banner 1080x250

TIM HUKUM DPP FERADI WPI KAWAL SIDANG PERKARA 93/PDT.G/2026/PN KDL* *HARI INI SELASA, 10 NOVEMBER 2026 – SIDANG DITUNDA, DILANJUTKAN SELASA DEPAN 17 NOVEMBER 2026 AGENDA SAKSI

SUKINDAR, S.H., WAKETUM DPP FERADI WPI BERSAMA KELUARGA BESAR MBAH NO SEMARANG, KANDANG INGKUNG SEMARANG – KELUARGA KUAT, FERADI WPI KUAT!

Doc. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, H. Ossy Dermawan, bersama mahasiswa dan perwakilan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta berfoto bersama usai audiensi dan pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut membahas edukasi hukum pertanahan, termasuk pendaftaran tanah, PTSL, sertifikat elektronik, dan prosedur administrasi pertanahan sebagai bekal mahasiswa sebelum melaksanakan KKN di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang.

Mahasiswa FH Universitas Mpu Tantular Audiensi dengan Wamen ATR/BPN, Bahas Edukasi Hukum Pertanahan

Ilustrasi suasana dugaan perselisihan antara Yoshua Rivaldo, Sekretaris Jenderal V FERADI WPI, dengan pihak keamanan di area Classic Club & Terminal 2, Jakarta Pusat. Ilustrasi ini menggambarkan dugaan perlakuan kasar, persoalan pembayaran menggunakan uang elektronik, serta langkah hukum yang akan ditempuh Yoshua bersama tim kuasa hukum FERADI WPI dan Firma Hukum Subur Jaya

Sekjen V FERADI WPI Yoshua Rivaldo Mengaku Mengalami Dugaan Perlakuan Kasar di Classic Club & Terminal 2

DOC. Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.MD., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., tampak berdiri di posisi tengah bersama jajaran pengurus dan struktur organisasi FERADI WPI. Dokumentasi ini menggambarkan kebersamaan, soliditas, dan semangat persaudaraan di antara pimpinan serta anggota dalam menjalankan roda organisasi. Di bawah kepemimpinan Donny Andretti, FERADI WPI terus mendorong penguatan organisasi, pembinaan anggota, pendampingan hukum, dan pengabdian kepada masyarakat.

DONNY ANDRETTI, KETUA UMUM FERADI WPI: TEGAS, BERANI, DAN LOYAL MEMBELA ANGGOTA, NAMUN TETAP LEMBUT DAN MENGANDALKAN TUHAN

Peraturan Perundang-Undangan

Doc. Ilustrasi kolase suasana konferensi pers Kejaksaan Agung RI dan kemunculan publik Nadiem Makarim, dikaitkan dengan dugaan perencanaan proyek Chromebook melalui grup WhatsApp “Mas Menteri Kortim” yang terbentuk sebelum pelantikannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (Ilustrai: NR – kawanjarinews.com).

Grup WhatsApp “Mas Menteri Kortim” Terbentuk Sebelum Nadiem Dilantik, Penyidik Telusuri Dugaan Perencanaan Dini Proyek Chromebook

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Kriminalitas, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital|25 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Penyelidikan terhadap proyek pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,3

banner 400x130

Doc. Ilustrasi bertema “Pajak Karbon dan Tantangan Transisi Energi Indonesia” menyoroti urgensi dan kompleksitas penerapan pajak karbon di tengah upaya pemerintah membangun ekosistem transisi energi hijau. Tampak dalam gambar berbagai simbol emisi karbon, energi fosil, serta senyawa hidrokarbon yang menggambarkan keterkaitan antara aktivitas industri dan perubahan iklim. Sosok Yulianto Kiswocahyono, SE, SH, BKP, konsultan pajak, turut ditampilkan sebagai narasumber yang menegaskan pentingnya desain kebijakan pajak karbon yang matang dan adil. (Ilustrasi – Eko Wahyu - kawanjarinews.com.).

