KawanJariNews.com – JAKARTA — Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Titis Sukowanto melalui kuasa hukumnya terhadap Sumaryo, Agus Mulyana dan Ali Nurdin dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2026/PN.Ckr. memuat sejumlah dalil mengenai penyerahan dana, penggunaan dana, proses pembongkaran besi, hingga pembatalan pekerjaan di Apartemen Majestic Point Serpong. Namun, berdasarkan penelusuran redaksi terhadap keseluruhan dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut, rangkaian hubungan hukum dan transaksi dalam perkara ini tidak berdiri sebagai satu hubungan langsung antara Penggugat dengan Sumaryo, melainkan terbentuk melalui beberapa tahapan perjanjian dan hubungan hukum yang melibatkan sejumlah pihak.
Gugatan yang diajukan melalui Kantor Hukum SAE & Partners menyebut bahwa kesepakatan awal jual beli besi terjadi pada 14 Oktober 2024 antara Fifi selaku Direktur PT Majestic Point Management dengan Ali Nurdin. Dalam gugatan disebutkan nilai kesepakatan sebesar Rp1 miliar dengan pembayaran uang muka Rp200 juta. Selanjutnya, menurut dalil Penggugat, Ali Nurdin mengalihkan proyek tersebut kepada Sumaryo dan Agus Mulyana dengan nilai Rp2,1 miliar berdasarkan perjanjian tanggal 21 Oktober 2024.
Redaksi Menelusuri Hubungan Hukum Secara Bertahap
Hasil penelusuran redaksi terhadap dokumen menunjukkan adanya rangkaian hubungan hukum yang terbentuk secara bertahap.
Pertama, terdapat Surat Perjanjian Jual Beli Besi tertanggal 14 Oktober 2024 antara PT Majestic Point Management yang diwakili Fifi dengan Ali Nurdin. Dokumen tersebut menyebut nilai jual beli besi sebesar Rp1 miliar dan mengatur tahapan pembayaran, termasuk pembayaran awal, pembayaran ketika pekerjaan dimulai, serta pelunasan setelah pekerjaan berjalan selama dua minggu.
Kedua, terdapat Surat Perjanjian Jual Beli Besi tertanggal 21 Oktober 2024 antara Ali Nurdin dengan Agus Mulyana dan Sumaryo. Dokumen tersebut mencantumkan nilai Rp2,1 miliar, dengan pembayaran tahap pertama Rp500 juta dan pembayaran berikutnya sebesar Rp1,6 miliar pada 4 November 2024.
Ketiga, terdapat Surat Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Ex-Bongkaran Apartemen Majestic Point Serpong tertanggal 4 November 2024 antara Sumaryo dan Titis Sukowanto. Dokumen tersebut mengatur jual beli besi ex-bongkaran dengan sistem penimbangan dan harga per kilogram, serta mencantumkan mekanisme pembayaran deposit secara bertahap. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak terbentuk secara bertingkat, bukan semata-mata hubungan langsung antara Titis dan Sumaryo.
Kewajiban Pembayaran kepada Majestic Perlu Dilihat dari Perjanjian Awal
Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Besi tertanggal 14 Oktober 2024, Ali Nurdin ditempatkan sebagai pihak yang melakukan pembelian besi dari PT Majestic Point Management. Dokumen tersebut mengatur pembayaran secara bertahap, yaitu pembayaran awal, pembayaran ketika pekerjaan pembongkaran dimulai dan pembayaran pelunasan setelah pekerjaan berjalan selama dua minggu.
Dengan demikian, kewajiban pembayaran dalam hubungan kontraktual awal dengan PT Majestic perlu dibedakan dari kewajiban yang kemudian muncul dalam hubungan antara Sumaryo dan Titis berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Ex-Bongkaran Apartemen Majestic Point Serpong tertanggal 4 November 2024.
Pembedaan tersebut penting karena masing-masing dokumen memiliki para pihak dan ketentuan yang berbeda.
Nilai Rp1,6 Miliar dalam Perjanjian Sumaryo-Titis Tidak Sama dengan Pembayaran yang Terbukti
Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Ex-Bongkaran Apartemen Majestic Point Serpong tertanggal 4 November 2024, Sumaryo dan Titis menyepakati transaksi dengan nilai keseluruhan Rp1,6 miliar.
