banner 1080x250

TIM HUKUM DPP FERADI WPI KAWAL SIDANG PERKARA 93/PDT.G/2026/PN KDL* *HARI INI SELASA, 10 NOVEMBER 2026 – SIDANG DITUNDA, DILANJUTKAN SELASA DEPAN 17 NOVEMBER 2026 AGENDA SAKSI

SUKINDAR, S.H., WAKETUM DPP FERADI WPI BERSAMA KELUARGA BESAR MBAH NO SEMARANG, KANDANG INGKUNG SEMARANG – KELUARGA KUAT, FERADI WPI KUAT!

Doc. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, H. Ossy Dermawan, bersama mahasiswa dan perwakilan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta berfoto bersama usai audiensi dan pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut membahas edukasi hukum pertanahan, termasuk pendaftaran tanah, PTSL, sertifikat elektronik, dan prosedur administrasi pertanahan sebagai bekal mahasiswa sebelum melaksanakan KKN di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang.

Mahasiswa FH Universitas Mpu Tantular Audiensi dengan Wamen ATR/BPN, Bahas Edukasi Hukum Pertanahan

Ilustrasi suasana dugaan perselisihan antara Yoshua Rivaldo, Sekretaris Jenderal V FERADI WPI, dengan pihak keamanan di area Classic Club & Terminal 2, Jakarta Pusat. Ilustrasi ini menggambarkan dugaan perlakuan kasar, persoalan pembayaran menggunakan uang elektronik, serta langkah hukum yang akan ditempuh Yoshua bersama tim kuasa hukum FERADI WPI dan Firma Hukum Subur Jaya

Sekjen V FERADI WPI Yoshua Rivaldo Mengaku Mengalami Dugaan Perlakuan Kasar di Classic Club & Terminal 2

DOC. Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.MD., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., tampak berdiri di posisi tengah bersama jajaran pengurus dan struktur organisasi FERADI WPI. Dokumentasi ini menggambarkan kebersamaan, soliditas, dan semangat persaudaraan di antara pimpinan serta anggota dalam menjalankan roda organisasi. Di bawah kepemimpinan Donny Andretti, FERADI WPI terus mendorong penguatan organisasi, pembinaan anggota, pendampingan hukum, dan pengabdian kepada masyarakat.

DONNY ANDRETTI, KETUA UMUM FERADI WPI: TEGAS, BERANI, DAN LOYAL MEMBELA ANGGOTA, NAMUN TETAP LEMBUT DAN MENGANDALKAN TUHAN

Pemerintah dan Politik

Doc. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI terkait usulan pagu anggaran BGN Tahun Anggaran 2027, Kamis (3/9/2026). Tangkapan layar dokumen di latar belakang menunjukkan usulan pagu anggaran BGN sebesar Rp240,201 triliun, dengan alokasi Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp232,876 triliun.

BGN Usulkan Anggaran Rp240,2 Triliun untuk Program 2027

Nasional, Kebijakan & Program Pangan, Pemerintah dan Politik, Pendidikan|4 September 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan anggaran sebesar Rp240,201

banner 400x130

Doc. Foto ilustrasi tabung LPG 3 kg di tengah aktivitas distribusi, dengan tampilan data penerima manfaat pada perangkat digital sebagai simbol rencana penyaluran subsidi berbasis data desil dalam DTSEN. Foto ilustrasi/KawanJariNews.com.

Pemerintah Siapkan Skema Baru LPG 3 Kg Berbasis Data Desil DTSEN

Nasional, Pemerintah dan Politik|4 September 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran Liquefied Petroleum

Mengenal Desil dalam DTSEN: Apa Artinya dan Bagaimana Menentukan Kelompok Kesejahteraan?

