KawanJariNews.com – JAKARTA – Nilai pembiayaan yang masih berjalan pada industri Pinjaman Daring (Pindar) di Indonesia mencapai Rp105,63 triliun pada Juli 2026, tumbuh 24,76 persen secara tahunan. Bersamaan dengan pertumbuhan tersebut, tingkat risiko kredit macet secara agregat yang diukur melalui TWP90 tercatat 4,32 persen, naik dari 4,26 persen pada Juni 2026. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut menjadi gambaran terbaru mengenai perkembangan pembiayaan pinjaman daring hingga September 2026.
Pembiayaan Pindar Tumbuh 24,76 Persen
Data OJK dalam laporan perkembangan sektor jasa keuangan menunjukkan outstanding pembiayaan industri Pindar pada Juli 2026 mencapai Rp105,63 triliun. Pertumbuhan tahunan tercatat 24,76 persen, meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2026 yang mencapai 25,88 persen.
Secara bulanan, posisi outstanding juga meningkat. Pada Juni 2026, nilainya tercatat Rp105,14 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp490 miliar dalam satu bulan.
Istilah outstanding dalam data tersebut merujuk pada nilai pembiayaan yang masih berjalan pada industri Pindar. Karena itu, angka Rp105,63 triliun tidak sama dengan jumlah pinjaman baru yang dicairkan selama Juli dan juga tidak berarti seluruh nilai tersebut merupakan pinjaman yang diberikan kepada satu kelompok peminjam tertentu.
TWP90 Naik, Apa Artinya?
Salah satu indikator yang perlu diperhatikan bersama pertumbuhan pembiayaan adalah Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90).
OJK mencatat TWP90 industri Pindar pada Juli 2026 sebesar 4,32 persen, naik dari 4,26 persen pada Juni 2026. TWP90 digunakan sebagai indikator tingkat wanprestasi atau risiko kredit yang telah mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari.
Kenaikan dari 4,26 persen menjadi 4,32 persen berarti indikator tersebut meningkat 0,06 poin persentase dalam satu bulan. Namun, angka tersebut tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai persentase seluruh masyarakat Indonesia yang gagal membayar pinjaman.
TWP90 merupakan indikator kualitas atau risiko pembiayaan pada industri Pindar. Karena itu, penggunaannya perlu dibedakan dari jumlah individu peminjam yang mengalami gagal bayar.
Apakah Rp105,63 Triliun Berarti Utang Seluruh Warga RI?
Tidak seluruh masyarakat Indonesia memiliki pinjaman Pindar. Angka Rp105,63 triliun merupakan outstanding pembiayaan industri, bukan angka utang setiap warga negara Indonesia.
Nilai tersebut menggambarkan total pembiayaan yang masih tercatat dalam industri Pindar pada periode tersebut. Dengan demikian, semakin besar outstanding tidak otomatis berarti seluruh peminjam mengalami masalah pembayaran.
Justru indikator risiko seperti TWP90 diperlukan untuk melihat bagaimana kualitas pembayaran dalam industri tersebut.
Dalam konteks ini, pertumbuhan pembiayaan dan kenaikan TWP90 perlu dibaca secara bersamaan, tanpa menyimpulkan bahwa pertumbuhan industri secara otomatis berarti peningkatan gagal bayar pada seluruh peminjam.
Industri Pindar Masih Menghadapi Persoalan Kepatuhan
Selain melihat angka pembiayaan dan risiko kredit, kondisi industri juga tidak terlepas dari pengawasan regulator.
OJK mencatat terdapat 94 penyelenggara Pindar, dan 7 penyelenggara di antaranya belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar. Penyelenggara tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK untuk memenuhi ketentuan permodalan.
Pada Juli 2026, OJK juga mengenakan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku usaha di sektor PVML, termasuk 39 penyelenggara Pindar, dengan jenis sanksi antara lain denda dan peringatan tertulis.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara yang beroperasi dalam industri legal tetap berada dalam pengawasan dan dapat dikenai tindakan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Risiko Berbeda dengan Pinjol Ilegal
Persoalan lain yang perlu dipisahkan adalah keberadaan pinjaman online ilegal.