Dokumen tersebut mencantumkan termin pertama sebesar Rp600 juta pada 1 November 2024 dan termin kedua berupa deposit Rp1 miliar. Dokumen yang sama juga mengatur mekanisme perhitungan berdasarkan hasil penimbangan besi dan ketentuan mengenai pengembalian apabila besi yang ditimbang tidak mencapai nilai uang yang telah diberikan.
Sementara itu, berdasarkan rekonstruksi bukti transfer dan rekening koran yang ditelusuri redaksi, terdapat pembayaran yang dapat diidentifikasi dari Titis kepada Sumaryo sebesar Rp600 juta pada 1 November 2024, Rp5 juta pada 14 November 2024, dan Rp600 juta pada 18 November 2024.
Dengan demikian, terdapat perbedaan antara nilai keseluruhan yang tercantum dalam perjanjian dengan pembayaran yang dapat diidentifikasi dari transaksi yang telah ditelusuri redaksi. Perbedaan tersebut merupakan bagian yang perlu diperjelas dalam proses pembuktian perkara.
Hal tersebut juga perlu dibandingkan dengan dalil Penggugat dalam gugatan yang menyebutkan adanya penyerahan dana Rp600 juta pada 1 November 2024 dan Rp600 juta pada 18 November 2024.
Rp600 Juta Masuk ke Rekening Sumaryo, Kemudian Terdapat Pemindahan Dana
Penelusuran redaksi terhadap rekening koran menunjukkan bahwa pada 1 November 2024 terdapat penerimaan Rp600 juta pada rekening Sumaryo dengan keterangan yang berkaitan dengan Titis dan pembayaran besi eks Apartemen Majestic Point Serpong.
Pada tanggal yang sama, rekening tersebut juga menunjukkan adanya transaksi kepada Ali Nurdin. Dari transaksi yang dapat diidentifikasi, terdapat pemindahan dana kepada Ali pada tanggal tersebut.
Temuan tersebut bersesuaian dengan keterangan Agus Mulyana dalam rekaman yang telah ditelusuri redaksi, yang menerangkan bahwa setelah dana Rp600 juta masuk kepada Sumaryo, dana tersebut kemudian disetorkan kepada Ali Nurdin.
Fakta tersebut tidak dengan sendirinya menentukan siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas kerugian Penggugat. Namun, keberadaan transaksi tersebut relevan untuk menguji konstruksi yang menggambarkan bahwa dana yang masuk ke rekening Sumaryo seluruhnya berhenti atau dikuasai oleh Sumaryo.
Rekening Koran Menunjukkan Adanya Aliran Dana kepada Pihak Lain
Penelusuran lebih lanjut terhadap rekening koran menunjukkan adanya transaksi dan pemindahan dana dari rekening Sumaryo kepada pihak-pihak lain yang berada dalam rangkaian transaksi perkara.
Di antaranya terdapat transaksi kepada Ali Nurdin dan transaksi kepada Agus Mulyana.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan redaksi, jumlah keseluruhan pemindahan dana tersebut belum dapat dipastikan secara final karena masih terdapat transaksi yang harus ditempatkan secara tepat dalam keseluruhan rangkaian dokumen dan dibandingkan dengan dokumen lainnya.
Karena itu, redaksi tidak menetapkan jumlah nominal keseluruhan pemindahan dana tersebut sebagai suatu angka final.
Yang dapat disampaikan berdasarkan dokumen rekening adalah bahwa dana yang masuk ke rekening Sumaryo kemudian tercatat kembali berpindah kepada pihak lain dalam rangkaian transaksi.
Fakta transaksi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan tujuan setiap pemindahan dana. Tujuan masing-masing transaksi tetap harus dikaitkan dengan dokumen pendukung, waktu transaksi, hubungan hukum para pihak dan keterangan yang relevan.
Dengan demikian, keberadaan transaksi tersebut ditempatkan redaksi sebagai fakta aliran rekening yang perlu dibaca bersama keseluruhan dokumen, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh transaksi tersebut pasti merupakan pembayaran untuk proyek Majestic Point.
Surat Pernyataan Pengembalian Dana Memuat Keterangan Mengenai Dana yang Diterima Ali
Dokumen lain yang menjadi perhatian redaksi adalah Surat Pernyataan Pengembalian Dana tertanggal 18 April 2025.
