banner 1080x250

Doc. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, H. Ossy Dermawan, bersama mahasiswa dan perwakilan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta berfoto bersama usai audiensi dan pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut membahas edukasi hukum pertanahan, termasuk pendaftaran tanah, PTSL, sertifikat elektronik, dan prosedur administrasi pertanahan sebagai bekal mahasiswa sebelum melaksanakan KKN di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang.

Mahasiswa FH Universitas Mpu Tantular Audiensi dengan Wamen ATR/BPN, Bahas Edukasi Hukum Pertanahan

Ilustrasi suasana dugaan perselisihan antara Yoshua Rivaldo, Sekretaris Jenderal V FERADI WPI, dengan pihak keamanan di area Classic Club & Terminal 2, Jakarta Pusat. Ilustrasi ini menggambarkan dugaan perlakuan kasar, persoalan pembayaran menggunakan uang elektronik, serta langkah hukum yang akan ditempuh Yoshua bersama tim kuasa hukum FERADI WPI dan Firma Hukum Subur Jaya

Sekjen V FERADI WPI Yoshua Rivaldo Mengaku Mengalami Dugaan Perlakuan Kasar di Classic Club & Terminal 2

DOC. Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.MD., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., tampak berdiri di posisi tengah bersama jajaran pengurus dan struktur organisasi FERADI WPI. Dokumentasi ini menggambarkan kebersamaan, soliditas, dan semangat persaudaraan di antara pimpinan serta anggota dalam menjalankan roda organisasi. Di bawah kepemimpinan Donny Andretti, FERADI WPI terus mendorong penguatan organisasi, pembinaan anggota, pendampingan hukum, dan pengabdian kepada masyarakat.

DONNY ANDRETTI, KETUA UMUM FERADI WPI: TEGAS, BERANI, DAN LOYAL MEMBELA ANGGOTA, NAMUN TETAP LEMBUT DAN MENGANDALKAN TUHAN

Doc. Yoshua Rivaldo (kiri), Sekretaris Jenderal V FERADI WPI, bersama Suwanto, S.H., M.H. (kanan), salah satu kuasa hukumnya dari tim Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan, saat memberikan keterangan terkait dugaan perlakuan kasar yang dialaminya di area Classic Club & Terminal 2, Jakarta Pusat.

Sekjen V FERADI WPI Yoshua Rivaldo Mengaku Mengalami Perlakuan Kasar di Classic Club & Terminal 2

Doc. Ilustrasi visual organisasi FERADI WPI (Organisasi Advokat dan Paralegal) yang menggambarkan kegiatan pengembangan kapasitas anggota melalui pendidikan dan pelatihan hukum, pembelajaran profesi secara daring, serta penguatan kompetensi di bidang hukum. Visual ini menampilkan simbol keadilan, suasana pelatihan, pertemuan virtual, dan atribut akademik sebagai representasi program FERADI WPI dalam mendukung pendidikan advokat dan paralegal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas kontribusi organisasi dalam pendampingan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

FERADI WPI: Organisasi Advokat dan Paralegal yang Berani, Loyal, dan Tulus dalam Pengabdian

Dana Desa & Anggaran

Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merefleksikan dinamika urbanisasi generasi muda desa yang kerap meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan di kota. Fenomena ini menimbulkan kerugian ganda bagi desa: hilangnya tenaga produktif sekaligus potensi ekonomi lokal. Dalam kerangka regulasi, seperti Permendes PDTT No. 7 Tahun 2023, Dana Desa seharusnya diarahkan untuk menciptakan program produktif, memperkuat BUMDes, serta membuka lapangan kerja bagi generasi muda agar desa tetap hidup, mandiri, dan berdaya saing. (NR | KawanJariNews.com).

Menghadang Urbanisasi: Desa dan Generasi Muda Butuh Strategi Produktif

Editorial, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintahan Desa|21 September 2025

KawanJariNews.com – (Editorial) – Fenomena urbanisasi yang semakin meningkat telah menjadi ancaman

banner 400x130

Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merefleksikan isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa 2025, termasuk potensi penyalahgunaan anggaran serta lemahnya keterlibatan warga dalam proses musyawarah desa. Dalam regulasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan pilar utama untuk mencegah penyelewengan serta memastikan pembangunan desa berjalan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang. (NR - KawanJariNews.com).

Transparansi Dana Desa 2025 – Menguji Efektivitas UU KIP dan Mekanisme Akuntabilitas

Editorial, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Infrastruktur & Teknologi Desa, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintahan Desa|21 September 2025

KawanJariNews.com – (Editorial) – Pengelolaan Dana Desa di tahun 2025 akan kembali

Doc. Ilustrasi sebuah Desa dan Infografis. Ilustrasi digunakan untuk melengkapi pemberitaan mengenai Dana Desa 2025 dan Implementasi UU Desa – Dari Tekstual ke Kontekstual. Gambar ini hanya merupakan ilustrasi untuk memperkuat konteks pemberitaan mengenai kebijakan Dana Desa, implementasi UU Desa, serta tantangan antara regulasi dan praktik di lapangan. (NR-KawanJariNews.com).

