KawanJariNews.com – JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Pemerintah menegaskan bahwa kinerja APBN tetap terjaga dan berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa dinamika geopolitik internasional menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi global pada awal 2026. Ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel disebut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas jalur perdagangan energi dunia, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz.
“Ketegangan geopolitik global, termasuk konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, telah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas jalur perdagangan energi dunia, khususnya di Selat Hormuz. Kondisi ini sempat mendorong kenaikan harga minyak mentah Brent hingga menyentuh kisaran USD 100 per barel,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa gejolak tersebut dapat berdampak pada perekonomian Indonesia melalui beberapa jalur transmisi, antara lain perdagangan internasional, volatilitas pasar keuangan, serta kebijakan fiskal negara.
“Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor energi nasional, sementara volatilitas pasar global dapat memicu tekanan terhadap arus modal dan nilai tukar. Dalam situasi seperti ini, APBN berperan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” katanya.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi ekonomi domestik masih berada dalam fase ekspansi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5,5 hingga 6,0 persen, didukung oleh penguatan sektor manufaktur dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat.
“Kinerja sektor manufaktur menunjukkan penguatan dengan PMI mencapai 53,8. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia juga mencatat surplus selama 69 bulan berturut-turut, sementara cadangan devisa berada pada level sekitar USD 152 miliar,” jelasnya.
Dari sisi inflasi, pemerintah mencatat inflasi tahunan Februari 2026 sebesar 4,76 persen. Namun angka tersebut dipengaruhi oleh faktor basis rendah akibat kebijakan diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya.
“Jika melihat inflasi inti tanpa pengaruh kebijakan tersebut, angkanya tetap berada dalam kisaran yang terkendali dan masih sesuai dengan target kebijakan moneter,” kata Purbaya.
Indikator sektor riil juga menunjukkan aktivitas ekonomi yang tetap positif. Belanja masyarakat menjelang Ramadan tercermin dari peningkatan indeks konsumsi, sementara penjualan ritel dan tingkat kepercayaan konsumen tetap berada pada level optimistis. Di sektor otomotif, penjualan mobil tercatat tumbuh dua digit pada Februari 2026, sedangkan penjualan sepeda motor relatif stabil.
Dari sisi sektor keuangan, stabilitas sistem keuangan nasional dinilai tetap terjaga. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi moderat sejak awal tahun, namun dinilai masih lebih stabil dibandingkan sejumlah mata uang negara berkembang lainnya. Di pasar keuangan, aliran modal asing juga masih mencatat arus masuk bersih ke pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN).
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
“Kami terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga likuiditas perbankan, mendorong pertumbuhan kredit bagi sektor riil, serta memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi APBN hingga 28 Februari 2026 menunjukkan kinerja fiskal yang relatif kuat. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 12,8 persen secara tahunan.
“Pendapatan negara tumbuh cukup kuat, didorong oleh penerimaan perpajakan yang solid. Sementara itu, belanja negara juga terus diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Purbaya.
Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan realisasi sekitar Rp290 triliun, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp44,9 triliun. Di sisi belanja, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari pagu APBN.
Sementara itu, defisit anggaran tercatat sebesar Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menilai posisi defisit tersebut masih berada dalam batas yang direncanakan dalam desain APBN 2026.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan ekonomi global dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal serta moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. APBN diharapkan tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga ketahanan ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