Dalam surat tersebut, Ali Nurdin menyatakan telah menerima uang DP pembayaran pembongkaran besi sebesar Rp500 juta ditambah DP kedua sebesar Rp400 juta dari Agus Mulyana dan Sumaryo. Surat tersebut juga mencantumkan nilai transaksi jual beli borongan sebesar Rp1,7 miliar.
Dokumen yang sama menyatakan bahwa pembongkaran tidak terjadi karena adanya kegagalan pembayaran pelunasan kepada Ali Nurdin sesuai kesepakatan dan permohonan pihak kedua, yang kemudian diikuti surat pembatalan pekerjaan dari PT Majestic Point. Ali kemudian menyatakan kesediaannya mengembalikan uang DP kepada Agus Mulyana dan Sumaryo.
Surat tersebut menjadi dokumen penting karena memperlihatkan adanya hubungan keuangan antara pihak-pihak dalam rangkaian transaksi dan adanya pernyataan tertulis mengenai kewajiban pengembalian dana.
Oleh karena itu, aliran dana dalam perkara ini tidak cukup dibaca hanya dari sisi penerimaan dana oleh Sumaryo, tetapi juga perlu ditelusuri sampai kepada pihak lain yang menerima dana dalam rangkaian transaksi tersebut.
Penundaan Pekerjaan Menunjukkan Proyek Belum Berhenti Setelah Dana Diterima
Gugatan Penggugat menyebut bahwa tidak adanya laporan persiapan pembongkaran menjadi alasan munculnya kecurigaan terhadap penggunaan dana. Gugatan juga mendalilkan bahwa dana yang diterima para Tergugat tidak dibayarkan kepada PT Majestic Point Management.
Namun, penelusuran redaksi menemukan adanya Surat Penundaan Pembongkaran Besi di Majestic Point Serpong tertanggal 13 November 2024 yang diterbitkan PT Majestic Point Management kepada Ali Nurdin.
Surat tersebut menerangkan bahwa pembongkaran yang semula dijadwalkan mulai 15 November 2024 harus ditunda sampai 15 Desember 2024 karena pengurusan perizinan belum selesai.
Dokumen tersebut memberikan konteks bahwa setelah transaksi berlangsung, terdapat persoalan administratif atau perizinan yang secara langsung berkaitan dengan penjadwalan pekerjaan.
Pertemuan Teknis 13 Desember 2024 Menunjukkan Persiapan Pekerjaan
Selain surat penundaan tersebut, terdapat Minute of Meeting Pembahasan Teknis Pembongkaran Besi Majestic Point Apartment tertanggal 13 Desember 2024.
Dokumen tersebut mencatat kehadiran Ali Nurdin sebagai pembeli besi, Sumaryo sebagai kepala pelaksana dan Agus sebagai kepala pelaksana, bersama pihak pengelola dan teknis Majestic Point.
Dalam notulen tersebut dibahas sejumlah persyaratan dan teknis pekerjaan, termasuk pembayaran sesuai surat perjanjian, deposit pelaksanaan kerja, identitas pekerja, kontrak teknis, kebutuhan tenaga kerja, peralatan kerja, lokasi pekerjaan, mekanisme pemotongan dan pengangkutan besi. Pekerjaan direncanakan mulai pada Senin, 16 Desember 2024.
Dengan demikian, dokumen tanggal 13 Desember 2024 menunjukkan bahwa pada saat tersebut masih terdapat proses persiapan teknis untuk pelaksanaan pembongkaran.
Fakta ini penting ketika dibandingkan dengan dalil yang menyatakan bahwa setelah dana diterima tidak terdapat rangkaian persiapan pekerjaan.
Surat Kuasa 15 Desember 2024 Menunjukkan Keterlibatan Agus dalam Pengurusan Pekerjaan
Redaksi juga menelusuri Surat Kuasa Pemakaian PT Raja Baja Nusantara tertanggal 15 Desember 2024.
Dalam dokumen tersebut, Titis Sukowanto memberikan kuasa kepada Agus Mulyana untuk menggunakan PT Raja Baja Nusantara dalam rangka mengurus kontrak atau pekerjaan di PT Majestic Point Management selama kurang lebih tiga bulan sejak 10 Desember 2024.
Surat tersebut juga mengatur bahwa berbagai risiko yang timbul dari penggunaan perusahaan dan kewajiban terkait transaksi menjadi tanggung jawab penerima kuasa, yaitu Agus Mulyana.
