KawanJariNews.com – Jakarta, 11 September 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, mengungkap adanya dugaan skandal korupsi dalam pengaturan kuota haji tahun 2024 yang melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Agama. Temuan awal menunjukkan adanya aliran dana dalam jumlah besar dari agen travel haji kepada sejumlah oknum pejabat, dengan nilai mencapai triliunan rupiah.
KPK menyebutkan bahwa dana mengalir dari agen travel ke pejabat Kementerian Agama secara berjenjang. Besaran dana yang diberikan berkisar antara 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika per kuota haji. Uang tersebut diduga mengalir mulai dari pejabat di tingkat direktorat hingga pejabat paling tinggi di kementerian. Nama Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, ikut disorot publik meskipun belum ada penetapan tersangka resmi.
Sejauh ini, tiga orang telah dicegah ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut. Selain itu, KPK telah memeriksa sejumlah pihak, di antaranya pejabat Kemenag dan pemilik agen travel. Salah satu yang diperiksa adalah Ustaz Khalid Basalamah, pemilik PT Zahra Oto Mandiri, yang hadir sebagai saksi. Khalid menegaskan dirinya adalah korban dari praktik agen travel yang terlibat.
Modus utama yang diungkap KPK adalah pungutan liar (pungli) yang dipatok hingga Rp75 juta per jemaah. Dugaan pungli tersebut terutama terkait dengan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang sebagian besar dialihkan untuk jemaah haji khusus. Skema berjenjang ini menunjukkan dugaan adanya sistem korupsi yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak di internal kementerian.
Kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan. Walaupun belum ada tersangka, KPK menegaskan bahwa proses penelusuran bukti masih terus dilakukan. Ketiga orang yang dicekal ke luar negeri dipastikan tidak dapat bepergian selama enam bulan ke depan untuk mempermudah pemeriksaan.
Kerugian negara yang ditaksir akibat praktik ini mencapai Rp1 triliun. Angka tersebut menambah daftar panjang kasus korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Sejarah Kasus Korupsi Haji
Praktik korupsi di sektor haji bukan kali ini saja terjadi. Tahun 2001–2004, Menteri Agama Said Agil Husin divonis lima tahun penjara karena menyelewengkan dana abadi umat sebesar Rp718 miliar. Pada periode 2009–2014, Menteri Agama Suryadarma Ali juga terbukti korupsi dana haji dengan kerugian Rp1,6 miliar, dan divonis enam tahun penjara.
Kini, nama Yaqut kembali disebut dalam dugaan penyalahgunaan kuota haji tahun 2023 dan 2024. Meski demikian, KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka baru akan dilakukan jika bukti permulaan dinilai cukup.
Skandal ini menimbulkan keprihatinan luas di masyarakat. Biaya pungli hingga Rp75 juta per jemaah dinilai sangat membebani calon haji, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Selain itu, dugaan keterlibatan pejabat tinggi kembali menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Apa Langkah Selanjutnya?
KPK memastikan bahwa penyidikan kasus ini akan dilakukan secara transparan. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan saksi, serta pencegahan ke luar negeri merupakan bagian dari langkah hukum yang sedang ditempuh. Publik menanti hasil penyidikan lebih lanjut, termasuk apakah ada pejabat tingkat menteri yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
Kesimpulan: Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 memperlihatkan bahwa persoalan integritas dalam penyelenggaraan haji masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun, kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi, sekaligus menjaga kepercayaan umat terhadap tata kelola ibadah haji.
Baca juga: Mantan Penyidik KPK Soroti Lambannya Penetapan Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Baca juga: Proses Hukum Delpedro Marhaen Picu Sorotan Publik: Kompolnas, Amnesty, DPR, dan KontraS Angkat Suara
