banner 1080x250

Doc. Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI sekaligus Ketua PBH FERADI WPI Advokat dan Paralegal DPC Kota Semarang, Sukindar, S.H., C.MDF., C.PFW., C.JKJ., C.FTAX. (kanan), berfoto bersama Andre Riyanto, S.H. (kiri), anggota FERADI WPI asal Cirebon, usai kegiatan silaturahmi di Kantor PBH FERADI WPI DPC Kota Semarang, Perumahan Indopermai, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Minggu (2/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi organisasi serta penguatan komitmen dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Silaturahmi FERADI WPI Perkuat Sinergi Advokat dan Paralegal, PBH DPC Kota Semarang Siap Tingkatkan Layanan Bantuan Hukum

Doc. Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan kepada Andri Kurnia, S.E., S.H., usai pelantikan sebagai Ketua DPC FERADI WPI Kabupaten Subang dalam rangkaian Pelantikan Pengurus DPC FERADI WPI se-Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (31/7/2026). Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya masa kepengurusan DPC FERADI WPI Kabupaten Subang periode 2026–2031.

Andri Kurnia Nahkodai DPC FERADI WPI Kabupaten Subang, Siapkan Program Bantuan Hukum Gratis dan Penguatan Profesionalisme Advokat

Doc. Ketua Umum sekaligus Pendiri FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., memberikan keterangan kepada awak media usai Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Dalam wawancara tersebut, Donny menyampaikan bahwa konsolidasi nasional menghasilkan penguatan tim pendamping hukum Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun dan Tjiauw Eng dengan bergabungnya 35 advokat, serta menegaskan pentingnya koordinasi, profesionalisme, dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Donny Andretti: Konsolidasi Nasional FERADI WPI Perkuat Pendampingan Hukum Fam Fuk Tjhong/Uun dengan Keterlibatan 35 Advokat

Doc. Ketua Tim Advokasi FERADI WPI, Revan Pratama Wijaya, S.H., saat memberikan keterangan kepada wartawan usai kegiatan Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, Revan menyampaikan bahwa konsolidasi nasional menjadi momentum penguatan koordinasi organisasi dalam pendampingan hukum terhadap Wakil Ketua Umum FERADI WPI, Fam Fuk Tjhong alias Uun, serta memastikan seluruh langkah advokasi berjalan secara profesional sesuai koridor hukum yang berlaku.

Revan Pratama Wijaya: Konsolidasi Nasional FERADI WPI Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum Perkara Fam Fuk Tjhong/Uun

Doc. Ketua DPD FERADI WPI Provinsi Banten, Adv. Cecilia Natasya Tionardi, S.E., S.H., M.H., memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Dalam wawancara tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme tim advokasi, menghormati independensi penyidik, serta mengawal proses pendampingan hukum Fam Fuk Tjhong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Ketua DPD FERADI WPI Banten Tekankan Profesionalisme Tim Advokasi dalam Mengawal Perkara Fam Fuk Tjhong/Uun

Pemerintahan Desa

Doc. Ilustrasi suasana pasar desa dalam skema Koperasi Desa Merah Putih. Program ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat desa dan kalangan ahli kebijakan publik. Pemerintah menyebutnya sebagai langkah membangun ekonomi rakyat dari bawah, namun sejumlah pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap otonomi desa dan ketahanan usaha lokal. Catatan: Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Program Koperasi Desa Merah Putih Tuai Pro-Kontra: Janji Ekonomi Rakyat atau Ancaman Otonomi Desa?

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Ekonomi & UMKM Desa, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa, Peraturan Perundang-Undangan|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Pemerintah tengah menggencarkan program pembentukan 80.000 Koperasi Desa

banner 400x130

Doc. Salah satu perangkat Kalurahan Sumberharjo memberikan sambutan dalam rapat pembentukan Susunan Personalia Tim Pembina Posyandu Kalurahan Sumberharjo masa bakti 2025–2030 yang berlangsung di ruang rapat kalurahan. (Foto Dokumentasi: Filemon Gunawan).

Pembentukan Susunan Personalia Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Sumberharjo Masa Bakti 2025–2030

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Pemerintahan Desa|10 Juni 2025

kawanjarinews.com – Sumberharjo, 10 Juni 2025 – Pemerintah Kalurahan Sumberharjo melaksanakan rapat

Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merefleksikan potensi kolusi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyimpangan anggaran desa, termasuk proyek fiktif dan pengesahan anggaran tanpa pengawasan. Dalam Undang-Undang bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga menjadi kunci utama mencegah korupsi dan menjaga integritas pemerintahan desa. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Jika BPD Diduga Sekongkol dengan Kepala Desa, Siapa Lagi yang Bisa Warga Percaya?