Dokumen ini menjadi bagian penting dalam melihat bahwa hubungan para pihak tidak berhenti pada Sumaryo dan Titis, tetapi terdapat pula keterlibatan Agus dalam proses pengurusan pekerjaan.
Surat PT Majestic Point Management 19 Desember 2024 Menunjukkan Persoalan Pembayaran pada Hubungan dengan Ali
Titik penting berikutnya terdapat dalam Surat PT Majestic Point Management Nomor 020/BM-MPS/SK/2024 tertanggal 19 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ali Nurdin.
Surat tersebut menerangkan bahwa PT Majestic Point Management telah memiliki perjanjian jual beli besi dengan Ali Nurdin tertanggal 14 Oktober 2024. Surat itu juga mencatat bahwa pembayaran termin berikutnya menjadi bagian dari pembahasan pada pertemuan 13 Desember 2024.
Selanjutnya, surat tersebut menerangkan bahwa Ali Nurdin belum menyelesaikan pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati dan kemudian meminta tambahan waktu. PT Majestic Point Management memberikan batas waktu terakhir sampai 20 Desember 2024 pukul 15.00 WIB.
Dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa apabila pembayaran tidak diselesaikan dalam batas waktu tersebut, perjanjian dan/atau kesepakatan pembongkaran besi dinyatakan batal.
Dengan demikian, berdasarkan surat yang diterbitkan PT Majestic Point Management sendiri, persoalan pembayaran yang menjadi dasar ancaman pembatalan pekerjaan diarahkan kepada Ali Nurdin sebagai pihak yang dituju dalam surat tersebut.
Pembatalan Pekerjaan Perlu Dilihat Bersama Rangkaian Dokumen
Gugatan Titis Sukowanto pada pokoknya meminta Sumaryo, Agus Mulyana, dan Ali Nurdin mengembalikan dana sebesar Rp1,2 miliar serta memohon sita jaminan terhadap barang atau benda milik para Tergugat. Dalam rangkaian dokumen yang ditelusuri KawanJariNews.com, pembatalan pekerjaan merupakan salah satu peristiwa yang perlu dibaca bersama dengan hubungan hukum para pihak, kewajiban yang tercantum dalam masing-masing perjanjian, transaksi yang tercatat, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di Majestic Point Serpong.
Dari penelusuran terhadap dokumen, terdapat sejumlah hal yang perlu diperjelas mengenai hubungan antara kegagalan pekerjaan di Majestic Point Serpong dengan dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat terhadap masing-masing Tergugat. Hal tersebut tidak cukup dilihat hanya dari fakta bahwa terdapat dana yang pernah masuk ke rekening Sumaryo, tetapi perlu ditempatkan dalam keseluruhan rangkaian perjanjian dan transaksi yang terjadi.
Salah satu dokumen yang perlu diperhatikan adalah Surat Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Ex-Bongkaran Apartemen Majestic Point Serpong tertanggal 4 November 2024 antara Sumaryo dan Titis Sukowanto. Dokumen tersebut memuat ketentuan mengenai objek transaksi, nilai dan tahapan pembayaran, pelaksanaan pekerjaan pembongkaran, pembebanan biaya dan risiko, serta ketentuan mengenai kondisi apabila nilai besi yang diperoleh berbeda dengan perhitungan awal.
Selain perjanjian tersebut, rangkaian dokumen juga memuat adanya perjanjian sebelumnya antara PT Majestic Point Management dengan Ali Nurdin, perjanjian berikutnya antara Ali Nurdin dengan Agus Mulyana dan Sumaryo, penundaan jadwal pembongkaran, pembahasan teknis pekerjaan, pemberian kuasa penggunaan PT Raja Baja Nusantara kepada Agus Mulyana, hingga surat PT Majestic Point Management tertanggal 19 Desember 2024 yang menyatakan pembatalan apabila kewajiban pembayaran tertentu tidak dipenuhi. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa proses pekerjaan melibatkan beberapa hubungan hukum dan sejumlah pihak.