Nasional, Pemerintah dan Politik|15 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Istilah desil semakin banyak dibicarakan seiring pemanfaatan Data

Doc. Ilustrasi ini menunjukkan proses mandiri pengecekan status kesejahteraan keluarga atau 'desil' melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (cekbansos.kemensos.go.id). Seorang warga sedang mengakses sistem dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP untuk mengetahui peringkat kesejahteraan mereka dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pada layar laptop terlihat grafik "Skala Kesejahteraan Desil DTSEN" yang membagi keluarga ke dalam 10 kelompok, mulai dari Desil 1 (10% terbawah) hingga Desil 10 (10% tertinggi), yang menjadi acuan pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Cara Mengecek Status Desil di Cek Bansos Kemensos, Simak Langkah-Langkahnya

Nasional, Pemerintah dan Politik|15 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Masyarakat dapat mengecek status desil keluarga secara mandiri

Doc. Infografis ini mengilustrasikan rencana Pemerintah untuk melakukan kajian teknis terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan kesejahteraan desil 9 dan desil 10. Gambar tersebut menunjukkan seorang petugas (kanan) yang tengah melakukan pendataan dan verifikasi, dengan simbol silang merah yang secara visual menekankan bahwa kelompok Desil 9–10 akan menjadi target pembatasan, sementara masyarakat di desil 1–8 (ditandai dengan simbol panah hijau) tetap dapat mengakses subsidi. Kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian oleh Kementerian ESDM dan Keuangan, dengan target implementasi bertahap mulai beberapa bulan mendatang. (ilstrasi:KawanJariNews.com).

Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10, Implementasi Ditargetkan Bertahap

Nasional, Otomotif & Energi, Pemerintah dan Politik, Transportasi & Infrastruktur|15 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pemerintah tengah mengkaji mekanisme pembatasan subsidi bahan bakar

Doc. Suasana saat pembukaan rapat pembahasan agenda legislasi DPR RI, yang diikuti pimpinan dan anggota DPR RI bersama pihak terkait. Rapat menjadi bagian dari tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Legislasi DPR 2025–2026: Partisipasi Publik Diperluas, Puluhan RUU Masuk Tahap Pembahasan

Nasional, Pemerintah dan Politik|15 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI sepanjang Tahun Sidang

Doc. Revan Pratama Wijaya Soroti LHP BK DPRD Lebak Terkait Kasus Uun Foto komposit ini menampilkan Revan Pratama Wijaya, Ketua Tim Advokasi Fam Fuk Tjhong (Pak Uun), memberikan tanggapan kepada awak media. Di latar belakang, terlihat dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak yang menjadi pokok sorotannya terkait perkara penculikan dan pengeroyokan. Revan menekankan bahwa meskipun LHP BK telah keluar, proses hukum di kepolisian masih terus berjalan. Foto/Ilustrasi: KawanJariNews.com

Revan Pratama Wijaya Soroti Frasa dalam LHP BK DPRD Lebak Terkait Perkara Fam Fuk Tjhong alias Uun, Tegaskan Pembuktian Pidana Tetap Ranah Penyidik

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Investigasi & Opini, Isu Sosial & HAM, Pemerintah dan Politik|9 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Ketua Tim Advokasi Fam Fuk Tjhong alias Pak

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, memberikan keterangan kepada awak media mengenai perkembangan penyidikan dugaan aliran dana sebesar 12.500 Dolar Singapura yang diduga berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana SGD12.500 dari Bupati Nonaktif Kuansing ke Pejabat Kementerian Kehutanan

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|6 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran dana

Doc. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan keterangan kepada awak media dalam briefing pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengklarifikasi isu besaran gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih serta menjelaskan skema pembiayaan program Kopdes dan kebijakan bantuan fiskal kepada pemerintah daerah.

Menkeu Bantah Isu Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta, Pemerintah Belum Tetapkan Besaran Remunerasi

Nasional, Ekonomi & UMKM Desa, Pemerintah dan Politik|6 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, membantah

Doc. Mantan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, berjalan keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye usai menjalani proses pemeriksaan. Momen tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara yang sedang disidik KPK.

KPK Bongkar Modus Dugaan Penyaluran Amplop untuk Menteri Kehutanan

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|28 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan modus penyaluran

Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
…
66
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.