banner 1080x250

Doc. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, H. Ossy Dermawan, bersama mahasiswa dan perwakilan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta berfoto bersama usai audiensi dan pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut membahas edukasi hukum pertanahan, termasuk pendaftaran tanah, PTSL, sertifikat elektronik, dan prosedur administrasi pertanahan sebagai bekal mahasiswa sebelum melaksanakan KKN di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang.

Mahasiswa FH Universitas Mpu Tantular Audiensi dengan Wamen ATR/BPN, Bahas Edukasi Hukum Pertanahan

Ilustrasi suasana dugaan perselisihan antara Yoshua Rivaldo, Sekretaris Jenderal V FERADI WPI, dengan pihak keamanan di area Classic Club & Terminal 2, Jakarta Pusat. Ilustrasi ini menggambarkan dugaan perlakuan kasar, persoalan pembayaran menggunakan uang elektronik, serta langkah hukum yang akan ditempuh Yoshua bersama tim kuasa hukum FERADI WPI dan Firma Hukum Subur Jaya

Sekjen V FERADI WPI Yoshua Rivaldo Mengaku Mengalami Dugaan Perlakuan Kasar di Classic Club & Terminal 2

DOC. Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.MD., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., tampak berdiri di posisi tengah bersama jajaran pengurus dan struktur organisasi FERADI WPI. Dokumentasi ini menggambarkan kebersamaan, soliditas, dan semangat persaudaraan di antara pimpinan serta anggota dalam menjalankan roda organisasi. Di bawah kepemimpinan Donny Andretti, FERADI WPI terus mendorong penguatan organisasi, pembinaan anggota, pendampingan hukum, dan pengabdian kepada masyarakat.

DONNY ANDRETTI, KETUA UMUM FERADI WPI: TEGAS, BERANI, DAN LOYAL MEMBELA ANGGOTA, NAMUN TETAP LEMBUT DAN MENGANDALKAN TUHAN

Doc. Yoshua Rivaldo (kiri), Sekretaris Jenderal V FERADI WPI, bersama Suwanto, S.H., M.H. (kanan), salah satu kuasa hukumnya dari tim Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan, saat memberikan keterangan terkait dugaan perlakuan kasar yang dialaminya di area Classic Club & Terminal 2, Jakarta Pusat.

Sekjen V FERADI WPI Yoshua Rivaldo Mengaku Mengalami Perlakuan Kasar di Classic Club & Terminal 2

Doc. Ilustrasi visual organisasi FERADI WPI (Organisasi Advokat dan Paralegal) yang menggambarkan kegiatan pengembangan kapasitas anggota melalui pendidikan dan pelatihan hukum, pembelajaran profesi secara daring, serta penguatan kompetensi di bidang hukum. Visual ini menampilkan simbol keadilan, suasana pelatihan, pertemuan virtual, dan atribut akademik sebagai representasi program FERADI WPI dalam mendukung pendidikan advokat dan paralegal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas kontribusi organisasi dalam pendampingan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

FERADI WPI: Organisasi Advokat dan Paralegal yang Berani, Loyal, dan Tulus dalam Pengabdian

Hukum

Doc. Ilustrasi ini menggambarkan batas tipis antara hak menagih utang yang bersifat perdata dengan tindakan pelanggaran hukum. KUHP 2023 menegaskan bahwa cara penagihan yang melibatkan pemaksaan masuk ke rumah tanpa izin, ancaman kekerasan, atau intimidasi psikologis dapat mengubah sengketa utang menjadi delik pidana. (ilustrasi: NR).

Memahami Batas Hukum Penagihan Utang dalam KUHP 2023: Edukasi Publik agar Tidak Bergeser ke Ranah Pidana

Hukum, Editorial, Ekonomi dan Bisnis|15 Februari 2026

KawanJariNews.com – Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa sejumlah

banner 400x130

Doc. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, advokat dan konsultan pajak senior sekaligus Ketua Komite Tetap Fiskal KADIN Jawa Timur, saat memberikan keterangan terkait rencana pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. (Foto: Eko Wahyu).