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Editorial, Hukum, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|11 Mei 202511 Mei 2025

EDITORIAL | KAWANJARINEWS.COM Oleh Redaksi kawanjarinews.com Jakarta, 11 Mei 2025 – Badan

Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merepresentasikan prinsip bahwa perangkat desa wajib tunduk pada hukum dan warga memiliki hak serta kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya larangan-larangan dalam Pasal 51, penting bagi seluruh elemen desa untuk menjaga integritas, netralitas, dan akuntabilitas. Penyalahgunaan wewenang, keterlibatan dalam politik praktis, serta tindakan diskriminatif adalah pelanggaran serius yang harus dilawan. Melalui ilustrasi ini, masyarakat diajak untuk tidak diam melihat pelanggaran, melainkan melapor, mengawasi, dan terlibat aktif dalam proses pembangunan desa yang bersih dan adil demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh warga. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Perangkat Desa Harus Tunduk pada Hukum, Warga Jangan Diam Bila Melihat Pelanggaran

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Editorial, Hukum, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|11 Mei 2025

EDITORIAL | KAWANJARINEWS.COM Oleh Redaksi kawanjarinews.com Jakarta, 11 Mei 2025 – Pemerintahan

Doc. Kondisi Embung Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp475 juta dari Dana Desa Tahun 2024. Meski proyek tahap pertama diklaim telah rampung, aliran air ke lahan pertanian belum berjalan optimal, memicu sorotan publik terhadap efektivitas dan transparansi anggaran. (Foto Dokumentasi: Muh. Ismail).

Embung Kaduagung Dipertanyakan, Kerabat Kades: “Transparansi Bukan Buka-Bukaan Dokumen”

Investigasi & Opini, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Infrastruktur & Teknologi Desa, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|24 April 2025

kawanjarinews.com – Kuningan, Jawa Barat – Proyek pembangunan embung di Desa Kaduagung,

Doc. Tangkapan layar Surat Susulan Permohonan Wawancara Tertulis Nomor: 009/Red-KJN/IV/2025 yang dikirimkan oleh Redaksi Kawanjarinews.com kepada Kepala Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada jawaban tertulis dari pihak pemerintah desa. (Foto Dokumentasi: kawanjarinews.com).

Surat Susulan Permohonan Wawancara Tertulis Terkait Proyek Embung Belum Direspons Kepala Desa Kaduagung

Editorial, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Infrastruktur & Teknologi Desa, Investigasi & Opini, Pemerintahan Desa|24 April 2025

kawanjarinews.com – Redaksi Kawanjarinews.com kembali mengirimkan Surat Susulan Permohonan Wawancara Tertulis kepada

Doc. Embung Desa di Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang dikeluhkan warga karena belum memberikan manfaat optimal. Warga berharap proyek senilai Rp 475.257.000 ini dapat segera difungsikan untuk irigasi pertanian agar lahan mereka tidak mengalami kekeringan. (Foto Dokumentasi: Muh. Ismail).

Embung Kaduagung Masih Tahap Satu: Desa Klarifikasi Swadaya, Warga Minta Keterbukaan

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Editorial, Infrastruktur & Teknologi Desa, Investigasi & Eksklusif, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|13 April 202513 April 2025

Kawanjarinews.com – Kuningan, Jawa Barat – Proyek pembangunan embung di Desa Kaduagung,

Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merepresentasikan isu proyek fiktif di desa, yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan desa. Dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa menjadi hal yang mutlak. Proyek fiktif, seperti pembangunan yang tidak dilaksanakan atau pengadaan barang yang tidak ada, merupakan bentuk penyimpangan anggaran yang dapat diproses secara hukum. Pengawasan masyarakat, peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta keterlibatan warga dalam Musyawarah Desa menjadi kunci dalam mencegah praktik korupsi di tingkat desa. Ilustrasi ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli, aktif, dan kritis dalam mengawal pembangunan desa agar tetap berintegritas dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. (Doc. NR).

Apa Itu Proyek Fiktif di Desa? Kenali Modus, Dampak, dan Cara Mengawasinya

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Hukum, Konflik & Permasalahan Desa, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|9 April 2025

kawanjarinews.com — Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua

Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merepresentasikan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi guna meningkatkan mobilitas dan keterhubungan antarwilayah desa. Sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023, penggunaan Dana Desa dapat diarahkan untuk membangun jalan desa, jembatan, perahu, dermaga apung, hingga fasilitas pendukung transportasi lainnya. Upaya ini merupakan bagian dari strategi percepatan pencapaian SDGs Desa, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Desa secara partisipatif dan transparan, serta wajib mengedepankan prinsip Padat Karya Tunai demi menggerakkan ekonomi masyarakat desa. (Doc. NR).

Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Sarana Transportasi: Membuka Akses, Meningkatkan Mobilitas, dan Mendorong Kemajuan Desa

Dana Desa & Anggaran, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Infrastruktur & Teknologi Desa, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|9 April 2025

kawanjarinews.com — Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Doc. Gerbang masuk Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan (siang hari), dengan latar belakang jembatan yang menjadi sorotan warga terkait minimnya penerangan jalan. Warga berharap pemerintah segera menangani permasalahan ini demi keselamatan bersama. (Kuningan, Jawa Barat, 4/4/2025 – Foto Dokumentasi: Muh. Ismail).

Warga Kaduagung Pertanyakan Fungsi dan Pemeliharaan Lampu PJU yang Diduga Tidak Optimal

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Infrastruktur & Teknologi Desa, Pemerintahan Desa|4 April 2025

kawanjarinews.com – Kuningan, Jawa Barat, 4 April 2025 — Sejumlah warga di

Sebelumnya
1
…
3
4
5
6
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.