KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Depok, terkait penerimaan uang sekitar Rp2,5 miliar yang diduga disamarkan melalui perusahaan penukaran valuta asing (money changer).
Penetapan tersangka tersebut diumumkan KPK dalam rangkaian penyelidikan dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan pejabat tinggi di PN Depok. Lima tersangka yang ditetapkan berinisaial IEM selaku Ketua nonaktif PN Depok, BS selaku Wakil Ketua nonaktif PN Depok, YM selaku jurusita PN Depok, serta TY selaku Direktur Utama PT Karabadik Daya dan BT selaku Head Corporate Legal PT Karabadik Daya.
Menurut KPK, modus utama dalam perkara ini adalah penerimaan uang sekitar Rp2,5 miliar yang tidak diserahkan secara langsung, melainkan melalui mekanisme penukaran valuta asing. Skema tersebut diduga bertujuan menyamarkan asal-usul dana agar tampak sebagai transaksi pertukaran mata uang biasa, bukan sebagai bentuk gratifikasi atau suap.
KPK menegaskan bahwa penerimaan uang melalui jalur valuta asing tetap termasuk dalam kategori gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Gratifikasi.
Dalam proses penyidikan, tim KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor dan rumah dinas Ketua PN Depok. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan uang tunai sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat (USD). Uang tersebut kini menjadi bagian dari barang bukti yang didalami lebih lanjut untuk menelusuri asal-usul dan keterkaitannya dengan perkara yang sedang disidik.
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi, Boyamin Saiman, menilai bahwa kepemilikan uang tunai dalam mata uang asing oleh pejabat publik perlu dijelaskan secara transparan. Ia menyatakan bahwa gaji dan tunjangan hakim dibayarkan dalam mata uang rupiah, sehingga kepemilikan dana dalam bentuk dolar AS memerlukan dasar hukum dan dokumentasi yang jelas. Menurutnya, apabila dana tersebut sah, semestinya tersimpan dalam rekening resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pelaporan keuangan yang berlaku.
Menanggapi perkara tersebut, Mahkamah Agung (MA) menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. MA menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada para tersangka dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
Sebagai langkah administratif, Ketua MA disebut akan mengajukan usul pemberhentian sementara kepada Presiden Republik Indonesia terhadap hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Apabila di kemudian hari terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kasus ini kembali menyoroti sistem pengawasan dan pembinaan integritas di lingkungan peradilan. Sorotan publik mengarah pada mekanisme promosi, mutasi, serta pengawasan internal terhadap hakim dan pejabat pengadilan.
Sejumlah pihak menilai penguatan peran Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal hakim menjadi penting guna memastikan akuntabilitas dan transparansi. Evaluasi terhadap sistem penilaian rekam jejak, penerapan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran etik, serta penguatan sistem pelaporan internal dinilai sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Perkara ini juga berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dugaan gratifikasi yang melibatkan pimpinan pengadilan berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap independensi dan integritas proses peradilan.
KPK menyampaikan penyidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara. Lembaga antirasuah tersebut memastikan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