Pajak Karbon dan Tantangan Transisi Energi Indonesia

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|25 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 25 Juli 2025 – Meskipun regulasi mengenai pajak karbon

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang konsultan pajak yang memberikan penjelasan terkait isu pajak amplop pernikahan. Dalam wawancara tersebut, Yulianto menegaskan bahwa pemberian uang dalam acara pernikahan atau hajatan, seperti amplop kondangan, tidak dikenakan pajak, karena tidak memenuhi kriteria objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Ia mengungkapkan bahwa pemberian tersebut bersifat insidental dan pribadi, sehingga tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang berulang. Yulianto juga mengapresiasi klarifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menghindari kesalahpahaman publik terkait isu ini. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Amplop Pernikahan Kena Pajak? Begini Penjelasan DJP

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|24 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 24 Juli 2025 – Isu rencana pengenaan pajak terhadap

Doc. Gita Kusuma Mega Putra (kanan), salah satu pendamping hukum dalam kasus dugaan pengancaman pembunuhan dan kepemilikan senjata tajam, berada di salah satu ruangan kantor kepolisian saat melakukan koordinasi terkait perkembangan proses hukum. (Foto: FERADI WPI Official).

Kasus Pengancaman Usmawan Kembali Bergulir, Polres Sumenep Lanjutkan Proses Penyidikan

Hukum, Advokasi, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Kriminalitas, Organisasi Hukum & Advokat, Peraturan Perundang-Undangan|24 Juli 202524 Juli 2025

kawanjarinews.com – Sumenep, 24 Juli 2025 – Setelah lebih dari setahun berjalan

Doc. Suasana sidang gugatan perkara perdata Nomor 446/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tampak hakim ketua memimpin jalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan kehadiran para pihak. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Ketidakhadiran Tergugat Warnai Sidang Gugatan CV Rose Selular di PN Jakarta Pusat

Kasus Pengadilan, Etika & Profesionalisme Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|23 Juli 2025

Jakarta, 23 Juli 2025 — Sidang perdana perkara perdata dengan nomor perkara

Doc. Jokowi dan kuasa hukumnya tiba di Polresta Surakarta untuk pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah. (NR – kawanjarinews.com).

Kasus Dugaan Ijazah Palsu, Jokowi Diperiksa di Polresta Surakarta sebagai Pelapor

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan|23 Juli 2025

kawanjarinews.com – Pemeriksaan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait

Doc. Gambar ini secara visual merepresentasikan momentum penting dalam kasus yang sedang menuai perhatian publik. Dalam foto terlihat kelompok pelapor, disertai dengan dokumentasi akademik yang ditekankan. Hal ini mencerminkan intensitas debat dan investigasi terkait integritas akademik serta reputasi institusi UGM. (NR – kawanjarinews.com).

Alumni UGM dan Ahli Digital Forensik Laporkan Presiden Ke- 7 Jokowi Terkait Dugaan Informasi Tidak Akurat Mengenai Riwayat Akademik

Hukum, Sosial & Lingkungan, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Nasional, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Inovasi|23 Juli 2025

kawanjarinews.com — Sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama seorang ahli digital forensik,

Doc. Nadiem Makarim bersama sejumlah pihak terkait dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kejaksaan Agung menyatakan masih mendalami bukti sebelum menetapkan tersangka. (NR – kawanjarinews.com).

Nadiem Makarim Belum Ditetapkan Tersangka dalam Kasus Korupsi Chromebook, Kejagung Masih Dalami Bukti

Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Kriminalitas, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan|23 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem

Doc. Sejumlah pengemudi ojek online melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi berlangsung ricuh saat massa menyalakan flare dan mendapat respons tegas dari aparat kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap potongan biaya aplikasi yang dinilai memberatkan. Foto ini digunakan semata-mata untuk mendukung materi pemberitaan dan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun. (NR – kawanjarinews.com).

Aksi Unjuk Rasa Pengendara Ojek Online di Jakarta Pusat Berujung Ricuh

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM, Otomotif & Energi, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital, Teknologi & Inovasi, Transportasi & Infrastruktur|22 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh pengendara ojek

Doc. Konferensi pers Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat mengumumkan penetapan delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit fiktif kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,88 triliun. (Foto: tangkapan layar/MetroTV – Desain: NR – kawanjarinews.com).

Kejagung Tetapkan 8 Tersangka Baru dalam Kasus Kredit Fiktif PT Sritex, Kerugian Negara Capai Rp1,88 Triliun

Kasus Pengadilan, Ekonomi dan Bisnis, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kriminalitas, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|22 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG) kembali mengumumkan perkembangan

Sebelumnya
1
…
10
11
12
13
14
…
21
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.