KawanJariNews.com – Jakarta, 23 September 2025 – Bos LVMH sekaligus orang terkaya di Eropa, Bernard Arnault, secara tegas menentang wacana pajak kekayaan yang tengah mencuat di Prancis. Dalam wawancara dengan Sunday Times yang dikutip Bloomberg, Arnault bahkan melontarkan kritik langsung kepada ekonom Gabriel Zucman penggagas kebijakan tersebut dengan menyebutnya sebagai “aktivis kiri jauh” yang membawa agenda berbahaya.
Menurut Arnault, Zucman hanya mengandalkan “pseudo-keahlian akademis” yang masih diperdebatkan, untuk mendorong ideologi yang berpotensi meruntuhkan ekonomi pasar bebas. “Sistem liberal adalah satu-satunya yang terbukti bekerja demi kepentingan semua orang,” tegas Arnault.
Latar Belakang Perdebatan
Pernyataan keras ini muncul di tengah upaya pemerintahan Presiden Emmanuel Macron mengendalikan defisit fiskal. Situasi politik di parlemen yang terbelah tanpa mayoritas absolut membuat negosiasi anggaran semakin pelik. Di sisi lain, Fraksi Sosialis mendorong penerapan pajak kekayaan sebesar 2% atas aset lebih dari 100 juta euro (sekitar Rp1,95 triliun).
Ekonom Gabriel Zucman menghitung, kebijakan tersebut akan menyasar sekitar 1.800 keluarga superkaya di Prancis dan berpotensi menambah penerimaan negara hingga 15 miliar euro (Rp292,5 triliun) per tahun. Ia menilai banyak miliarder membayar pajak penghasilan sangat minim karena sebagian besar kekayaan mereka berasal dari dividen yang dialirkan melalui perusahaan holding. Arnault bahkan disebut secara eksplisit sebagai contoh.
Respons Balik Arnault dan Zucman
Arnault membantah tudingan itu. Ia menegaskan dirinya termasuk salah satu pembayar pajak terbesar di Prancis dan menolak anggapan tidak berkontribusi bagi negara. Sebaliknya, Zucman menanggapi lewat platform X dengan menyebut retorika Arnault sebagai “karikatural dan berbahaya.”
“Ucapan semacam ini tak jauh berbeda dari Trump atau Musk. Kita seharusnya waspada,” ujarnya.
Komentar Pengamat Pajak
Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak Senior sekaligus pengurus KADIN Jatim, menilai perdebatan ini menunjukkan tarik-menarik klasik antara keadilan distribusi dan stabilitas iklim investasi.
“Pajak kekayaan memang bisa menutup celah ketidakadilan fiskal, tetapi risiko besar yang harus diperhitungkan adalah capital flight dan relokasi aset. Jika tidak dirancang dengan hati-hati, justru penerimaan negara bisa stagnan karena para ultra-kaya mencari yurisdiksi yang lebih ramah pajak,” jelas Yulianto.
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya mengedepankan keseimbangan: memperkuat basis pajak tanpa menggerus daya saing ekonomi nasional.
Figur Global
Pertarungan wacana ini kian menyedot perhatian publik internasional karena melibatkan figur kelas dunia. Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, kekayaan Bernard Arnault ditaksir mencapai US$169 miliar atau sekitar Rp2.801,76 triliun (kurs JISDOR 19 September 2025: Rp16.578 per dolar AS), menempatkannya sebagai sosok terkaya di Eropa.
Baca juga: Bahlil Lahadalia: Transparansi Harga BBM dan Kuota Impor Jadi Kunci Stabilitas Energi
Baca juga: Apakah Kebijakan Impor BBM Satu Pintu Benar-Benar Wajar?
