KawanJariNews.com – BEKASI – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait menyusul kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026). Presiden memerintahkan penanganan korban diprioritaskan, investigasi dilakukan menyeluruh, serta percepatan pembenahan sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi sehari setelah insiden yang melibatkan rangkaian KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek.
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh penyelenggara transportasi publik. Ia meminta seluruh korban luka memperoleh pelayanan medis terbaik dan keluarga korban mendapatkan pendampingan maksimal.
Presiden juga memerintahkan agar proses identifikasi korban, penanganan administrasi, serta bantuan sosial dilakukan cepat, terkoordinasi, dan tanpa hambatan birokrasi.
Selain penanganan korban, Presiden memberi instruksi agar investigasi penyebab kecelakaan dilaksanakan secara total, transparan, dan profesional. Pemerintah meminta seluruh instansi terkait, termasuk operator kereta, aparat penegak hukum, dan lembaga investigasi transportasi, membuka seluruh data yang dibutuhkan.
Menurut Presiden, hasil investigasi harus menjadi dasar pembenahan nyata, bukan sekadar laporan administratif. Karena itu, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional perjalanan kereta, prosedur darurat, manajemen jalur, serta pengamanan di titik rawan kecelakaan.
Presiden secara khusus menyoroti persoalan perlintasan sebidang yang masih berisiko tinggi di berbagai daerah. Ia memerintahkan percepatan pembangunan flyover dan underpass pada lintasan padat, terutama di kawasan perkotaan dengan mobilitas tinggi seperti Bekasi dan wilayah penyangga ibu kota.
Selain pembangunan fisik, Presiden meminta pemasangan palang pintu otomatis, sistem peringatan dini, kamera pengawas, serta peningkatan jumlah petugas penjaga perlintasan di lokasi strategis.
Presiden juga menginstruksikan audit nasional terhadap perlintasan kereta api yang dinilai berbahaya. Pemerintah diminta memetakan titik rawan, menentukan prioritas penanganan, dan menyusun jadwal kerja yang terukur.
Dalam aspek pelayanan publik, Presiden meminta PT Kereta Api Indonesia dan operator commuter line segera memulihkan layanan secara bertahap dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan.
Ia menegaskan bahwa pemulihan operasional tidak boleh dilakukan tergesa-gesa tanpa memastikan kondisi jalur, sarana, sinyal, dan sistem pendukung telah aman digunakan.
Presiden turut meminta kementerian terkait menyiapkan langkah jangka panjang berupa modernisasi sistem transportasi massal berbasis teknologi, peningkatan standar keselamatan, dan integrasi pengawasan lintas moda.
Arahan tegas Presiden menunjukkan bahwa penanganan kecelakaan Bekasi tidak hanya difokuskan pada respons darurat, tetapi juga reformasi sistem keselamatan transportasi nasional.
Insiden ini menjadi pengingat bahwa tingginya mobilitas masyarakat harus diimbangi infrastruktur aman, pengawasan ketat, dan standar operasional yang terus diperbarui.
Jika instruksi tersebut dijalankan konsisten, peristiwa Bekasi dapat menjadi momentum percepatan modernisasi perkeretaapian Indonesia.
Presiden Prabowo menegaskan negara harus hadir melindungi masyarakat, terutama dalam layanan transportasi publik. Ia meminta seluruh jajaran bekerja cepat, serius, dan bertanggung jawab agar korban tertangani, penyebab terungkap, serta kecelakaan serupa tidak kembali terjadi.