Karena itu, dalam membaca perkara ini, pembatalan pekerjaan merupakan salah satu fakta yang perlu ditempatkan dalam keseluruhan kronologi. Hubungan antara pembatalan tersebut dengan dalil kerugian dan dugaan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat tetap menjadi bagian yang harus diperiksa berdasarkan perjanjian, tindakan para pihak, bukti transaksi, dokumen pelaksanaan pekerjaan, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
Redaksi Menghadapkan Dalil Gugatan dengan Rangkaian Dokumen
Berdasarkan penelusuran keseluruhan dokumen, redaksi menemukan sejumlah hal yang perlu dipahami publik secara utuh.
Pertama, hubungan hukum dalam perkara ini tidak hanya berlangsung antara Titis dan Sumaryo. Sebelumnya terdapat Surat Perjanjian Jual Beli Besi tertanggal 14 Oktober 2024 antara PT Majestic Point Management dan Ali Nurdin, kemudian Surat Perjanjian Jual Beli Besi tertanggal 21 Oktober 2024 antara Ali Nurdin dengan Agus Mulyana dan Sumaryo, serta Surat Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Ex-Bongkaran Apartemen Majestic Point Serpong tertanggal 4 November 2024 antara Sumaryo dan Titis.
Kedua, nilai keseluruhan transaksi dalam perjanjian Sumaryo dan Titis tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah pembayaran yang benar-benar telah dapat direkonstruksi dari rekening dan bukti transaksi.
Ketiga, rekening koran menunjukkan adanya pemindahan dana dari rekening Sumaryo kepada pihak lain dalam rangkaian transaksi. Namun, redaksi belum menetapkan jumlah keseluruhan pemindahan tersebut sebagai nominal final karena masih harus dibandingkan dengan keseluruhan dokumen.
Keempat, Surat Penundaan Pembongkaran Besi di Majestic Point Serpong tertanggal 13 November 2024 menunjukkan adanya penundaan pekerjaan karena pengurusan perizinan yang belum selesai.
Kelima, Minute of Meeting Pembahasan Teknis Pembongkaran Besi tertanggal 13 Desember 2024 menunjukkan adanya pembahasan teknis dan persiapan pelaksanaan pekerjaan dengan kehadiran Ali, Sumaryo dan Agus.
Keenam, Surat Kuasa Pemakaian PT Raja Baja Nusantara tertanggal 15 Desember 2024 menunjukkan keterlibatan Agus Mulyana dalam pengurusan kontrak atau pekerjaan di PT Majestic Point Management berdasarkan kuasa dari Titis.
Ketujuh, Surat PT Majestic Point Management Nomor 020/BM-MPS/SK/2024 tertanggal 19 Desember 2024 menunjukkan bahwa persoalan pembayaran yang menjadi dasar pemberian batas waktu terakhir dan ancaman pembatalan ditujukan kepada Ali Nurdin.
Kedelapan, Surat Pernyataan Pengembalian Dana tertanggal 18 April 2025 memuat pernyataan Ali Nurdin mengenai dana yang diterimanya dari Agus Mulyana dan Sumaryo serta kesediaan mengembalikan dana tersebut kepada keduanya.
Rangkaian tersebut tidak dimaksudkan untuk menentukan benar atau salahnya gugatan karena kewenangan tersebut berada pada pengadilan. Namun, dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa perkara memiliki rangkaian hubungan hukum, transaksi dan proses pekerjaan yang lebih kompleks dibandingkan konstruksi sederhana bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Sumaryo, proyek gagal, kemudian seluruh kerugian secara otomatis menjadi tanggung jawab Sumaryo.
Peran Para Pihak Perlu Dilihat dari Rangkaian Dokumen
Dalam perkara ini, penerimaan atau pemindahan dana merupakan salah satu fakta yang perlu dibaca bersama dengan dokumen perjanjian, tindakan para pihak, serta rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum dan setelah transaksi. Oleh karena itu, posisi dan peran masing-masing pihak perlu dilihat berdasarkan hubungan hukum serta tindakan yang dapat ditelusuri dari dokumen dan alat bukti yang tersedia.
Dalam kaitannya dengan Sumaryo, antara lain perlu dilihat ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Ex-Bongkaran Apartemen Majestic Point Serpong tertanggal 4 November 2024, pembayaran yang tercatat, tindakan yang dilakukan setelah pembayaran, transaksi kepada pihak lain yang tercatat dalam rekening, serta keterkaitannya dengan proses pekerjaan di Majestic Point Serpong.
