banner 1080x250

Doc. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, H. Ossy Dermawan, bersama mahasiswa dan perwakilan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta berfoto bersama usai audiensi dan pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut membahas edukasi hukum pertanahan, termasuk pendaftaran tanah, PTSL, sertifikat elektronik, dan prosedur administrasi pertanahan sebagai bekal mahasiswa sebelum melaksanakan KKN di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang.

Mahasiswa FH Universitas Mpu Tantular Audiensi dengan Wamen ATR/BPN, Bahas Edukasi Hukum Pertanahan

Ilustrasi suasana dugaan perselisihan antara Yoshua Rivaldo, Sekretaris Jenderal V FERADI WPI, dengan pihak keamanan di area Classic Club & Terminal 2, Jakarta Pusat. Ilustrasi ini menggambarkan dugaan perlakuan kasar, persoalan pembayaran menggunakan uang elektronik, serta langkah hukum yang akan ditempuh Yoshua bersama tim kuasa hukum FERADI WPI dan Firma Hukum Subur Jaya

Sekjen V FERADI WPI Yoshua Rivaldo Mengaku Mengalami Dugaan Perlakuan Kasar di Classic Club & Terminal 2

DOC. Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.MD., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., tampak berdiri di posisi tengah bersama jajaran pengurus dan struktur organisasi FERADI WPI. Dokumentasi ini menggambarkan kebersamaan, soliditas, dan semangat persaudaraan di antara pimpinan serta anggota dalam menjalankan roda organisasi. Di bawah kepemimpinan Donny Andretti, FERADI WPI terus mendorong penguatan organisasi, pembinaan anggota, pendampingan hukum, dan pengabdian kepada masyarakat.

DONNY ANDRETTI, KETUA UMUM FERADI WPI: TEGAS, BERANI, DAN LOYAL MEMBELA ANGGOTA, NAMUN TETAP LEMBUT DAN MENGANDALKAN TUHAN

Doc. Yoshua Rivaldo (kiri), Sekretaris Jenderal V FERADI WPI, bersama Suwanto, S.H., M.H. (kanan), salah satu kuasa hukumnya dari tim Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan, saat memberikan keterangan terkait dugaan perlakuan kasar yang dialaminya di area Classic Club & Terminal 2, Jakarta Pusat.

Sekjen V FERADI WPI Yoshua Rivaldo Mengaku Mengalami Perlakuan Kasar di Classic Club & Terminal 2

Doc. Ilustrasi visual organisasi FERADI WPI (Organisasi Advokat dan Paralegal) yang menggambarkan kegiatan pengembangan kapasitas anggota melalui pendidikan dan pelatihan hukum, pembelajaran profesi secara daring, serta penguatan kompetensi di bidang hukum. Visual ini menampilkan simbol keadilan, suasana pelatihan, pertemuan virtual, dan atribut akademik sebagai representasi program FERADI WPI dalam mendukung pendidikan advokat dan paralegal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas kontribusi organisasi dalam pendampingan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

FERADI WPI: Organisasi Advokat dan Paralegal yang Berani, Loyal, dan Tulus dalam Pengabdian

Hukum, Sosial & Lingkungan

Doc. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto (kanan) saat mengikuti pertemuan virtual bersama jajaran pejabat dan gubernur dari Istana Jakarta, membahas penetapan empat pulau yang secara administratif masuk ke wilayah Provinsi Aceh. Dalam pertemuan yang dilakukan secara daring tersebut, disepakati pembaruan kesepakatan yang ditegaskan melalui dokumen lama keputusan Mendagri. (Sumber Foto: Tangkapan layar dari kanal YouTube Sekretariat Presiden).

Presiden Prabowo Putuskan Empat Pulau Masuk Wilayah Provinsi Aceh: Tegaskan Komitmen NKRI dan Transparansi Publik

Pemerintah dan Politik, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Peraturan Perundang-Undangan|17 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 17 Juni 2025 — Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi

banner 400x130

Doc. Foto Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Aceh, Nasir Djamil (kiri), dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya (kanan), digunakan sebagai ilustrasi dalam pemberitaan terkait polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah Aceh meminta revisi keputusan, sementara Kemendagri menyatakan akan melakukan kaji ulang secara komprehensif. (Foto: NR - kawanjarinews.com).