Pandangan Yulianto Kiswocahyono tentang Pengalihan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung

Hukum|13 Februari 2026

KawanJariNews.com – Kementerian Keuangan Republik Indonesia tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres)

Dco. Kolase foto: Sisi kiri Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Sisi kanan mantan Bupati Pati, Sudewo, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Catatan: Foto ini merupakan ilustrasi pemberitaan dan bukan diambil pada saat Asep Guntur Rahayu menyampaikan penjelasan terkait perkara tersebut. (NR).

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan 18 Anggota DPR dalam Perkara Korupsi Eks Bupati Pati

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Kriminalitas, Pemerintah dan Politik|13 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mendalami dugaan

Doc. Ilustrasi ini menggambarkan kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi di Indonesia, berlandaskan konstitusi dan UU Pers. Penulis berita perempuan mewakili peran jurnalistik dalam mencari dan mengolah informasi. Simbol timbangan dengan tumpukan berita menunjukkan pentingnya tanggung jawab, akurasi, dan kode etik. Masyarakat membaca berita menggambarkan peran pers dalam pendidikan publik dan kedaulatan rakyat. Cahaya senter menyoroti akuntabilitas dan kontrol publik, menegaskan bahwa pers harus transparan dan siap dievaluasi. (Ilustrasi: NR).

Di Antara Fakta dan Tanggung Jawab: Memahami Mandat Konstitusional Pers

Hukum|11 Februari 2026

KawanJarinews.com – Kemerdekaan pers di Indonesia bukan sekadar prinsip normatif, melainkan mandat

Doc. Advokat Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, praktisi hukum sekaligus Ketua Komite Tetap Fiskal KADIN Jawa Timur, saat memberikan keterangan terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang penertiban tanah telantar. (Foto; Eko Wahyu).

Pemerintah Berlakukan PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Tanah Telantar, Penerapannya Diminta Dilakukan Hati-hati

Hukum|3 Februari 2026

KawanJariNews.com – Surabaya, Selasa (3/2/2026) — Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah

Doc. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menyampaikan keterangan pers terkait pendalaman dugaan penyimpangan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024, yang menjadi perhatian publik karena menyangkut kebijakan alokasi haji reguler dan haji khusus. (Sumber Foto: Zatera id).

Jubir KPK: Pembagian Kuota Haji Tambahan 2024 Masih Didalami

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional|18 Januari 2026

KawanJariNews.com – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kebijakan pembagian

Doc. Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Foto digunakan sebagai ilustrasi dalam pemberitaan terkait proses hukum yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seluruh pihak tetap menjunjung asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. (Sumber Foto: Zatera id).

KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|18 Januari 2026

KawanJariNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Republik

Doc. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, konsultan pajak sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jawa Timur, saat memberikan pandangan terkait penetapan PERMA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. (Foto: Eko Wahyu).

MA Tetapkan PERMA 3/2025 tentang Penanganan Pidana Pajak

Hukum|2 Januari 2026

KawanJariNews.com – Surabaya, 2 Januari 2026 – Mahkamah Agung resmi menetapkan Peraturan

Doc. Tangkapan layar suasana pelaksanaan PKPA dan UPA Batch 1 FERADI WPI DPD Jakarta Raya bersama Universitas Mpu Tantular yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada 20–21, 27–28, dan 29 Desember 2025. Terlihat peserta, pemateri, dan panitia mengikuti rangkaian kegiatan secara virtual. (Foto: FERADI WPI Official).

FERADI WPI DPD Jakarta Sukses Selenggarakan PKPA dan UPA Batch 1 Bersama Universitas Mpu Tantular

Pendidikan, Hukum, Organisasi Hukum & Advokat|30 Desember 2025

KawanJariNews.com – Jakarta — FERADI WPI DPD Jakarta Raya berhasil menyelenggarakan Pendidikan

Doc. Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra berdiskusi dengan Kepala BNPB dalam sebuah pertemuan terkait pembahasan mekanisme penugasan pejabat di lingkungan penanganan bencana. (NR).

MK Soroti Mekanisme Seleksi Perwira TNI dan Pernyataan BNPB Terkait Respons Bencana

Hukum, Bencana & Lingkungan, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan|9 Desember 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 9 Desember 2025 – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi

Sebelumnya
1
…
45
46
47
48
49
…
72
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.