banner 1080x250

Penulis: Kawan Jari News

Doc. Pasukan Elit TNI Tiba di Tanah Air Sejumlah prajurit elit TNI yang tergabung dalam Koopsus TNI, Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Kopasgat TNI AU tiba di Indonesia usai menuntaskan latihan militer gabungan Talisman Sabre dan Trisula Wyvern 2025 di Australia. Latihan ini melibatkan 19 negara dan digelar di New South Wales dan Queensland. Ketibaan pasukan disambut secara resmi dalam upacara militer di Terminal Selatan, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (24/7/2025). (Foto Dokumentsi: Puspen TNI).

Pasukan Elit TNI Tiba Di Tanah Air Usai Sukses Jalani Latihan Militer Gabungan di Australia

Nasional, Internasional, Uncategorized|25 Juli 2025

kawanjarinews.com – Usai menuntaskan dua latihan militer bertajuk Talisman Sabre dan Trisula

banner 400x130

Doc. Ilustrasi bertema “Pajak Karbon dan Tantangan Transisi Energi Indonesia” menyoroti urgensi dan kompleksitas penerapan pajak karbon di tengah upaya pemerintah membangun ekosistem transisi energi hijau. Tampak dalam gambar berbagai simbol emisi karbon, energi fosil, serta senyawa hidrokarbon yang menggambarkan keterkaitan antara aktivitas industri dan perubahan iklim. Sosok Yulianto Kiswocahyono, SE, SH, BKP, konsultan pajak, turut ditampilkan sebagai narasumber yang menegaskan pentingnya desain kebijakan pajak karbon yang matang dan adil. (Ilustrasi – Eko Wahyu - kawanjarinews.com.).

Pajak Karbon dan Tantangan Transisi Energi Indonesia

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|25 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 25 Juli 2025 – Meskipun regulasi mengenai pajak karbon

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang konsultan pajak yang memberikan penjelasan terkait isu pajak amplop pernikahan. Dalam wawancara tersebut, Yulianto menegaskan bahwa pemberian uang dalam acara pernikahan atau hajatan, seperti amplop kondangan, tidak dikenakan pajak, karena tidak memenuhi kriteria objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Ia mengungkapkan bahwa pemberian tersebut bersifat insidental dan pribadi, sehingga tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang berulang. Yulianto juga mengapresiasi klarifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menghindari kesalahpahaman publik terkait isu ini. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Amplop Pernikahan Kena Pajak? Begini Penjelasan DJP

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|24 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 24 Juli 2025 – Isu rencana pengenaan pajak terhadap

Doc. Gita Kusuma Mega Putra (kanan), salah satu pendamping hukum dalam kasus dugaan pengancaman pembunuhan dan kepemilikan senjata tajam, berada di salah satu ruangan kantor kepolisian saat melakukan koordinasi terkait perkembangan proses hukum. (Foto: FERADI WPI Official).

Kasus Pengancaman Usmawan Kembali Bergulir, Polres Sumenep Lanjutkan Proses Penyidikan

Hukum, Advokasi, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Kriminalitas, Organisasi Hukum & Advokat, Peraturan Perundang-Undangan|24 Juli 202524 Juli 2025

kawanjarinews.com – Sumenep, 24 Juli 2025 – Setelah lebih dari setahun berjalan

Doc. Suasana sidang gugatan perkara perdata Nomor 446/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tampak hakim ketua memimpin jalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan kehadiran para pihak. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Ketidakhadiran Tergugat Warnai Sidang Gugatan CV Rose Selular di PN Jakarta Pusat

Kasus Pengadilan, Etika & Profesionalisme Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|23 Juli 2025

Jakarta, 23 Juli 2025 — Sidang perdana perkara perdata dengan nomor perkara

Doc. Jokowi dan kuasa hukumnya tiba di Polresta Surakarta untuk pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah. (NR – kawanjarinews.com).

Kasus Dugaan Ijazah Palsu, Jokowi Diperiksa di Polresta Surakarta sebagai Pelapor

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan|23 Juli 2025

kawanjarinews.com – Pemeriksaan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait

Doc. Gambar ini secara visual merepresentasikan momentum penting dalam kasus yang sedang menuai perhatian publik. Dalam foto terlihat kelompok pelapor, disertai dengan dokumentasi akademik yang ditekankan. Hal ini mencerminkan intensitas debat dan investigasi terkait integritas akademik serta reputasi institusi UGM. (NR – kawanjarinews.com).

Alumni UGM dan Ahli Digital Forensik Laporkan Presiden Ke- 7 Jokowi Terkait Dugaan Informasi Tidak Akurat Mengenai Riwayat Akademik

Hukum, Sosial & Lingkungan, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Nasional, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Inovasi|23 Juli 2025

kawanjarinews.com — Sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama seorang ahli digital forensik,

Doc. Nadiem Makarim bersama sejumlah pihak terkait dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kejaksaan Agung menyatakan masih mendalami bukti sebelum menetapkan tersangka. (NR – kawanjarinews.com).

Nadiem Makarim Belum Ditetapkan Tersangka dalam Kasus Korupsi Chromebook, Kejagung Masih Dalami Bukti

Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Kriminalitas, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan|23 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem

Doc. Ilustrasi grafik perdagangan aset kripto dengan tajuk “Aset Kripto Dianggap Instrumen Keuangan, DJP Revisi Aturan Pajak”. DJP menyiapkan aturan pajak baru seiring perubahan status kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan. Regulasi ini bertujuan menyesuaikan kebijakan pajak dengan perkembangan aset digital dan menjaga efektivitas pengawasan. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Aset Kripto Dianggap Instrumen Keuangan, DJP Revisi Aturan Pajak

Ekonomi dan Bisnis, Nasional|23 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 23 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Doc. Sejumlah pengemudi ojek online melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi berlangsung ricuh saat massa menyalakan flare dan mendapat respons tegas dari aparat kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap potongan biaya aplikasi yang dinilai memberatkan. Foto ini digunakan semata-mata untuk mendukung materi pemberitaan dan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun. (NR – kawanjarinews.com).

Aksi Unjuk Rasa Pengendara Ojek Online di Jakarta Pusat Berujung Ricuh

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM, Otomotif & Energi, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital, Teknologi & Inovasi, Transportasi & Infrastruktur|22 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh pengendara ojek

Sebelumnya
1
…
153
154
155
156
157
…
226
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.