OJK melalui Satgas PASTI mencatat telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal sepanjang 1 Januari hingga 30 Juli 2026. Pada periode yang sama, Satgas PASTI juga menghentikan 240 penawaran investasi ilegal, 27 gadai ilegal, dan dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.
OJK juga menerima 25.729 pengaduan terkait entitas ilegal sampai 30 Juli 2026, dengan 22.394 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal.
Data pinjol ilegal tersebut tidak termasuk dalam outstanding Rp105,63 triliun industri Pindar berizin. Keduanya merupakan kategori yang berbeda sehingga tidak tepat jika nilai pembiayaan industri legal digabungkan dengan aktivitas pinjaman ilegal.
Pinjaman Legal Tetap Memiliki Risiko
Status legal penyelenggara juga bukan berarti setiap peminjam terbebas dari risiko keuangan.
Masyarakat yang menggunakan layanan Pindar tetap memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian pendanaan yang disepakati. Kemampuan membayar, biaya pendanaan, jangka waktu, denda, serta ketentuan lain dalam perjanjian menjadi faktor yang perlu diperhitungkan sebelum mengambil pinjaman.
Risiko gagal bayar pada tingkat individu juga dapat dipengaruhi kondisi ekonomi peminjam. Ketika kemampuan membayar menurun, kewajiban pinjaman dapat menjadi beban yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan perjanjian dan regulasi yang berlaku.
Karena itu, angka TWP90 4,32 persen lebih tepat dibaca sebagai indikator risiko kredit industri, bukan sebagai prediksi bahwa 4,32 persen seluruh masyarakat Indonesia akan gagal membayar pinjaman.
Pinjol dan Paylater Berada dalam Ekosistem Berbeda
Perkembangan pinjaman daring juga perlu dibedakan dari fasilitas Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater.
OJK mencatat baki debet kredit BNPL perbankan pada Juli 2026 mencapai Rp31,56 triliun, tumbuh 31,22 persen secara tahunan dengan jumlah rekening mencapai 33,50 juta. Sementara pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan tercatat Rp13,62 triliun, tumbuh 54,65 persen secara tahunan.
Angka-angka tersebut tidak dapat langsung ditambahkan dan disebut sebagai utang pinjol karena Pindar, BNPL perbankan, dan BNPL perusahaan pembiayaan merupakan produk serta kategori industri yang berbeda.
Namun, perkembangan ketiganya menunjukkan bahwa akses pembiayaan digital menjadi bagian dari aktivitas keuangan masyarakat yang perlu dipahami secara hati-hati.
Apa yang Perlu Diperhatikan Calon Peminjam?
Bagi masyarakat yang hendak menggunakan layanan pinjaman daring, langkah pertama adalah memastikan penyelenggara berada dalam daftar berizin OJK. Setelah itu, calon peminjam perlu membaca seluruh perjanjian, termasuk jumlah dana yang diterima, biaya pendanaan, jadwal pembayaran, denda apabila ada, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi masalah pembayaran.
Masyarakat juga perlu memperhitungkan kemampuan membayar sebelum mengambil pinjaman. Keputusan mengambil pinjaman sebaiknya tidak hanya didasarkan pada kemudahan proses pengajuan atau kecepatan pencairan dana.
OJK menyediakan kanal informasi dan pengaduan melalui Kontak OJK 157 serta kanal resmi lainnya untuk masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai layanan jasa keuangan.
Data Terbaru yang Tersedia
Hingga 9 September 2026, data OJK terbaru yang tersedia untuk industri Pindar menunjukkan posisi outstanding Rp105,63 triliun per Juli 2026 dengan TWP90 sebesar 4,32 persen. OJK belum mempublikasikan angka outstanding Pindar untuk Agustus 2026 dalam laporan perkembangan sektor jasa keuangan yang menjadi rujukan data tersebut.
Dengan demikian, angka Rp105,63 triliun perlu disebut sebagai posisi pembiayaan per Juli 2026, bukan jumlah utang pinjol tepat pada 9 September 2026.
Perkembangan selanjutnya akan terlihat setelah OJK menerbitkan data periode berikutnya, termasuk posisi outstanding pembiayaan dan indikator risiko kredit industri Pindar.