Sengketa Empat Pulau: Aceh Minta Revisi, Kemendagri Lakukan Kaji Ulang Komprehensif

Pemerintah dan Politik, Hukum, Sosial & Lingkungan|17 Juni 2025

Jakarta – Sengketa tapal batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Doc. Ilustrasi polemik penetapan empat pulau di perbatasan Aceh–Sumatera Utara. Tampak dalam gambar Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, dan anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan pertemuan aktual terkait isu penetapan wilayah administratif tersebut. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Empat Pulau Ditetapkan Masuk Sumut, Wakil Aceh: Keputusan Ini Tidak Dapat Diterima

Pemerintah dan Politik, Hukum, Sosial & Lingkungan|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)

Doc. Ilustrasi sengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara. Foto dalam gambar menampilkan Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Aceh. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan peristiwa atau pertemuan aktual terkait sengketa empat pulau. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Sengketa Empat Pulau Tak Kunjung Usai, Aceh dan Sumut Masih Bertolak Belakang

Pemerintah dan Politik, Hukum, Sosial & Lingkungan|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Polemik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera

Doc. Ilustrasi menampilkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Bupati Raja Ampat Orioo Iriano Burdang, dan Anggota DPR RI Mulyadi dalam sorotan isu strategis pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Gambar latar menunjukkan lanskap hutan dan bekas tambang sebagai simbol tarik-menarik antara eksploitasi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. . (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Gubernur Papua Barat Daya Klarifikasi Isu Tambang Nikel, Dorong Moratorium dan Penataan Tata Ruang Raja Ampat

Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan, Pariwisata Berkelanjutan, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Isu lingkungan yang mencuat akibat aktivitas pertambangan nikel

Doc. Menteri Sekretaris Negara (MENSESNEG) Prasetyo Hadi (tengah) menyampaikan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin usaha pertambangan milik empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025), didampingi sejumlah menteri dan pejabat terkait. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Catatan: Gambar ini bersifat ilustratif dan tidak selalu mencerminkan lokasi atau kejadian secara faktual. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Pemerintah Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Mensesneg: Arahan Langsung Presiden Prabowo

Pemerintah dan Politik, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan, Pariwisata Berkelanjutan|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Pemerintah secara resmi mencabut izin usaha pertambangan milik

Doc. Foto area tambang nikel di Raja Ampat yang memicu sorotan publik. Greenpeace Indonesia menyoroti aktivitas tiga perusahaan PT Gak Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, dan PTKWI Sejahtera Mining karena diduga menyebabkan kerusakan lingkungan. (Sumber Foto Dokumentasi: Greenpeace).

Ini Daftar Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat yang Disorot Publik

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan|8 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Aktivitas penambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua,

Doc. Cerobong asap PLTU batu bara di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, tampak mengepulkan emisi ke udara. Aktivitas industri nikel di kawasan ini menjadi sorotan dalam laporan biomonitoring Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako yang mengungkapkan tingginya kandungan logam berat di lingkungan dan tubuh warga sekitar. (Foto Dokumentasi: Nexus3 Foundation).

Biomonitoring Nexus3 dan Universitas Tadulako Ungkap Ancaman Logam Berat di Teluk Weda

Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kesehatan|8 Juni 2025

kawanjarinews.com — Hilirisasi industri nikel di Indonesia menunjukkan dua wajah yang kontras.

Doc. Ilustrasi kerusakan lingkungan akibat tambang nikel di Raja Ampat. Tampak Juru Kampanye Greenpeace Iqbal Damanik, Menteri Bahlil Lahadalia. Pada foto juga nampak anggota DPR Rico Sia yang turut menyuarakan penolakan terhadap tambang di kawasan konservasi. (Editor Foto – NR – kawanjarinews.com).

Eksploitasi Tambang Nikel Ancam Ekosistem dan Masyarakat Adat Raja Ampat

Isu Sosial & Lingkungan, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|8 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Keindahan gugusan pulau kecil yang membentuk Raja Ampat,

Doc. Foto ilustrasi. Greenpeace kritik keras tambang nikel di Raja Ampat. Tampak juru kampanye Greenpeace Iqbal Damanik dan Menteri Bahlil Lahadalia dalam polemik lingkungan hidup di Pulau Gag.(Editor Foto – NR – kawanjarinews.com).

Greenpeace Kritik Eksploitasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas

Isu Sosial & Lingkungan, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|8 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Greenpeace Indonesia melayangkan kritik keras terhadap aktivitas industri

Sebelumnya
1
…
115
116
117
118
119
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.