KawanJariNews.com – BANJARMASIN — Viralnya video berdurasi sekitar 40 detik yang diduga memperlihatkan aktivitas terkait narkoba dan menyeret nama seorang tenaga ahli Gubernur Kalimantan Selatan menjadi perhatian publik. Pria yang disebut berada dalam video tersebut akhirnya memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada masyarakat, sementara aparat kepolisian disebut masih melakukan pendalaman terkait rekaman yang beredar luas di media sosial itu.
Polemik dugaan keterlibatan seorang tenaga ahli Gubernur Kalimantan Selatan dalam video yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkoba terus menjadi sorotan publik. Video yang viral di berbagai platform media sosial tersebut memicu beragam reaksi masyarakat dan menimbulkan pertanyaan terkait tindak lanjut pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Pria yang disebut sebagai sosok dalam video tersebut akhirnya memberikan klarifikasi kepada publik. Dalam keterangannya, ia mengakui bahwa dirinya merupakan orang yang tampak dalam rekaman viral tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul di tengah masyarakat akibat beredarnya video itu.
Menurut penjelasannya, peristiwa dalam rekaman tersebut disebut merupakan kejadian lama yang terjadi sekitar tahun 2024. Ia juga menyatakan bersedia mengikuti proses maupun ketentuan yang berlaku apabila nantinya terdapat tindak lanjut dari pihak berwenang.
Video yang menjadi perhatian publik itu diketahui berdurasi sekitar 40 detik. Dalam rekaman tersebut tampak dua pria berada di dalam sebuah ruangan dengan aktivitas yang kemudian memunculkan dugaan terkait penggunaan narkoba. Sejak tersebar di media sosial, video tersebut ramai diperbincangkan warganet dan memunculkan berbagai spekulasi serta desakan agar dilakukan pemeriksaan secara transparan.
Sejumlah masyarakat meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara objektif guna memastikan fakta sebenarnya dari video yang beredar. Publik juga berharap proses klarifikasi dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sementara itu, pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba disebut masih melakukan pendalaman untuk memastikan identitas pihak-pihak yang berada dalam video serta menelusuri dugaan aktivitas yang terekam dalam rekaman tersebut.
Hingga Selasa (12/5/2026), belum terdapat pernyataan resmi mengenai hasil pemeriksaan ataupun status hukum terkait video viral tersebut. Aparat kepolisian juga belum menyampaikan detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah penyelidikan yang sedang dilakukan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sosok yang disebut memiliki keterkaitan dengan lingkungan pemerintahan daerah. Di tengah upaya pemberantasan narkoba yang terus digencarkan aparat penegak hukum, munculnya dugaan keterlibatan pejabat atau pihak yang memiliki hubungan dengan pemerintahan dinilai dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Selain itu, viralnya video tersebut juga memperlihatkan besarnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Informasi yang beredar cepat di ruang digital mendorong masyarakat menuntut respons yang cepat, transparan, dan akuntabel dari pihak terkait.
Pengamat sosial dan sejumlah masyarakat menilai penanganan perkara semacam ini perlu dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Proses hukum yang objektif dan profesional dianggap penting untuk memastikan setiap pihak memperoleh kejelasan hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Di sisi lain, publik juga menantikan langkah resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait polemik yang berkembang. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah mengenai status maupun evaluasi terhadap tenaga ahli yang namanya dikaitkan dalam video viral tersebut.
Perkembangan kasus video viral dugaan narkoba yang menyeret nama tenaga ahli Gubernur Kalimantan Selatan masih terus menjadi perhatian masyarakat. Aparat kepolisian disebut masih melakukan pendalaman, sementara publik menunggu kejelasan hasil pemeriksaan dan sikap resmi pemerintah daerah terhadap persoalan tersebut.
Masyarakat berharap seluruh proses berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum maupun tata kelola pemerintahan.