Dana Desa 2025 dan Implementasi UU Desa – Dari Tekstual ke Kontekstual

Editorial, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintahan Desa|21 September 202521 September 2025

KawanJariNews.com | (Editorial) – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang

Doc. Ilustrasi Breaking News Kawan Jari News tentang perbandingan Dana Desa tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN, pemerintah menetapkan total anggaran Dana Desa tetap Rp71 triliun, namun dengan perubahan signifikan pada prioritas penggunaan. Tahun 2025 menekankan pembangunan berkelanjutan, penurunan porsi BLT maksimal menjadi 15%, penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim, percepatan desa digital, pembangunan berbasis padat karya, hingga pelestarian budaya lokal. Strategi ini diharapkan memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. (NR – KawanJariNews.com).

Perbandingan Dana Desa 2024 dan 2025: Fokus Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dana Desa & Anggaran, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Pemerintahan Desa|21 September 2025

KawanJariNews.com – Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan

Doc. Sejumlah tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemuda turut serta dalam kegiatan gotong royong perbaikan jalan di tengah areal persawahan. Perbaikan jalan dilakukan manual dengan alat seadanya, mencerminkan semangat kebersamaan di tengah keterbatasan. (Foto: Soleh Hadi Mustofa).

Warga Desa Kendalsari dan Tegalsari Barat Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak Bertahun-Tahun

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Infrastruktur & Teknologi Desa, Isu Sosial & HAM, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa, Transportasi & Infrastruktur|8 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Pemalang, 8 Agustus 2025 – Masyarakat Desa Kendalsari dan Tegalsari

Doc. Ilustrasi aktivitas warga di sekitar toko koperasi dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Skema ini menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk CELIOS, yang mengingatkan pemerintah tentang potensi gagal bayar dan beban tambahan terhadap dana desa jika tidak disusun dengan matang dan partisipatif. Catatan: Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Evaluasi Skema Kopdes Merah Putih: CELIOS Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Gagal Bayar dan Beban ke Dana Desa

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Ekonomi & UMKM Desa, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa, Peraturan Perundang-Undangan|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Wacana pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih

Doc. Ilustrasi suasana pasar desa dalam skema Koperasi Desa Merah Putih. Program ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat desa dan kalangan ahli kebijakan publik. Pemerintah menyebutnya sebagai langkah membangun ekonomi rakyat dari bawah, namun sejumlah pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap otonomi desa dan ketahanan usaha lokal. Catatan: Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Program Koperasi Desa Merah Putih Tuai Pro-Kontra: Janji Ekonomi Rakyat atau Ancaman Otonomi Desa?

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Ekonomi & UMKM Desa, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa, Peraturan Perundang-Undangan|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Pemerintah tengah menggencarkan program pembentukan 80.000 Koperasi Desa

Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merefleksikan potensi kolusi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyimpangan anggaran desa, termasuk proyek fiktif dan pengesahan anggaran tanpa pengawasan. Dalam Undang-Undang bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga menjadi kunci utama mencegah korupsi dan menjaga integritas pemerintahan desa. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Jika BPD Diduga Sekongkol dengan Kepala Desa, Siapa Lagi yang Bisa Warga Percaya?

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Editorial, Hukum, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|11 Mei 202511 Mei 2025

EDITORIAL | KAWANJARINEWS.COM Oleh Redaksi kawanjarinews.com Jakarta, 11 Mei 2025 – Badan

Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merepresentasikan prinsip bahwa perangkat desa wajib tunduk pada hukum dan warga memiliki hak serta kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya larangan-larangan dalam Pasal 51, penting bagi seluruh elemen desa untuk menjaga integritas, netralitas, dan akuntabilitas. Penyalahgunaan wewenang, keterlibatan dalam politik praktis, serta tindakan diskriminatif adalah pelanggaran serius yang harus dilawan. Melalui ilustrasi ini, masyarakat diajak untuk tidak diam melihat pelanggaran, melainkan melapor, mengawasi, dan terlibat aktif dalam proses pembangunan desa yang bersih dan adil demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh warga. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Perangkat Desa Harus Tunduk pada Hukum, Warga Jangan Diam Bila Melihat Pelanggaran

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Editorial, Hukum, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|11 Mei 2025

EDITORIAL | KAWANJARINEWS.COM Oleh Redaksi kawanjarinews.com Jakarta, 11 Mei 2025 – Pemerintahan

Doc. Kondisi Embung Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp475 juta dari Dana Desa Tahun 2024. Meski proyek tahap pertama diklaim telah rampung, aliran air ke lahan pertanian belum berjalan optimal, memicu sorotan publik terhadap efektivitas dan transparansi anggaran. (Foto Dokumentasi: Muh. Ismail).

Embung Kaduagung Dipertanyakan, Kerabat Kades: “Transparansi Bukan Buka-Bukaan Dokumen”

Investigasi & Opini, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Infrastruktur & Teknologi Desa, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|24 April 2025

kawanjarinews.com – Kuningan, Jawa Barat – Proyek pembangunan embung di Desa Kaduagung,

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.