Demikian pula terhadap Agus Mulyana dan Ali Nurdin, posisi masing-masing perlu dilihat berdasarkan dokumen yang menunjukkan hubungan mereka dengan transaksi dan pekerjaan di Majestic Point Serpong. Ali Nurdin tercatat sebagai pihak yang memiliki hubungan perjanjian dengan PT Majestic Point Management, sedangkan dokumen lainnya menunjukkan adanya hubungan hukum berikutnya yang melibatkan Agus Mulyana dan Sumaryo.
Rangkaian dokumen juga menunjukkan adanya Surat Pernyataan Pengembalian Dana tertanggal 18 April 2025 yang ditandatangani Ali Nurdin bersama Agus Mulyana dan Sumaryo. Dokumen tersebut memuat keterangan Ali Nurdin mengenai dana yang diterimanya serta pernyataan mengenai pengembalian dana setelah pekerjaan pembongkaran tidak terlaksana sebagaimana yang direncanakan.
Sementara itu, dalam gugatannya, Titis Sukowanto meminta Sumaryo, Agus Mulyana, dan Ali Nurdin secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengembalian dana Rp1,2 miliar. Dalil tersebut merupakan posisi Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan dan perlu dibedakan dari fakta yang dapat diverifikasi melalui dokumen serta pembuktian masing-masing pihak.
Dengan demikian, untuk memahami perkara secara utuh, peran masing-masing pihak perlu dilihat secara terpisah berdasarkan hubungan hukum, dokumen, transaksi, tindakan, dan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan perkara. Penilaian mengenai tanggung jawab hukum masing-masing pihak merupakan bagian dari proses pembuktian dan pemeriksaan perkara di persidangan.
Publik Perlu Membedakan Dalil Gugatan dan Hasil Penelusuran Dokumen
Redaksi KawanJariNews.com memandang penting untuk menyampaikan perkara ini kepada publik dengan membedakan secara jelas antara apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan dan apa yang dapat ditelusuri dari dokumen yang diperiksa redaksi.
Gugatan merupakan dokumen resmi yang memuat posisi dan dalil Penggugat. Dalil tersebut akan diuji melalui jawaban para Tergugat, pembuktian surat, keterangan saksi, bukti transaksi dan proses pemeriksaan di pengadilan.
Di sisi lain, dokumen-dokumen seperti perjanjian tanggal 14 Oktober 2024, perjanjian tanggal 21 Oktober 2024, perjanjian tanggal 4 November 2024, surat penundaan tanggal 13 November 2024, notulen pertemuan tanggal 13 Desember 2024, surat kuasa tanggal 15 Desember 2024, surat PT Majestic Point Management tanggal 19 Desember 2024 dan Surat Pernyataan Pengembalian Dana tanggal 18 April 2025 memberikan rangkaian informasi yang perlu dibaca secara bersama-sama.
Karena itu, redaksi tidak menempatkan hasil penelusuran dokumen sebagai putusan mengenai siapa yang benar atau salah. Redaksi menyajikannya sebagai informasi faktual agar publik dapat memahami bahwa perkara tersebut memiliki rangkaian hubungan hukum dan transaksi yang harus diuji secara menyeluruh.
Penelusuran dokumen oleh KawanJariNews.com dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkara Majestic Point Serpong. Fokus penelusuran bukan hanya pada siapa yang menerima dana, tetapi juga pada bagaimana hubungan hukum para pihak terbentuk, bagaimana proses pekerjaan berlangsung, apa yang menyebabkan pekerjaan tertunda dan kemudian dibatalkan, bagaimana dana tercatat berpindah dalam rekening, serta bagaimana masing-masing pihak ditempatkan dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek.
Seluruh penentuan mengenai terbukti atau tidaknya dalil Penggugat maupun bantahan para Tergugat tetap merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang dalam proses pemeriksaan perkara.
Catatan Redaksi: Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalisme jurnalistik, Redaksi KawanJariNews.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait dalam pemberitaan ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik yang berlaku. Redaksi juga akan berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh keterangan, klarifikasi, dan konfirmasi melalui wawancara secara langsung maupun secara tertulis, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik dapat disajikan secara akurat, berimbang, dan proporsional. Apabila terdapat keterangan, dokumen, atau informasi tambahan dari pihak-pihak terkait, Redaksi KawanJariNews.com akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari proses verifikasi dan pemberitaan selanjutnya.
