KawanJariNews.com – JAKARTA – Penyalahgunaan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dapat menimbulkan persoalan ketika identitas seseorang digunakan tanpa izin untuk mengajukan pinjaman atau fasilitas keuangan. Masyarakat yang ingin memastikan apakah identitasnya tercatat dalam fasilitas kredit dapat memeriksa Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara daring melalui platform resmi iDebKu di idebku.ojk.go.id maupun dengan mendatangi kantor OJK.
SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola OJK untuk menghimpun informasi debitur berdasarkan laporan lembaga jasa keuangan yang menjadi pelapor. Informasi di dalamnya mencakup identitas debitur dan rincian fasilitas keuangan yang dilaporkan. Dengan memeriksa laporan tersebut, seseorang dapat mengetahui apakah terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan yang tercatat atas identitasnya. OJK menegaskan bahwa informasi debitur dalam SLIK bukan merupakan daftar hitam atau blacklist.
Pengecekan Dapat Dilakukan Secara Daring
Masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi debitur melalui situs resmi iDebKu OJK. Pemohon perlu memilih menu pendaftaran, mengisi data sesuai identitas, serta mengunggah dokumen persyaratan yang diminta dalam sistem. Setelah permohonan dikirim, pemohon dapat menggunakan nomor registrasi untuk memantau perkembangan melalui menu status layanan.
OJK juga menyediakan layanan permintaan informasi debitur secara langsung atau walk-in di kantor OJK. Pemohon harus hadir dengan membawa dokumen identitas dan persyaratan sesuai jenis permohonannya. Untuk permohonan yang diwakilkan, dokumen kuasa dan persyaratan pendukung perlu disiapkan sesuai ketentuan OJK. Hasil iDeb akan disampaikan melalui mekanisme yang ditentukan dalam proses layanan.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Ada Pinjaman yang Tidak Dikenali?
Apabila laporan iDeb menunjukkan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tidak pernah diajukan, pemilik identitas sebaiknya segera meminta klarifikasi kepada lembaga keuangan yang tercantum dalam laporan. Permintaan tersebut dapat disampaikan melalui kanal pengaduan resmi lembaga terkait dengan meminta penjelasan mengenai pengajuan, dokumen persetujuan, proses verifikasi identitas, serta data transaksi yang menjadi dasar pencatatan fasilitas tersebut.
Jika pengaduan belum memperoleh penyelesaian, masyarakat dapat menghubungi OJK melalui Kontak 157, WhatsApp 081-157-157-157, atau surat elektronik konsumen@ojk.go.id. Pemohon sebaiknya menyiapkan laporan iDeb, bukti komunikasi atau penagihan, serta dokumen pendukung lain yang relevan agar pengaduan dapat ditindaklanjuti.
Apabila terdapat indikasi pencurian identitas, penipuan, pemalsuan dokumen, atau intimidasi dalam penagihan, persoalan tersebut juga dapat dilaporkan kepada kepolisian. Simpan bukti berupa pesan, nomor telepon, tangkapan layar, dokumen pengajuan yang mencurigakan, dan bukti komunikasi lainnya. Jangan menghapus bukti sebelum proses pengaduan atau pelaporan selesai.
SLIK Tidak Mencakup Seluruh Aktivitas Pinjaman Ilegal dan Judi Online
Masyarakat perlu memahami bahwa SLIK bukan alat untuk memeriksa seluruh aktivitas yang menggunakan NIK. Sistem ini menyajikan informasi berdasarkan laporan lembaga jasa keuangan yang menjadi pelapor. OJK telah memperluas cakupan pelaporan SLIK, termasuk penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech lending yang memenuhi ketentuan. Namun, informasi dari layanan pinjaman ilegal yang tidak masuk dalam sistem pelaporan tidak otomatis muncul dalam laporan iDeb.
Selain itu, pemeriksaan SLIK tidak dapat digunakan untuk memastikan apakah NIK seseorang telah dipakai dalam aktivitas perjudian daring. SLIK berfokus pada informasi debitur dan fasilitas keuangan, bukan catatan seluruh aktivitas digital seseorang. Karena itu, laporan iDeb yang tidak menunjukkan fasilitas kredit mencurigakan bukan jaminan bahwa NIK tidak pernah disalahgunakan untuk tujuan lain.
Lindungi Data Identitas dan Informasi Rahasia
Untuk mengurangi risiko penyalahgunaan identitas, masyarakat diimbau tidak sembarangan mengirimkan foto KTP, swafoto dengan KTP, nomor NIK, maupun dokumen pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Sebelum mengunggah dokumen, pastikan situs atau aplikasi yang digunakan merupakan kanal resmi. Masyarakat juga tidak boleh memberikan PIN, kata sandi, kode OTP, atau akses rekening kepada pihak yang mengaku dapat menghapus catatan kredit maupun mempercepat penyelesaian pengaduan.
Pemeriksaan berkala melalui iDebKu dapat menjadi salah satu cara untuk memantau informasi kredit yang tercatat atas identitas seseorang. Apabila ditemukan data yang tidak sesuai, pemilik identitas perlu segera meminta klarifikasi dan menempuh mekanisme pengaduan resmi agar persoalan tersebut dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang.
