KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Penyidik menduga uang dalam amplop yang diberikan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berasal dari sisa hasil usaha (SHU) sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Kuansing. KPK juga menegaskan bahwa peristiwa penerimaan amplop tersebut seharusnya dilaporkan sebagai dugaan gratifikasi meskipun amplop kemudian dikembalikan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Thaufik Husein, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pendalaman sementara, dana yang diduga berada di dalam amplop tersebut berasal dari sisa hasil usaha sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Kuantan Singingi.
Menurut KPK, dana tersebut diduga dihimpun oleh bendahara KUD, kemudian diserahkan kepada staf Bupati Kuansing sebelum akhirnya dibawa oleh Suhardiman Amby saat melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada 2 Juni 2026.
Meski demikian, Ahmad Thaufik Husein menegaskan bahwa informasi mengenai asal-usul dana tersebut masih berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik dan belum menjadi kesimpulan akhir perkara. Penyidik masih terus menelusuri aliran dana, memeriksa saksi, serta menguji seluruh keterangan melalui alat bukti lainnya.
KPK menyatakan proses penyidikan masih berfokus untuk memastikan tujuan pemberian amplop, pihak-pihak yang terlibat, serta keterkaitannya dengan dugaan pengurusan rekomendasi teknis pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam perkembangan sebelumnya, Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa dirinya baru mengetahui keberadaan amplop setelah audiensi selesai. Ia mengaku tidak membuka amplop tersebut maupun mengetahui isinya, kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya kepada pihak pemberi. Pengembalian dilakukan pada 12 Juni 2026 dan disertai berita acara serah terima.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Thaufik Husein menyampaikan bahwa dari perspektif pencegahan korupsi, setiap penyelenggara negara yang menerima pemberian yang diduga berkaitan dengan jabatan seharusnya melaporkan peristiwa tersebut kepada KPK sebagai dugaan gratifikasi.
Menurut KPK, kewajiban pelaporan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengendalian gratifikasi untuk memberikan kepastian hukum mengenai status suatu pemberian. Oleh karena itu, pengembalian barang atau uang kepada pemberi tidak secara otomatis menggantikan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mendalami asal-usul dana, penyidik juga membuka kemungkinan memanggil sejumlah pihak lain yang dinilai mengetahui proses pengumpulan maupun penyerahan dana tersebut guna memperoleh gambaran utuh mengenai konstruksi perkara.
Sementara itu, Suhardiman Amby telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK. Penyidikan terus dikembangkan melalui pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, serta pendalaman aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut dugaan asal-usul dana yang diberikan kepada pejabat negara, tetapi juga menegaskan pentingnya kepatuhan penyelenggara negara terhadap mekanisme pelaporan gratifikasi. KPK menilai pelaporan gratifikasi merupakan instrumen pencegahan korupsi yang bertujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi lain, penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti untuk memastikan apakah pemberian amplop tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Seluruh kesimpulan hukum akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan yang sedang berlangsung.
KPK menegaskan penyidikan perkara dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi masih terus berjalan. Lembaga antirasuah tersebut akan mengembangkan perkara berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan. Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
