten Shelter dengan alasan kebisingan, bau tak sedap, dan ancaman dari hewan-hewan yang lepas. Insiden terakhir yang memicu protes adalah kaburnya seekor babi hutan dari shelter ke lingkungan warga.
Ketua RT 02 RW 08 Pejaten Barat menyatakan, “Kami bukan anti terhadap perlindungan hewan, tapi tempat ini sudah tidak lagi cocok. Baunya menyengat, hewan-hewan sering lepas, dan ada limbah cair yang mencemari lingkungan.” jelasnya
Pengelola Pejaten Shelter, warga setempat, kuasa hukum shelter, dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menjadi pihak utama dalam topik ini.
Pemilik Pejaten Shelter menanggapi, “Kami tidak keberatan shelter ditutup, asal ada kejelasan dari pemerintah mengenai nasib ratusan hewan yang kami rawat. Ini bukan hanya soal tempat, tapi soal tanggung jawab kemanusiaan.” paparnya
Kuasa hukum Pejaten Shelter juga menambahkan, “Kegiatan shelter ini mendukung program Jakarta bebas rabies. Tapi kami justru merasa ditinggalkan, seolah-olah semua beban harus ditanggung sendiri oleh shelter.” ungkapnya
Konflik memuncak dalam beberapa minggu terakhir setelah insiden babi hutan lepas. Meski begitu, masalah antara warga dan shelter sudah berlangsung bertahun-tahun, dengan akumulasi keluhan mengenai dampak lingkungan dan gangguan kenyamanan.
Pejaten Shelter berlokasi di Jalan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman padat warga, yang kini menjadi titik konflik.
Shelter menampung lebih dari 800 hewan dengan ruang yang terbatas. Beberapa kali terjadi insiden hewan lepas. Warga merasa lingkungan mereka tidak lagi aman dan sehat. Di sisi lain, shelter merasa tidak mendapat dukungan memadai dari pemerintah.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menjelaskan, “Kami sudah melakukan pembinaan. Shelter ini memang penting untuk menjaga status bebas rabies Jakarta, tapi tidak boleh mengabaikan kenyamanan warga. Kami minta mereka tidak memelihara babi atau monyet, karena itu rentan menimbulkan resistensi.” jelas Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta
Ia juga menegaskan, “Kami tidak akan langsung menutup shelter tanpa solusi. Tapi kami minta kerja sama dari semua pihak, termasuk pengelola untuk bersikap terbuka.” imbuh Hasudungan Sidabalok
Pemerintah berupaya menengahi dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan hewan dan hak warga atas lingkungan yang sehat. Pembangunan shelter baru di lima wilayah kota administrasi DKI ditargetkan mulai tahun 2026–2027. Relokasi ke luar Jakarta juga sudah ditinjau, tetapi masih terkendala kesiapan lokasi dan keberatan dari pihak shelter.
Hasudungan menambahkan, “Kami sudah ajak mereka tinjau lahan di luar Jakarta. Tapi mereka minta tetap di DKI. Kami sadar mencari lahan yang luas dan jauh dari permukiman sangat sulit di Jakarta. Karena itu, ide shelter vertikal juga sedang kami kaji.” tambahnya
Polemik Pejaten Shelter mencerminkan kompleksitas pengelolaan hewan urban yang berbenturan dengan kenyamanan warga. Regulasi teknis yang belum tuntas, kapasitas shelter pemerintah yang terbatas, serta belum adanya zonasi yang jelas untuk lokasi shelter turut memperumit masalah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mencari jalan tengah yang berkeadilan bagi semua pihak.
“Ini soal kemanusiaan terhadap hewan, tapi juga soal hak warga atas lingkungan yang aman dan nyaman. Solusinya tidak bisa sepihak,” pungkas Hasudungan.
Baca juga: Kebakaran Melanda RS Hermina Jatinegara, Pasien Dievakuasi ke Area Aman
Baca juga: BENDUM III DPP FERADI WPI David Yuwono Resmi Sandang Gelar M.B.A dalam Business Law
